Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (56/12/2022). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN Tahun 2022, evaluasi pencapaian kinerja BUMN Tah | Republika/Prayogi

Ekonomi

Blacklist Orang Bermasalah di Perusahaan Pelat Merah

Direksi dan komisaris yang diberhentikan karena kesalahan tidak memiliki kesempatan lagi di BUMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah membuat aturan blacklist atau daftar hitam bagi direksi dan komisaris BUMN yang melakukan korupsi dan bermasalah hukum. Sejak Oktober 2022 lalu, ia sudah menyatakan, daftar hitam ini akan menjadi penghalang mereka duduk di manajemen BUMN hingga anak-cucu usahanya.

"Orang-orang yang sudah terbukti korupsi, ada masalah hukum, dan lain-lain itu kesepakatannya nanti hasil audit BPKP didukung BPK, nanti kita ajukan ke Bapak Presiden dan Menkeu sebagai pemegang saham BUMN, kita buat blacklist," ujar Erick.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Erick Thohir (@erickthohir)

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, aturan ini merupakan terobosan baru bersih-bersih BUMN. "Jangan sampai nanti setelah ganti pemerintah atau kementerian, orang bermasalah itu bisa masuk lagi," ujar Arya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (6/12).

Erick, ucap Arya, tidak ingin hal ini terus terjadi. Melalui aturan ini, Kementerian BUMN akan menyetop direksi atau komisaris bermasalah untuk kembali menjabat di BUMN.

"Dengan blacklist ini, dia tidak bisa masuk lagi menjadi direksi atau komisaris kapan pun. Selama ini kan didiamkan saja," kata dia.

Arya menyampaikan, para direksi dan komisaris yang telah diberhentikan karena kesalahan, tidak memiliki kesempatan lagi untuk menempati posisi di BUMN. Aturan ini juga berlaku terhadap Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk berinisial BR yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PT Waskita Karya (Persero) Tbk (@waskita_karya)

Manajemen PT Waskita Karya (Persero) pun angkat suara. SVP Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho mengatakan, manajemen Waskita menghormati segala proses penyidikan yang sedang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung.

"Saat ini, Waskita juga berkomitmen untuk kooperatif dan mendukung para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi," ujar Ari di Jakarta, Selasa (6/12).

Ari menyebut, kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak pada kegiatan perusahaan, baik secara operasional maupun keuangan. Dalam menjalankan proses bisnisnya, kata Ari, Waskita selalu berpedoman kepada prinsip good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

"Waskita terus berkomitmen agar proses bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip profesionalisme serta integritas yang tinggi," kata Ari menambahkan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Forum Human Capital Indonesia (@fhci.bumn)

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (23/11) lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddi membeberkan perkara-perkara menarik yang ditangani Kejakgung sepanjang 2022, termasuk perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) BUMN dan anak usaha BUMN yang menarik perhatian publik. Antara lain, pengadaan pesawat Garuda Indonesia, pembangunan pabrik peleburan baja tanur tinggi PT Krakatau Steel.

Kemudian, penyimpangan dan/atau penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast, pembelian tanah oleh PT Adhi Persada Realti. Selanjutnya, kegiatan skema kredit ekspor berbasis perdagangan PT Surveyor Indonesia dan pengelolaan keuangan dana PT ASABRI.

Rupiah Digital Terhubung dengan Mata Uang Global

BI belum memberikan batas waktu peluncuran rupiah digital.

SELENGKAPNYA

Injourney Kebut Infrastruktur F1H2O

Injourney akan mengupayakan tidak ada lonjakan harga akomodasi agar efek terhadap sektor pariwisata tetap berlanjut.

SELENGKAPNYA