RAMALLAH -- Kebijakan-kebijakan pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian nyata menyengsarakan warga Palestina. Mulai dari provokasi-provokasi kunjungan ke Masjid al-Aqsha hingga penangguhan dana pajak dan pelarangan pengibaran bendera.

Kebijakan-kebijakan tersebut diberlakukan hanya dalam jangka dua pekan sejak Netanyahu dilantik. Pihak Palestina menyatakan tak akan tinggal diam.

Kementerian Luar Negeri Palestina telah menginstruksikan semua Kedutaan Besar Palestina di seluruh dunia meluncurkan kampanye internasional yang komprehensif untuk mengekspos kebijakan Pemerintah Israel terhadap Palestina.

Duta Besar Ahmed Al-Deek pada Senin (9/1) mengatakan kepada Arab News, Palestina mengharapkan lebih banyak tindakan hukuman kepada pemerintahan ekstremis Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Al-Deek menekankan bahwa sanksi Israel, yang dibuat sebagai tanggapan atas permohonan Palestina untuk bantuan PBB, tidak akan menyurutkan semangat menteri luar negeri Palestina untuk terus mengonsolidasikan kampanye internasional yang menolak pendudukan Israel. Dia memperingatkan bahwa sanksi terbaru dapat menyebabkan runtuhnya otoritas Palestina dan akhirnya gelombang kemarahan yang meluas di kalangan warga Palestina.

Warga meneriakkan slogan mengecam PM Israel Benjamin Netanyahu dalam aksi membela Masjid al-Aqsha seleaps shalat Jumat di Pengungsian Rafah, Jalur gaza, Jumat (6/1/2023). - (AP Photo/Adel Hana)

SHARE    

Al-Deek menambahkan, tindakan Israel akan memperdalam krisis keuangan Pemerintah Palestina. Termasuk memengaruhi kemampuan otoritas Palestina untuk memenuhi kewajiban keuangannya terhadap warga Palestina dalam pembayaran gaji dan layanan kesehatan dan pendidikan di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Al-Deek mengatakan, Israel bertujuan untuk melemahkan semua institusi negara Palestina dibanding mengakui hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan negara merdeka. "Kami menolak tindakan ini, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang ditandatangani antara kami dan Israel,” kata Al-Deek.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, tindakan Israel bertujuan untuk menggulingkan otoritas dan mendorongnya ke jurang finansial dan institusional. Sementara, pakar politik dan ekonomi Palestina mengatakan, tindakan opresif Israel dapat menyebabkan runtuhnya Otoritas Palestina.

Mereka mengatakan, tindakan Israel telah membuat Otoritas Palestina tidak dapat melaksanakan tugasnya, seperti membayar gaji terhadap 170 ribu pegawai negeri.

Pemerintahan sayap kanan Israel memulai tindakan hukuman dalam waktu singkat untuk mendapatkan kepercayaan parlemen. Israel membatalkan izin khusus para pemimpin senior Otoritas Palestina dan faksi Fatah sehingga membatasi pergerakan dan perjalanan mereka.

Israel juga menyita dana milik Otoritas Palestina sehingga melemahkan kemampuannya untuk memberikan layanan kepada lebih dari 5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang merupakan tokoh sayap kanan, telah mengancam sekitar 4.700 tahanan Palestina dengan pembatasan lebih lanjut atas kondisi penahanan mereka di penjara Israel.

Sejak didirikan pada 1994, Otoritas Palestina mengandalkan dua sumber utama pendanaan, yaitu bantuan internasional dan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina. Pendanaan dari bantuan internasional belum lama ini turun menjadi 20 persen dari nilai dukungan yang diterimanya tujuh tahun lalu. 

Pada Jumat (6/1), Kabinet Israel memutuskan akan menahan aliran dana sebesar 39 juta kepada Otoritas Palestina. Israel juga akan mengurangi pendapatan yang biasanya ditransfer ke Otoritas Palestina.

Pekerja ambulans Palestina melakukan aksi unjuk rasa memprotes kebijakna Israel yang tak mengizinkan masuknya peralatan medis ke Jalur Gaza pada Senin (9/1/2023). - ( AP Photo/Adel Hana)

SHARE    

Sejak November 2021, Otoritas Palestina tidak dapat membayar lebih dari 80 persen gaji pegawai negeri, atau melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur apa pun di wilayah Palestina. Ekonom Palestina Samir Hulileh mengatakan, sanksi ekonomi Israel datang setelah fase ekonomi sulit yang dilalui Otoritas Palestina.

Otoritas Palestina sudah terpukul oleh defisit fiskal dalam anggarannya. Termasuk penurunan dukungan internasional karena proses perdamaian yang menemui jalan buntu, dan munculnya pemerintahan sayap kanan Israel yang tidak tertarik dengan solusi damai.

“Setiap pemotongan tambahan dari dana Otoritas Palestina akan berdampak negatif terhadap kemampuannya untuk memenuhi kewajiban terhadap rakyatnya,” kata Hulileh 

Hulileh menambahkan, mengurangi kemampuan keuangan Otoritas Palestina akan memengaruhi layanan keamanan dan kemampuan mereka untuk menjaga keamanan di wilayah pendudukan.

Total dukungan eksternal yang diterima Otoritas Palestina adalah 400 juta dolar AS per tahun atau mewakili 20 persen dari dukungan yang diterimanya tujuh tahun lalu. Otoritas Palestina adalah pemberi kerja kedua di wilayah Palestina, dengan 23 persen dari total tenaga kerja, setelah sektor swasta.

“Masalahnya saat ini terletak pada akumulasi utang Otoritas Palestina  kepada pemasok dan bank lokal selama tiga tahun terakhir, yang mengancam kelangsungan hidupnya,” kata Hulileh.

Provokasi Israel di Kompleks Al-Aqsha - (Republika)

Warga Palestina telah meminta Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas untuk menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel sebagai tanggapan atas tindakan hukuman Israel baru-baru ini. Namun, Abbas tidak berencana mengambil keputusan tersebut dalam waktu dekat.

Warga Palestina berharap kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, ke Israel sebelum akhir bulan ini, dapat menekan Israel untuk berhenti mengambil tindakan hukuman lebih lanjut. 

Dukungan

Sementara kebijakan Israel kian ekstrem, Palestina terus mendapat dukungan dunia. Paus Fransiskus menyerukan agar status quo sejarah dan hukum di Yerusalem dilestarikan. 

Hal itu disampaikan saat dia berpidato dalam pertemuan tahunannya dengan perwakilan diplomatik berbagai negara untuk Vatikan dalam rangka Natal dan tahun baru. Duta Besar Palestina untuk Vatikan Issa Kassissieh termasuk di antara mereka yang hadir.

Dalam pertemuan tersebut, Paus Fransiskus mengutarakan keprihatinannya atas peningkatan kekerasan di Yerusalem yang memicu lebih banyak korban. Paus Fransiskus menekankan bahwa Yerusalem adalah milik tiga agama monoteistik, yakni Kristen, Islam, dan Yahudi. Menurut ketiga agama itu yang paling terdampak oleh meningkatkan kekerasan di Yerusalem.

Paus Fransikus. - (AP/Gregorio Borgia)

SHARE    

Paus Fransiskus mengingatkan, Yerusalem seharusnya menjadi tempat untuk forum perdamaian, bukan teater konflik seperti yang berlangsung hari ini. Kendati demikian, dia tetap yakin Yerusalem akan menjadi tempat dan simbol pertemuan serta persaudaraan.

“Ia (Paus Fransiskus) berharap pihak Palestina-Israel kembali berdialog langsung guna mengimplementasikan visi kedua negara dalam segala dimensinya dan dalam kerangka hukum internasional serta resolusi PBB yang relevan,” kata kantor berita Palestina, WAFA.

Dalam pertemuan tahunan tersebut, Issa Kassissieh menyampaikan salam dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk Paus Fransiskus. Kassissieh pun meminta agar Paus Fransiskus terus berdoa agar keadilan dan perdamaian dapat tercipta di Yerusalem.

Situasi di Yerusalem sempat memanas ketika Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi kompleks Masjid al-Aqsha pada 3 Januari lalu. Kunjungannya dianggap provokatif dan menuai kecaman dari negara-negara Muslim.

Amerika Serikat yang dikenal sebagai sekutu Israel turut menyayangkan kunjungan Ben-Gvir ke Masjid al-Aqsha.