Oleh Prof Dr D. S. Priyarsono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan Anggota Forum Masyarakat Statistik (Bappenas/BPS)

Mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023 ini, Indonesia untuk ketujuh kalinya menyelenggarakan Sensus Pertanian (ST2023). Perhelatan ini melibatkan tak kurang dari 195 ribu tenaga pencacah dan penyelia, belum termasuk tenaga manajemen proyek dan pengolahan data.

Anggaran sebesar kurang lebih Rp 2,9 triliun telah dialokasikan untuk penyelenggaraan ini. Sensus ini, sesuai dengan definisinya, bakal mencatat data semua pelaku usaha pertanian di Indonesia tanpa terkecuali.

Sedemikian pentingnya penyelenggaraan ini sehingga Presiden Joko Widodo sendiri secara langsung mencanangkannya pada 15 Mei 2023 yang lalu.

Tak bisa dibantah bahwa sektor pertanian sangat penting dalam sebuah perekonomian. Selain menghasilkan bahan pangan, sektor pertanian memasok bahan baku bagi banyak industri dan menyediakan kesempatan kerja yang besar bagi banyak orang.

Di Indonesia, sektor pertanian menghasilkan komoditas-komoditas ekspor andalan yang menghasilkan banyak devisa.

Pertanian dalam arti luas juga menghasilkan jasa lingkungan hidup, seperti menyediakan oksigen dan menyerap karbondioksida dalam sebuah sistem yang menopang kehidupan di bumi. Sektor pertanian juga dapat menjadi basis bagi berbagai jenis pariwisata yang mampu memberikan penghasilan bagi banyak orang. 

Banyak aspek dalam sektor pertanian di Indonesia masih belum cukup menggembirakan.

 

SHARE    

Sayangnya, banyak aspek dalam sektor pertanian di Indonesia masih belum cukup menggembirakan. Masalah yang paling mencolok adalah soal kesejahteraan petani yang masih cukup jauh di bawah rata-rata kesejahteraan pekerja di luar sektor pertanian.

Angka kemiskinan penduduk (persentase orang miskin) wilayah perdesaan, hampir tanpa kecuali, selalu lebih besar dari angka kemiskinan penduduk perkotaan. Ini semua merupakan akibat dari produktivitas pertanian yang lebih rendah daripada produktivitas sektor lainnya.

Artinya, di sektor ini nilai tambah yang dihasilkan (output) relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerjanya (input). Mengapa ini semua terjadi? Kebijakan publik seperti apa yang harus diterapkan untuk memecahkan masalah ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara ilmiah dengan riset, kemudian kebijakan publik harus dibangun berdasarkan bukti empiris yang valid (evidence based policy). Dalam konteks itulah ST2023 menjadi sangat penting.

Berdasarkan pengalaman banyak negara yang telah sukses mencapai pendapatan rata-rata tinggi, sebuah perekonomian perlu mengupayakan terjadinya transformasi struktural. Artinya, produktivitas sektor pertanian perlu ditingkatkan dengan cara di satu pihak tetap mempertahankan level produksi (bahkan ditingkatkan melalui adopsi teknologi).

Di lain pihak, secara bertahap menggeser tenaga kerja dari sektor ini ke sektor lain yang lebih produktif, terutama ke sektor manufaktur.

Berbagai studi menyimpulkan bahwa sektor manufaktur di Indonesia tidak cukup berkembang sehingga pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian justru mengarah ke sektor jasa informal. ST2023 dirancang untuk menyediakan data termutakhir tentang proses transformasi struktural serta berbagai dinamikanya.

 

ST2023 dirancang untuk menyediakan data termutakhir tentang proses transformasi struktural serta berbagai dinamikanya.

 

SHARE    

Dalam sektor pertanian sendiri secara internal perlu diupayakan adanya transformasi pertanian (agricultural transformation), yakni pergeseran kegiatan produktif dari subsektor subsisten (hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri), misalnya, subsektor tanaman pangan (misalnya padi, jagung, dan palawija lainnya) ke subsektor yang menghasilkan output bernilai tinggi (misalnya hortikultura dan perkebunan).

ST2023 dirancang untuk menghasilkan data termutakhir tentang subsektor-subsektor yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam rangka transformasi pertanian tersebut.

Orasi Ilmiah Prof Harianto di IPB 27 Mei 2023 yang lalu melontarkan hipotesis bahwa dari tiga subsistem dalam sistem agribisnis, yakni hulu (pemasok input), usaha tani (on-farm), dan hilir (pengolah hasil usaha tani), justru subsistem usaha tani yang paling kecil menikmati manfaat dari perubahan zaman (kemajuan teknologi, pergeseran selera, dan sebagainya).

Sebagai contoh, pada sebungkus mi instan yang dihasilkan oleh sistem agribisnis sebagian besar nilai tambahnya disumbangkan oleh subsistem-subsistem di luar usaha tani seperti pemasok kemasan, jasa riset teknologi pangan, dan jasa pemasaran.

Padahal, petani justru berkegiatan di subsistem usaha tani. Hipotesis tersebut kiranya dapat diverifikasi dengan data termutakhir yang dihasilkan dari ST2023. Pemahaman tentang mekanisme distribusi manfaat dari disrupsi, termasuk adopsi teknologi dan berbagai intervensi (termasuk subsidi) sangat penting dikuasai oleh para pembuat kebijakan publik.

Pembangunan pertanian tak bisa dipisahkan dari pembangunan perdesaan karena hampir semua kegiatan pertanian berlokasi di desa-desa. Pembangunan pertanian perlu dibarengi dengan transformasi perdesaan (rural transformation), yakni pengembangan kegiatan-kegiatan produktif di luar usaha tani di wilayah pedesaan. Gagasan ini sejalan dengan hipotesis tersebut di atas.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, perlu dikembangkan kesempatan untuk kegiatan-kegiatan produktif di luar usaha tani. Informasi tentang jenis-jenis kegiatan di luar usaha tani yang perlu dikembangkan di setiap daerah dapat diarahkan oleh data yang dihasilkan dari ST2023.

Dibandingkan dengan ST2013, penyelenggaraan sensus pertanian tahun ini mengalami berbagai kemajuan, walaupun cakupan subsektornya tetap sama (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Rancangan ST2023 telah mengikuti standar internasional (World Programme for the Census of Agriculture) yang didukung oleh Food and Agriculture Organization (FAO) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Standar ini menjamin keterbandingan antara hasil ST2023 dengan hasil sensus pertanian negara-negara lain.

Dengan itu semua, ada harapan besar bahwa persoalan di sekitar sektor pertanian, misalnya, subsidi sarana produksi pertanian (pupuk, benih, obat-obatan, dan sebagainya), dapat segera diatasi. ST2023 dapat menghasilkan secara akurat data pelaku usaha pertanian by name by address berikut volume usaha (misalnya luasan lahan) dan lokasi usahanya. Jika data itu digunakan, mestinya tidak ada lagi salah perhitungan dalam subsidi pupuk (over supply, under supply, atau salah sasaran).

Persoalan kelangkaan pupuk semestinya dapat diatasi. Untuk mengatasi persoalan dengan skala yang lebih luas, misalnya, kelangkaan berbagai komoditas penting, data hasil ST2023 tentu dapat dimanfaatkan sehingga dapat memudahkan tugas para pembuat kebijakan publik.

Apakah sensus pertanian perlu diselenggarakan lebih sering, misalnya, dari sepuluh tahun sekali menjadi lima tahun sekali?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu disepakati terlebih dahulu definisi “sensus”. Dengan istilah itu dimaksudkan bahwa semua unit observasi (dalam hal ini pelaku usaha pertanian) didata secara lengkap tanpa kecuali.

Sensus menghasilkan daftar lengkap data-data pokok dari setiap unit observasi. Daftar lengkap itulah yang kemudian menjadi kerangka sampel, yaitu dasar bagi penentuan sampel, untuk survei-survei lanjutan dengan tema-tema khusus (dengan kuesioner yang sangat perinci dan lebih spesifik) yang diselenggarakan dalam tahun-tahun sesudah sensus dilakukan.

Hasil survei-survei tematik itulah yang sesungguhnya lebih dibutuhkan baik untuk pengembangan riset maupun untuk penyusunan kebijakan publik.

Anggota Kelompok Tani Tumbuh Mandiri menggarap lahan untuk ditanami tanaman cabai di Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Citereup, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kamis (16/2/2023). Kelompok Tani Tumbuh Mandiri yang beranggotakan 26 orang penyandang disabilitas tersebut memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan pertanian. Hal tersebut bertujuan untuk melatih kemandirian penyandang disabilitas serta bentuk upaya ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Walaupun ST2023 telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan perencanaan kontingensi yang merumuskan langkah-langkah mitigasi risiko, tetap saja masa depan selalu penuh dengan ketidakpastian. Perencanaan sensus penduduk yang lalu (SP2020) telah sangat matang, tapi ternyata teradang oleh pandemi Covid-19.

Dewasa ini gangguan dari para penyerang siber juga perlu terus diantisipasi, karena sekali ada kelengahan, akibatnya bisa fatal. Oleh karena itu, ST2023 perlu didukung oleh segenap masyarakat Indonesia baik dengan doa yang tulus maupun dengan partisipasi yang sepenuh hati. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.