JAKARTA -- Keputusan pemerintah untuk kembali melakukan impor beras menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan impor dinilai akan merugikan petani dalam negeri karena saat ini sedang memasuki musim panen raya. Namun, di sisi lain, Bulog dinilai harus bisa secepatnya memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian menipis.

Badan Pangan Nasional (NFA) sebelumnya telah menugaskan Bulog untuk mengimpor beras sebanyak dua juta ton. Bahkan, pengadaan 500 ribu ton pertama diminta dilaksanakan secepatnya.

Buruh pelabuhan menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal kargo di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis (5/1/2023). - (ANTARA FOTO/Ampelsa)

SHARE    

Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono mengingatkan, Indonesia saat ini baru saja memasuki panen raya, tapi harga beras dan gabah masih belum bagus. Oleh karena itu, ia mempertanyakan keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Dia memaparkan, jika mengutip situs resmi Bulog, realisasi stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) oleh Bulog sudah mencapai 543.472 ton. Sedangkan, realisasi pengadaan baru 48.513 ton.

"Ini jadi angka yang sangat minim, mengingat saat ini masih musim panen raya. Harusnya Bulog dan Badan Pangan Nasional berpikir berpihak kepada petani Indonesia, bukan petani asing," kata Riyono, Selasa (28/3/2023).

Penyerapan Bulog tercatat baru mencapai 48.513 ton dari perkiraan panen nasional 2023. Survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS mengestimasi produksi beras Januari-April 2023 akan terjadi surplus beras pada Februari sekitar 320 ribu ton, Maret 2,84 juta ton, dan April 1,26 juta ton.

Sementara, pada Januari defisit 1,2 juta ton. Yang mana, Riyono melanjutkan, konsumsi beras nasional secara bulanan diproyeksi bisa mencapai 2,54 juta ton. Artinya, sepanjang Januari-April 2023 diprediksi akan ada surplus 3,22 juta ton beras.

Riyono berpendapat, gambaran angka dan data di atas memberikan penjelasan bahwa posisi petani semakin lemah. Ia merasa, kebijakan impor dan impor beras setiap tahun dari pemerintah membuat petani frustrasi dan semakin malas berproduksi. "Kenapa panen, tapi kemudian tiba-tiba ada kebijakan impor," katanya.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, pemerintah menghadapi dilema terkait impor beras. Apalagi, impor harus dilakukan saat panen raya.

Seorang buruh angkut melakukan bongkar muat beras di gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/10/2022). - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

SHARE    

Tahun ini, Bulog ditargetkan menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap saat panen raya sampai Mei mendatang.

Menimbang kondisi di lapangan, Khudori menilai target itu hampir dipastikan sulit dipenuhi, termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya. Sementara, peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya. "Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target CBP hampir dipastikan tak tercapai," ujar Khudori.

 

Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target CBP hampir dipastikan tak tercapai.

 

SHARE    

Pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudori mengatakan, jumlah ini sangat kecil. Sementara, mulai Maret hingga Mei nanti, Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga akan mendapatkan beras 10 kg. Artinya, perlu 630 ribu ton.

"Kalau mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri mustahil beras sebesar itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada," ujar dia.

Khudori menyampaikan, Bapanas memang telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di petani jadi Rp 5.000 per kg dan beras di gudang Bulog Rp 9.950 per kg. Namun, harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi dari HPP. Selain itu, Bapanas dan Kemenko Perekonomian telah mengumpulkan puluhan penggilingan besar dan menengah untuk membantu memperbesar serapan beras Bulog.

"Mereka diminta berkomitmen membantu Bulog. Tapi, komitmen yang mampu diikat tidak besar, hanya 60 ribu ton. Cara-cara ini selain tak banyak membantu, boleh jadi juga tidak ramah pasar. Pemerintah mesti membuang jauh cara-cara tak ramah pasar," kata Khudori.

Khudori menilai bisa saja Bulog menyerap lewat mekanisme komersial dan akan memperbaiki CBP. Namun, hal ini mendorong Bulog agresif masuk ke pasar dan berkompetisi dengan pelaku usaha lain, baik penggilingan padi maupun pedagang beras untuk memperebutkan gabah atau beras.

"Langkah itu jelas tidak tepat dan menyalahi khitah keberadaan Bulog. Cara ini hanya akan membuat harga tertarik ke atas alias akan semakin tinggi," ujar Khudori.

Pekerja menampung gabah hasil panen di Bantul, Yogyakarta, Senin (16/1/2023). - (Republika/Wihdan Hidayat)

SHARE    

Merujuk data BPS (kerangka sampling area amatan Februari 2023), Khudori menjelaskan bahwa produksi padi masih terbatas. Menurut BPS, Februari 2023 sudah mulai ada surplus. Produksi pada bulan itu apabila dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 2,53 juta ton beras, ada surplus 0,32 juta ton. Lalu, Maret diproyeksikan ada surplus 2,84 juta ton, dan April surplus 1,26 juta ton beras.

Menurut dia, surplus pada Februari itu masih kecil dan jadi rebutan pelaku usaha, penggilingan padi atau pedagang beras, untuk memastikan pengisian pipa distribusi mereka yang kerontang sejak Oktober lalu.

"Jadi, wajar jika harga masih tinggi, bahkan terus naik. Ketika harga tinggi, mustahil Bulog bisa dapat gabah atau beras. Ketika harga gabah atau beras tinggi atau di atas HPP, Bulog tidak perlu masuk ke pasar. Kalau memaksa masuk akan berujung salah urus," kata dia.

Ketika harga tinggi, mustahil Bulog bisa dapat gabah atau beras.

SHARE    

Khudori mengatakan, kalau CBP terus terkuras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan beras seperti saat ini, volumenya akan habis. Dari Januari hingga 24 Maret 2023, pasar sudah disuntik beras oleh Bulog lewat operasi pasar sebesar 543.472 ton. Namun, harga beras tetap tinggi, bahkan cenderung naik.

Dalam konteks ini, Khudori bisa memahami keputusan impor, terlebih dari dalam negeri tidak lagi memungkinkan, impor bisa jadi opsi. Yang harus dipastikan adalah jumlah impor harus terukur dan waktu kedatangannya jangan meleset.