OLEH MABRUROH, RIZKY JARAMAYA

Lebih dari 80 ribu pengunjuk rasa Israel menggelar aksi demonstrasi di Tel Aviv sejak Sabtu (14/1) malam hingga Ahad (15/1). Ini salah satu aksi protes paling akbar menentang pemerintahan, hal yang sedianya jarang terjadi.

Dilansir dari Saudi Gazette, Ahad (15/1), demonstrasi juga diadakan di luar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem dan di kota utara Haifa. Sekelompok demonstran bentrok dengan polisi saat mencoba memblokir jalan utama, Jalan Raya Ayalon, di Tel Aviv.

Apa pemicu kemarahan massal tersebut? Mulanya adalah rencana yang diumumkan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin awal Januari ini, hanya sepekan setelah pemerintahan sayap kanan Netanyahu dilantik.

Levin mengusulkan perubahan menyeluruh terhadap sistem peradilan di Israel. Tujuannya, untuk melemahkan fungsi yudisial, sementara memberikan kekuatan lebih banyak kepada Knesset alias parlemen Israel.

Warga Israel berunjuk rasa menentang rencana perubahan sistem peradilan di Tel Aviv, Sabtu (14/1/2023). - (AP Photo/Oded Balilty)

Dalam proposalnya, Levin memaparkan rencana yang memungkinkan keputusan Mahkamah Agung dibatalkan melalui penolakan 61 anggota Knesset. Jumlah itu hanya lebih seorang saja dari separuh jumlah anggota dewan yang totalnya 120 orang. Artinya, kebijakan yang diputuskan Mahkamah Agung tak konstitusional bisa tetap dijalankan Pemerintah Israel.

Levin juga mendorong agar anggota parlemen punya kuasa lebih besar dalam menentukan anggota majelis hakim Mahkamah Agung. Selama ini, hakim-hakim di Mahkamah Agung di Israel dipilih oleh akademisi, pakar, pegiat hukum.

Para demonstran menilai rencana yang didukung Netanyahu itu akan mengancam supremasi hukum di Israel. Rencana itu juga dinilai memberikan kekuatan pada parlemen guna membatalkan vonis pidana untuk Netanyahu. Politikus partai sayap kanan, Likud, itu saat ini sedang diselidiki kasus korupsi dan pajaknya. 

Namun bagi warga Palestina yang dijajah Israel, konsekuensinya bisa jadi mematikan. Dengan komposisi pemerintahan yang cenderung ultranasionalistik seperti saat ini, sejumlah kebijakan diskriminatif terhadap warga Palestina sudah dijalankan. 

Yousef Mesheh (15 tahun) memegang foto saudaranya Wael di kamar tidur tempat mereka ditangkap oleh pasukan Israel di rumah mereka di Pengungsian Balata, Tepi Barat, Selasa (10/1/2023). - (AP Photo/ Maya Alleruzzo)

Diantaranya soal pelarangan pengibaran bendera Palestina, perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat, bahkan larangan berkumpul. Jika Mahkamah Agung Israel dilemahkan, kebijakan-kebijakan brutal yang dapat memicu kekerasan itu bakal berjalan tanpa hambatan.

Rancangan reformasi yudisial yang digaungkan Levin, menurut Haaretz, agaknya dirancang oleh Kohelet Policy Forum salah satu lembaga think-tank yang paling kaya di Israel. Lembaga itu didanai sedikitnya oleh dua milyarder dari Amerika Serikat. Agenda-agenda lembaga itu cenderung nasionalistik dan mengarah pada libertarianisme.

Presiden Israel Isaac Herzog yang berasal dari Partai Buruh pada Ahad (15/1) mengatakan, negaranya berada di tengah perpecahan di tengah rencana perombakan sistem hukum tersebut. 

"Kita berada dalam cengkeraman perpecahan mendalam yang menghancurkan bangsa kami. Konflik ini sangat mengkhawatirkan saya, karena hal itu membuat banyak orang di Israel khawatir, termasuk diaspora," kata Herzog dalam pernyataan di Twitter.

Herzog mengatakan, pondasi demokrasi Israel, termasuk sistem peradilan adalah sakral dan harus dijaga ketat. "Kita harus menjaganya dengan ketat, bahkan pada saat terjadi argumen dan perdebatan mendasar tentang hubungan antara berbagai cabang pemerintahan,” ujar Herzog.

Bagaimanapun, ia sebelumnya mendapat kecaman karena enggan mengklarifikasi posisinya tentang reformasi peradilan yang diusulkan. Herzog mengatakan, dia saat ini fokus mencegah krisis konstitusional dan menghentikan keretakan di negaranya.

Herzog menjelaskan, dia telah berusaha untuk menciptakan dialog di antara pihak-pihak terkait mengenai reformasi. “Saya menghormati kritik, tetapi saya sekarang fokus pada dua peran penting yang saya tanggung sebagai presiden saat ini, yaitu mencegah krisis konstitusional bersejarah dan menghentikan keretakan yang terus berlanjut di negara kita,” kata Herzog.

Sedangkan Benjamin Netanyahu mengatakan, reformasi peradilan telah menjadi agenda lama pemerintah dari berbagai garis politik. "Kami akan menyelesaikan undang-undang reformasi yang akan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, sepenuhnya melindungi hak-hak individu dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem peradilan," ujar Netanyahu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pertemuan dengan parlemen di Yerusalem, Ahad (15/1/2023). - (EPA-EFE/MENAHEM KAHANA )

SHARE    

Sebuah survei yang diterbitkan oleh Institut Demokrasi Israel pada Ahad (15/1) mencatat penurunan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung beragam pada masing-masing kecenderungan politik.

Studi tersebut mengungkapkan bahwa 80 persen sayap kiri Israel dan 62 persen sentris masih percaya dengan Mahkamah Agung. Angka itu berbanding terbalik dengan hanya 29 persen sayap kanan yang masih mempercayai pengadilan.

Survei juga menunjukkan sebagian besar orang Israel atau 55,6 persen mendukung pengadilan yang memiliki kemampuan untuk membatalkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen Knesset, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pemimpin oposisi dari kubu sentris, Yair Lapid, menentang klaim Netanyahu bahwa reformasi peradilan mencerminkan pandangan pemilih umum. Namun, ia juga mengatakan membuka diri atas proposal regulasi baru itu dengan syarat disepakati oleh mayoritas parlementer.

Gulingkan Netanyahu

Mantan perdana menteri Israel, Ehud Barak sebelumnya menyerukan agar warga Israel bergerak menggulingkan Netanyahu. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Yedioth Ahronoth pada Rabu (11/1), Barak menegaskan bahwa, setiap warga negara wajib berjuang untuk negaranya.

Pengacara berunjuk rasa menentang rencana perubahan sistem peradilan di Tel Aviv, Sabtu (14/1/2023). - (AP Photo/Oded Balilty)

"Menjadi kewajiban setiap warga negara untuk ikut berjuang demi negara, keamanan dan keselamatannya, serta demi nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan, demi kesetaraan, demi persaudaraan manusia, martabat, hak dan kebebasan," ujar Barak.

Barak mengatakan, perjuangan akan diselesaikan melalui demonstrasi di jalan-jalan, alun-alun, tempat kerja, dan ruang pendidikan tinggi. "Karena jutaan orang yang turun ke jalan dapat meruntuhkan pemerintahan yang jahat ini," ujarnya.

Barak memperingatkan, pemerintahan Netanyahu sangat berbahaya dan dapat meruntuhkan demokrasi Israel. Menurutnya, warga Israel tidak boleh tinggal diam dengan langkah keji pemerintahan Netanyahu.

"Demokrasi harus tahu bagaimana mempertahankan diri dari dalam, melawan mereka yang menggunakan kekuasaan dan kebebasan untuk menghancurkannya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada kita. Kita harus mengakuinya. Ini adalah kudeta," ujar Barak.