Upacara HUT DKI Jakarta: Ribuan PNS DKI Jakarta dengan mengenakan pakaian adat mengikuti Upacara HUT ke-488 Jakarta di Kawasan Monas, Jakarta, Senin (22/6). Upacara juga diikuti oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Yasin Habibi/ Republika | Republika/ Yasin Habibi

Jakarta

Pemprov DKI Lelang Jabatan Sekda

Heru menyerahkan tiga nama untuk diajukan ke Presiden Jokowi

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memproses lelang jabatan (open bidding) sekretaris daerah (sekda) DKI. Posisi sekda lowong setelah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencopot Marullah Matali dengan menggesernya menjadi deputi gubernur bidang kebudayaan dan pariwisata.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Maria Qibtya, Pemprov DKI masih mempersiapkan proses administrasi untuk pengumuman lelang jabatan terbuka sekda. Hal itu lantaran Uus Kuswanto yang ditunjuk menggantikan Marullah statusnya hanya pj sekda. "Masih dalam tahap persiapan. Kalau ada akan diumumkan secara terbuka," kata Maria kepada awak media di Balai Kota DKI, Kamis (8/12).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, lelang jabatan sekda bisa dilakukan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Ya gak papa, jalani saja lelang," kata Taufik.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Heru Budi Hartono (@herubudihartono)

Dia mengaku, tidak berharap banyak kepada sekda definitif nantinya. Sebab, pemilihan sekda menjadi domain eksekutif dalam membuka proses seleksi atau penunjukan.

Meskipun begitu, Taufik berpesan, sekda terpilih nantinya tidak perlu banyak ikut campur persoalan politik praktis. Hal itu mengingat kurang dari dua tahun, pemilihan umum dan pemilihan gubernur DKI bakal digelar.

"Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang ada dan sedapat mungkin itu yang profesional," kata Taufik.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov DKI apakah memilih pejabat karier atau dari luar dalam menunjuk sekda. Hanya saja, ia memiliki pandangan, lebih baik agar pemilihan sekda merujuk sosok yang mengetahui seluk beluk Ibu Kota.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai, lelang jabatan pemilihan sekda menjadi wewenang murni eksekutif. Namun, ia menyarankan supaya figur pengganti Uus adalah orang lincah dan mampu membangun koordinasi di lingkungan Pemprov DKI serta komunikasi yang baik ke seluruh pemangku kepentingan.

"Kuncinya kan di situ, komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang penting agar bisa melakukan percepatan proses pembangunan Jakarta," kata Gembong.

Menyoal proses pemilihan, Gembong menjelaskan, Pj Gubernur Heru menyerahkan tiga nama untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia memastikan, mereka yang ikut lelang jabatan bisa berasal dari luar pejabat Pemprov DKI. "Tapi bisa juga promosi dari ASN yang ada di Jakarta. Pilihannya tentu eksekutif yang bisa menjawab itu," kata Gembong.

Dia ingin agar proses pemilihan sekda bisa berlangsung cepat. Dengan begitu, sekda terpilih bisa fokus di satu jabatan saja. "Kalau sekarang seperti rangkap jabatan agak mengganggu kinerja juga. Sekarang Pak Uus sementara sekda juga asisten, kalau seperti ini dilakukan terlalu lama tidak akan maksimal membangun koordinasi," ujar Gembong.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Marullah Matali, LC., M.Ag (@marullahmatali.real)

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Mohamad Taufik, memiliki pandangan lain. Dia menilai, keputusan Heru Heru mencopot Marullah ketika baru hitungan bulan menjadi pj gubernur merupakan tindakan gegabah.

Dia menuding, Heru melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Taufik menjelaskan, Pasal 116 Ayat (1) UU ASN berbunyi, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

 
Sekarang Marullah melanggar aturan hukum tidak? Kan, tidak! Jangan seenaknya saja.
MOHAMAD TAUFIK Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI
 

"Sekarang Marullah melanggar aturan hukum tidak? Kan, tidak! Jangan seenaknya saja," kata eks wakil ketua DPRD DKI itu. Taufik merasa prihatin dengan kebijakan Heru mengganti sekda, karena keputusan itu berpotensi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI.

Sebelumnya, Pj Gubernur Heru menerangkan, penentuan sekda definitif bakal ditentukan Presiden Jokowi. Hal itu disebabkan status sekda merupakan pejabat eselon I. "Lelangnya terbuka, saat ini sedang proses untuk pendaftaran," kata Heru. 

Menjaga Pemulihan di Tengah Ketidakpastian Global

APBN akan tetap berperan sebagai shock absorber di tengah potensi pelemahan ekonomi pada 2023.

SELENGKAPNYA

Bisnis Umrah, Akankah Berkilau Lagi?

Didorong motivasi ibadah yang kuat, minat berumrah diyakini akan terus meningkat.

SELENGKAPNYA

Meredam Dampak Guncangan Global

Cukupkah hanya dengan berhati-hati? Tentu saja tidak.

SELENGKAPNYA