YERUSALEM -- Tindakan semena-mena Israel di Palestina terus memunculkan kecaman dari berbagai negara. Sanksi juga menanti Israel terkait tingkah polah mereka yang terus membuat ketegangan di regional tersebut.

Yang terkini, Uni Eropa (UE) menyatakan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan pembatasan terhadap Israel. Hal ini sehubungan dengan penghancuran Israel terhadap struktur yang didanai UE di Tepi Barat yang diduduki. 

Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa secara konsisten menegaskan kembali penentangannya yang kuat terhadap kebijakan pemukiman. Israel dan tindakan ilegal yang diambil dalam konteks ini.

UE telah berulang kali mengingatkan Israel tentang perlunya memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, dan khususnya hukum kemanusiaan internasional, terhadap penduduk Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Area C dan Yerusalem Timur. 

Selain itu, UE terlibat dalam advokasi publik yang mencakup kunjungan rutin ke berbagai lokasi di wilayah Palestina yang diduduki oleh UE dan perwakilan Negara Anggotanya. “Komisi melacak semua penghancuran dan penyitaan struktur yang didanai donor, termasuk aset yang didanai UE dan kerusakan finansial terkait,” tulis pernyataan tersebut dilansir dari WAFA, Kamis (12/1).

Menurut pihak Uni Eropa, daftar opsi yang dipertimbangkan adalah upaya untuk mendapatkan kompensasi dari Israel atas pendanaan UE yang hilang dalam penghancuran.

"Dalam beberapa kesempatan, Israel diminta untuk mengembalikan, atau mengkompensasi, aset yang didanai Uni Eropa yang telah dihancurkan, dibongkar atau disita oleh Israel,” demikian sikap UE.

Selain itu, Dewan Uni Eropa juga secara bulat menimbang penerapan langkah-langkah pembatasan bagi pejabat-pejabat Israel.

Menteri Inggris untuk Timur Tengah Lord Tariq Ahmad melakukan kunjungan ke Palestina, Rabu (11/1). Selain bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki, dia diagendakan mengunjungi berbagai lokasi di Tepi Barat dan Yerusalem.

“Saya datang pada saat yang sulit tetapi penting bagi rakyat Palestina, dan saya ingin menekankan kembali dukungan Inggris kepada rakyat Palestina serta komitmen kami yang tak tergoyahkan untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik ini,” kata Ahmad menjelang kunjungannya, dikutip WAFA.

Dalam kunjungannya, Ahmad akan turut berkeliling Tepi Barat dan Yerusalem, termasuk menyambangi situs-situs suci keagamaannya. Dia bakal bertemu dengan Direktur Jenderal Wakaf Islam di Yerusalem Sheikh Azzam al-Khatib al-Tamimi. Ahmad pun hendak mengunjungi Hebron untuk mendengar tentang dampak kekerasan pemukim Israel terhadap penduduk Palestina di sana. 

Pelancong mengambil gambar mural di tembok pemisah di Bethlehem, Tepi Barat, Jumat (23/12/2022). - (EPA-EFE/ATEF SAFADI)

SHARE    

Saat berada di Hebron, Ahmad akan menyempatkan diri ke Masafer Yatta untuk melihat dampak bantuan Inggris terhadap penduduk Palestina yang rentan. Warga Palestina di daerah tersebut menghadapi ancaman penggusuran dan penghancuran rumah oleh otoritas Israel.

“Kunjungan ke berbagai bagian Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur akan memungkinkan saya untuk menyaksikan secara langsung tantangan yang dihadapi warga Palestina serta melihat dampak pendanaan Inggris terhadap beberapa yang paling rentan,” kata Ahmad.

Selain diagendakan melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat-pejabat Otoritas Palestina, Ahmad pun bakal bertemu perwakilan PBB di sana. Dia akan membahas situasi kemanusiaan yang memburuk di wilayah Palestina yang diduduki. Lewat Ahmad, Inggris akan menegaskan kembali dukungannya bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kekuatan internasional

Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia juga mengecam tindakan sewenang-wenang pemerintah Israel terhadap warga Palestina, belakangan. Menurut kedutaan, langkah ini merupakan bentuk terorisme negara yang terorganisasi dan menandai kebangkrutan politik pemerintahan Israel. 

Provokasi Israel di Kompleks al-Aqsha - (Republika)

"Ini juga mencerminkan keadaan kehilangan keseimbangan karena krisis internal pemerintah Israel dan kegagalan menghadapi kekuatan narasi Palestina yang kuat di tingkat PBB," ujar pernyataan Kedutaan Besar Palestina dalam siaran pers, Rabu (11/1).

Kedutaan Palestina mengatakan, tindakan balasan Israel terhadap Palestina menunjukkan kegagalannya dalam mempromosikan program kolonial di tingkat internasional. Israel juga telah gagal menghadapi pencapaian diplomasi Palestina di forum dan pengadilan internasional. 

Kedutaan Besar Palestina menegaskan bahwa, tindakan Israel tidak akan mengintimidasi rakyat Palestina. Otoritas Palestina tidak akan menghentikan langkah untuk melanjutkan diplomasi politik di tingkat internasional. Langkah ini bertujuan untuk mengakhiri pendudukan dan impunitas Israel.

"Kami menyerukan kepada komunitas internasional dan pemerintah Amerika Serikat untuk campur tangan dengan cepat dalam menghentikan penjajahan pemerintahan ekstremis (Perdana Menteri Israel) Benjamin Netanyahu," ujar Kedutaan Besar Palestina. 

Kedutaan Palestina juga meminta AS memberikan tekanan nyata kepada pemerintahan sayap kanan Israel yang telah melanggar hukum internasional dan tindakan sepihak secara ilegal terhadap warga Palestina. 

Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Palestina telah menginstruksikan semua kedutaan Palestina di seluruh dunia  meluncurkan kampanye internasional yang komprehensif untuk mengekspos kebijakan pemerintah Israel terhadap Palestina. 

Duta Besar Ahmed Al-Deek, pada Senin (9/1) mengatakan bahwa Palestina mengharapkan lebih banyak tindakan sanksi kepada pemerintahan  ekstremis Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Al-Deek menekankan bahwa sanksi Israel, yang dibuat sebagai tanggapan atas permohonan Palestina untuk bantuan PBB, tidak akan menyurutkan semangat menteri luar negeri Palestina untuk terus mengkonsolidasikan kampanye internasional yang menolak pendudukan Israel. Dia memperingatkan bahwa sanksi terbaru dapat menyebabkan runtuhnya Otoritas Palestina, atau gelombang kemarahan yang meluas di kalangan warga Palestina.

Al-Deek menambahkan, tindakan Israel akan memperdalam krisis keuangan pemerintah Palestina. Termasuk mempengaruhi kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kewajiban keuangannya terhadap warga Palestina dalam pembayaran gaji dan layanan kesehatan dan pendidikan di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Pria Palestina menggiling gandum pada musim panen di pertanian di Khan Younis. Jalur Gaza, Sabtu (21/6/2022). - (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Al-Deek mengatakan, Israel bertujuan untuk melemahkan semua institusi negara Palestina ketimbang mengakui hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan negara merdeka. "Kami menolak tindakan ini, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang ditandatangani antara kami dan Israel,” kata Al-Deek kepada Arab News.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, tindakan Israel bertujuan untuk menggulingkan otoritas dan mendorongnya ke jurang finansial dan institusional.

Pakar politik dan ekonomi Palestina mengatakan, tindakan opresif Israel dapat menyebabkan runtuhnya Otoritas Palestina. Mereka mengatakan, tindakan Israel telah membuat Otoritas Palestina tidak dapat melaksanakan tugasnya, seperti membayar gaji terhadap 170 ribu pegawai negeri.

Pemerintahan sayap kanan Israel memulai tindakan hukuman dalam waktu singkat, untuk mendapatkan kepercayaan parlemen. Israel membatalkan izin khusus para pemimpin senior Otoritas Palestina dan faksi Fatah, sehingga membatasi pergerakan dan perjalanan mereka.

Israel juga menyita dana milik Otoritas Palestina sehingga melemahkan kemampuannya untuk memberikan layanan kepada lebih dari 5 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang merupakan tokoh sayap kanan, telah mengancam sekitar 4.700 tahanan Palestina dengan pembatasan lebih lanjut atas kondisi penahanan mereka di penjara Israel.

Seorang anak saat mengikuti aksi bela al-Aqsha di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Rabu (20/4/2022). - (Republika)

SHARE    

Sejak didirikan pada 1994, Otoritas Palestina mengandalkan dua sumber utama pendanaan yaitu bantuan internasional, dan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina. Pendanaan dari bantuan internasional belum lama ini turun menjadi 20 persen dari nilai dukungan yang diterimanya tujuh tahun lalu. 

Pada Jumat (6/1), Kabinet Israel memutuskan akan menahan aliran dana sebesar 39 juta kepada Otoritas Palestina. Israel juga akan mengurangi pendapatan yang biasanya ditransfer ke Otoritas Palestina.

Sejak November 2021, Otoritas Palestina tidak dapat membayar lebih dari 80 persen gaji pegawai negeri, atau melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur apa pun di wilayah Palestina. Ekonom Palestina Samir Hulileh mengatakan, sanksi ekonomi Israel datang setelah fase ekonomi sulit yang dilalui Otoritas Palestina. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat