Pengunjung melintas di dekat instalasi seni pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Jumat (9/12/2022). | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

Korupsi Perparah Dampak Krisis Pangan

Upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air dinilai belum membaik sampai hari ini.

JAKARTA – Korupsi masih menjadi musuh utama yang menggerogoti upaya untuk menghadapi berbagai ancaman krisis. Perilaku koruptif akan kian memperparah dampak krisis pangan global terhadap Indonesia yang kini sedang berupaya bangkit setelah diterpa badai pandemi Covid-19 selama lebih dari dua tahun terakhir.

“Korupsi di pelayanan air dan tanah akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan para petani sehingga dapat memperparah dampak dari krisis pangan,” kata Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).

Wapres mengatakan, Indonesia sulit untuk pulih pascapandemi jika korupsi masih terjadi di berbagai sektor. Apalagi, terdapat beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup. “Situasi sulit yang tengah kita hadapi sekarang akan makin terasa berat dengan perilaku koruptif,” katanya.

 

Kiai Ma’ruf melanjutkan, krisis di sektor energi juga makin sulit diatasi karena adanya perilaku koruptif. Dia mencontohkan, pola pengelolaan perizinan yang tidak transparan dan pengambilan kebijakan yang tidak berintegritas akan menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan di sektor energi dan sumber daya mineral.

Ma’ruf pun berharap peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi” menjadi penguat komitmen dan langkah pemangku kepentingan dalam memerangi korupsi untuk menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menjalankan program prioritas pembangunan yang tidak boleh terhambat oleh korupsi, antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional.

“Kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global,” kata Ma’ruf.

photo
Petugas merapikan replika uang pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Jumat (9/12/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

Di sisi lain, Wapres Ma’ruf meminta upaya pemberantasan korupsi diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat. Menurut dia, cara itu diyakini lebih efektif daripada menggunakan berbagai ancaman hukuman maksimal.

“Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi daripada ancaman hukuman yang berat,” ujar Ma’ruf.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, berdasarkan kajian, pelaku korupsi tidak takut dengan ancaman hukuman penjara, tetapi lebih takut dimiskinkan. Oleh karena itu, lanjutnya, KPK melakukan strategi penindakan yang tidak hanya penghukuman badan, tetapi juga memberikan efek jera.

“Tetapi, jauh dari itu, bagaimana kita menimbulkan efek jera sehingga orang tidak mau melakukan korupsi karena pendekatan yang KPK lakukan di samping penghukuman badan juga diterapkan hukuman denda dan uang pengganti, termasuk juga penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ujar dia.

Firli menambahkan, pemberantasan korupsi bukan persoalan sederhana. Perlu setidaknya tiga strategi agar upaya itu dapat berjalan efektif. Strategi pertama yakni melalui pendidikan masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan di berbagai sektor juga dilakukan. Di sisi lain, langkah penindakan juga akan terus digencarkan.

Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai upaya-upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air belum membaik sampai hari ini. Peneliti Pukat, Yuris Rezha Kurniawan, mengatakan, Hari Antikorupsi Sedunia seharusnya menjadi momentum refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, secara global, Indonesia masih sangat jauh tertinggal dalam hal pemberantasan korupsi.

Dia mengingatkan, negara-negara maju sudah mulai masuk ranah pencegahan korupsi di sektor swasta dan memperbaiki integritas dunia usaha. Indonesia, kata Yuris, justru masih berkutat menghadapi korupsi akut di kalangan pejabat publik dan penegak hukum. Apalagi, jika melihat indikator Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International, posisi Indonesia di tingkat ASEAN masih jauh tertinggal dari Singapura, bahkan di bawah Timor Leste dan Malaysia.

“Kondisi ini harusnya menjadi alasan kuat bagi seluruh elemen bangsa ini untuk memprioritaskan sektor pemberantasan korupsi,” ujar Yuris.

Yuris menambahkan, dari refleksi beberapa tahun ke belakang, politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah. Revisi UU KPK justru memberi angin segar bagi pelaku korupsi. Kemudian, kebijakan-kebijakan antikorupsi yang banyak digaungkan dinilai gagal menyentuh sisi fundamental dari reformasi birokrasi dan reformasi kelembagaan.

Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekda

Heru menyerahkan tiga nama untuk diajukan ke Presiden Jokowi

SELENGKAPNYA

Notaris Meng-imla'-kan Perjanjian

Perlu juga untuk memastikan bahwa yang dibacakan itu tersampaikan dan dipahami.

SELENGKAPNYA

Kiai Manarul Kembali Pimpin Forum Komunikasi KBIHU

FK KBIHU membina sekitar 85 persen jamaah haji reguler.

SELENGKAPNYA