Oleh Outlook 2023

Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Negara 20 (KTT G-20) lalu banyak diapresiasi, baik di dalam maupun luar negeri. KTT G-20 telah berhasil mengesahkan Deklarasi Pemimpin G-20 atau Leaders’ Declaration yang menitikberatkan pada kolaborasi untuk semua pihak dalam menghadapi tantangan ekonomi global pada tahun depan.

Ada 12 poin deklarasi yang disepakati para pemimpin anggota G-20. Di antaranya, bank sentral G-20 berkomitmen meraih stabilitas harga dengan memonitor inflasi; mendukung negara-negara rentan untuk pulih dengan bantuan 81,6 miliar dolar AS; dan mendukung sistem perdagangan multilateral yang transparan dan berkelanjutan.

Di dalam negeri, ada tiga fokus utama pemerintah dalam mewaspadai dampak tekanan ekonomi global pada tahun depan, yakni laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan pengangguran. "Kami di Kemenkeu selama ini selalu sampaikan agar waspada. Waspada ini karena lingkungan ekonomi global sangat turbulence, bergejolak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, baru-baru ini. 

Invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung hingga kini menyebabkan lonjakan harga energi, pangan, dan pupuk telah mengerek inflasi di negara, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Sementara di negara lain, seperti Cina, kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 juga berpotensi membuat pertumbuhan ekonominya melemah yang dapat memengaruhi perekonomian global.

Lonjakan inflasi secara global, ungkap Sri Mulyani, memicu bank sentral beberapa negara mengetatkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga secara agresif, terutama negara maju. Hal ini, kata dia, juga akan menambah ketidakpastian, khususnya di negara berkembang.

“Jadi, ketidakpastiannya banyak, makanya disebutkan di tengah risiko bagaimana kita tetap mencapai ekonomi yang tetap kuat dan bertahan, padahal pola risikonya jadi lebih sulit diprediksi,” ujarnya.

Pemerintah tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 5,3 persen. Optimisme pemerintah ditopang oleh kinerja perekonomian yang masih tumbuh positif pada kuartal III 2022, yakni tumbuh 5,72 persen secara tahunan. 

Menurut Menkeu, APBN 2023 akan tetap berperan sebagai shock absorber atau peredam kejut di tengah potensi pelemahan ekonomi pada 2023. APBN diharapkan tetap mampu merespons gejolak global sehingga stabilitas ekonomi di dalam negeri dapat terjaga. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menerima laporan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah (kiri) rapat Paripurna DPR Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menambahkan, sebagai shock absorber, APBN berperan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari berbagai ketidakpastian ekonomi global.

“Memang kenyataannya, secara data kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi global melemah sudah ada, kita siapkan saja perekonomian ke depan, dan APBN selalu siap. Sebagaimana 2022, APBN akan menjadi shock absorber pada tahun depan,” ujar Febrio. 

Sri Mulyani menyebut, APBN yang salah dalam tata kelolanya tidak hanya akan merugikan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu krisis politik, seperti yang saat ini terjadi di Sri Lanka dan Inggris. "Kita telah diuji dengan tantangan, yaitu gejolak keuangan 1997-1998, gejolak naik-turunnya harga komoditas, krisis global 2008-2009, sekarang kita diuji dengan pandemi, geopolitik, dan tantangan resesi global,” ucapnya.

Ia menegaskan, kebijakan fiskal dan keuangan negara harus selalu adaptif, responsif, fleksibel, akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik agar mampu menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ia meyakini Indonesia masih aman dari ancaman resesi pada 2023. 

"Negara emerging juga mengalami kondisi relatif tertekan. Meski dalam situasi saat ini, emerging country, seperti Indonesia, India, Brasil, Meksiko relatif dalam situasi yang cukup baik," ujarnya.

Menurutnya, apabila 2023 nantinya perekonomian akan mengalami resesi, pemerintah akan tetap menjaga resilience sebagai shock absorber demi mengendalikan inflasi. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menjaga permintaan domestik hingga konsumsi. 

Karena itu, Sri Mulyani menilai daya beli beli harus dijaga secara hati-hati. "Makanya, tidak yang disampaikan dari dunia usaha credit gross sudah meningkat, itu semua bisa menciptakan great job dan bisa menciptakan income dan daya beli," tuturnya.

Gejolak ekonomi global memang tidak bisa diremehkan. Jika lengah sedikit, dampaknya bisa sampai ke Tanah Air. Meski begitu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai, Indonesia tidak akan mengalami resesi tahun depan. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi lebih melambat.

"Kenapa? Karena, kalau pasar ekspor mungkin agak terganggu, terutama yang produk sekunder, tapi kalau ekspor produk primer tetap akan tinggi," ujarnya saat ditemui Republika, di Jakarta, baru-baru ini.

Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia Oktober 2022 - (BPS)

Ia menjelaskan, ekspor produk primer nasional tetap akan tinggi karena yang sebelumnya memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) mulai kembali ke fosil. Hal itu menyebabkan harga batu baru dan kelapa sawit atau CPO Indonesia naik.

Selain itu, permintaan domestik pada kuartal II dan kuartal III 2022 meningkat signifikan walau ada isu inflasi. Itu berarti, permintaan domestik masih tinggi sehingga kekuatan ekonomi negara pada 2023 tetap berbasis permintaan dari dalam negeri.

Bila dilihat, kata dia, jumlah masyarakat kelas atas yang sebanyak 20 persen berkontribusi terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 45 persen. Lalu, kelas menengah atas menyumbang 17 persen terhadap tumbuhnya konsumsi sehingga total kontribusinya menembus 65 persen.

"Yang kena dampak inflasi itu 40 persen di bawah itu cuma 17 persen konsumsinya, ditambah masyarakat menengah bawah 17 persen, jadi sekitar 35-an persen (konsumsinya). Itu harus dibantu dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) supaya tidak terjadi kesenjangan," ujar dia.

Langkah mitigasi

Tak dapat dimungkiri, pandemi selama lebih dari dua tahun terakhir sudah memberi dampak luar biasa pada perekonomian nasional. Oleh sebab itu, kata Sri Mulyani, penentuan arah kebijakan pada masa transisi dilakukan dengan pertimbangan matang.

Ia mengungkapkan, ada dua strategi fiskal yang akan ditempuh pemerintah pada 2023. Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistis melalui mobilisasi pendapatan pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, strategi lainnya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong hilirisasi industri. Dengan begitu, kata dia, sumber daya alam yang dihasilkan di dalam negeri mempunyai nilai tambah saat diekspor. 

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/11/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Strategi berikutnya yaitu penguatan pasar domestik. "Daya beli masyarakat dan jaga pasar (seperti) batasi impor barang yang bisa disubstitusi, lalu penggunaan teknologi digital untuk mendorong ekonomi market place, e-commerce, e-payment, dan lainnya," tutur Suwijono.

Upaya penguatan pasar domestik, kata dia, dilakukan pula dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, seperti mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN). 

Kemudian, melakukan transisi energi meliputi ekonomi hijau dan pengembangan EBT. Pemerintah pun, kata dia, menjalankan reformasi struktural, di antaranya lewat Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), perbaikan Single Submission (OSS), serta iklim investasi kondusif.

Dilakukan pula reformasi sektor keuangan. "UU HPP, RUU P2SK, pendalaman, dan inklusivitas," ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, kondisi global tahun depan memang masih akan terus bergejolak. Harga energi dan pangan secara umum juga mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi global semakin melambat. 

Tekanan inflasi ini berimbas pada agresifnya kenaikan suku bunga dan kebijakan moneter di negara maju. Ini membuat berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan.

Perry mengatakan, tantangan tersebutlah yang akan menjadi fokus BI dalam pengendalian moneter. Menurutnya, prioritas BI adalah menjaga nilai tukar dan inflasi dari imbas ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik.

Perry menambahkan, BI akan mencoba mengendalikan rupiah di titik tengah, yakni sekitar Rp 15 ribu. Menurutnya, pengendalian saat ini sudah cukup luar biasa dengan mengerahkan cadangan devisa, operasi twist, dan triple intervention.

"Dengan kejadian sejak Juli hingga sekarang, itu sudah effort luar biasa, sekarang di Rp 15.500 karena dunia masih bergejolak, kita coba bawa di titik tengah antara Rp 14.800- Rp 15.200," katanya.

 

Kita coba bawa di titik tengah antara Rp 14.800- Rp 15.200.

 

 

SHARE    

Kedua, BI fokus pada pengendalian inflasi, khususnya inflasi inti. BI telah melakukan berbagai upaya, termasuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menjaga inflasi volatile food di bawah enam persen.

Inflasi inti akan terpengaruh jika komponen inflasi lainnya juga terus mengalami kenaikan. Upaya penurunan inflasi inti dilakukan dengan menaikkan suku bunga acuan yang saat ini telah mencapai 5,25 persen. BI menargetkan inflasi inti akan naik ke level 4,6 persen dan kembali ke bawah sasaran empat persen pada kuartal I 2023.

Menurut Aviliani, tahun depan berbagai sektor usaha bisa didorong. Ia menilai hampir semua sektor tetap tumbuh walau dalam kondisi buruk. 

Sektor properti, kata Aviliani, salah satu yang bisa didorong karena kendati sedikit turun, tapi tetap tumbuh. Berikutnya ada sektor pertanian, kesehatan, makanan dan minuman, serta infrastruktur sebab tahun depan beberapa proyek infrastruktur sudah mulai dibangun kembali.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat