CIANJUR – Penyerahan bantuan dana bagi perbaikan rumah warga yang terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat, akan dilakukan pada Kamis (8/12). Penyerahan dana bantuan tersebut akan diberikan setelah proses verifikasi selesai dilakukan.

Bantuan perbaikan rumah yang akan diberikan pemerintah yakni sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan. “Ini baru persiapan termasuk verifikasi semuanya selesai. Nanti hari Kamis untuk bantuan yang bukan relokasi, yang bantuan Rp 50 juta, Rp 25 juta, dan Rp 10 juta juga akan diberikan hari Kamis, mulai diberikan,” kata Jokowi usai meninjau Posko Bantuan Paspampres Peduli Cianjur, Desa Cijedil, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (5/12).

Penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tersebut akan diberikan melalui beberapa skema, yakni di antaranya akan diberikan secara langsung maupun melalui tabungan. “Ada yang langsung, ada yang lewat tabungan. Semuanya, ini sistemnya sudah disiapkan dan ini saya datang ke sini untuk mengecek persiapan itu,” kata dia

Dengan diberikannya bantuan bagi rumah yang terdampak gempa tersebut, Jokowi berharap masyarakat bisa mulai beraktivitas membangun rumahnya. Proses rekonstruksi bangunan terdampak gempa ini diharapkan juga bisa mendorong kegiatan ekonomi warga setempat. 

“Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, setidaknya ada 56 ribu rumah warga yang terdampak gempa. Ia pun berharap pembangunan rumah warga yang rusak dapat segera dimulai. Namun ia tak menargetkan kapan proses pembangunan rumah warga ini akan selesai.

Dalam kunjungannya Jokowi ingin memastikan, kondisi para pengungsi dalam keadaan baik. “Ya pengungsi tadi semuanya kita lihat sehat, tetapi yang paling banyak memang ingin agar segera pembangunan rumahnya dimulai,” ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau lokasi bencana gempa di Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/11/2022). Dalam kunjungannya, Presiden ingin memastikan proses evakuasi korban gempa dapat berjalan dengan baik. - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

Jokowi juga memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dimulai mulai kemarin. Katanya, pemilihan kawasan relokasi bagi warga tersebut sudah melalui kajian dari instansi yang berwenang sehingga lokasi tersebut dipastikan lebih aman bagi warga. “Itu sudah lewat kajian dari BMKG dan dari instansi yang terkait Badan Geologi sudah semuanya,” katanya.

Pengawasan KPK

Terkait anggaran bencana Cianjur,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawal realisasi anggaran. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Yuhdiawan, mengatakan dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana atau darurat bisa melalui penunjukan langsung.

"KPK siap mengawal pemerintah daerah dalam pengelolaan dana bencana. Bahkan untuk anggaran darurat ini bisa penunjukan langsung (tidak melalui tender)," ujar Yudhiawan dalam Pembukaan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (5/12).

Pengungsi melaksanakan shalat di dalam tenda darurat di Kampung Gitung, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Ahad (27/11/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Yudhiawan mengatakan, sepanjang untuk kepentingan masyarakat pengadaannya bisa tunjuk langsung. Namun, pihaknya juga mengingatkan jika ada tindak pidana korupsi dalam dana kebencanaan atau kedaruratan maka ancamannya bisa dihukum mati.

Selain itu, kata dia, KPK juga meminta kepada pemda untuk tidak ragu-ragu dalam mengalokasikan biaya untuk dana kebencanaan atau bantuan sosial bencana. Namun pendataan dan penyalurannya harus tepat sasaran.

"Kita akan terus kawal. Jangan sampai ada penyalahgunaan dalam penyalurannya. Jangan sampai juga ada pihak yang menggunakan kesempatan bencana untuk kepentingan pribadi," katanya.

Selain itu, kata dia, KPK juga  membuka konsultasi kepada pemda yang ingin berkonsultasi soal penggunaan anggaran bencana. "Ya kami juga membuka konsultasi bagi pemerintah bahkan kami juga ada satgas khusus. Ini juga sudah kami lakukan dengan Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur,"  katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat