Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). | Prayogi/Republika.

Nasional

Tahapan Pencalonan DPD Dimulai

Pemerintah dan KPU bakal menyiapkan aturan khusus untuk DOB Papua.

JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Selasa (6/12). Mulainya tahapan pencalonan DPD ini tak menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu. Sebab, hingga saat ini, draf Perppu Pemilu belum diserahkan ke DPR.

Namun, KPU sudah menyiapkan aturan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 khusus untuk empat DOB di Papua. Komisioner KPU Idham Holik menuturkan, pada 6 hingg 15 Desember, pihaknya melaksanakan tahapan pengumuman bakal dimulainya Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD.

Adapun tahapan penyerahan dukungan itu akan dilaksanakan pada 16 hingga 29 Desember 2022. "Selama Perppu belum disahkan oleh Pemerintah, maka kami tetap mengacu pada UU Pemilu yang mencantumkan 34 provinsi," kata Idham kepada Republika, Senin (5/12).

KPU berharap pemerintah segera mengesahkan Perppu Pemilu sebelum dimulainya Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD pada 16 Desember. Sebab, pihaknya juga membutuhkan waktu untuk membentuk KPU tingkat provinsi di empat DOB tersebut.

"Saya sangat yakin pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR sudah mengkaji secara matang urgensi pengesahan Perppu Pemilu ini," kata Idham.

photo
Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

Idham mengatakan, jika Perppu disahkan setelah tanggal 16 Desember, maka pihaknya terpaksa membuat aturan khusus terkait pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan DPD di empat DOB tersebut. "Kami akan membuat skenario khusus atau membuat peraturan yang bersifat lex specialis," ujarnya.

Pelaksanaan tahapan di empat DOB itu akan menyusul. Kendati bakal menyusul, Idham yakin pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya di empat DOB itu akan sesuai jadwal seperti provinsi lainnya. Tahapan Pemilu 2024 secara keseluruhan diyakini pula tidak akan tertunda. "Insya Allah tidak ada masalah," kata Idham meyakinkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui, Perppu Pemilu tak kunjung disahkan karena pemerintah masih menunggu peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya. Pemerintah, kata dia, akan menunggu peresmian Provinsi Papua Barat Daya terlebih dahulu supaya tidak berulang membuat Perppu Pemilu. Terlebih, tujuan awal pembentukan Perppu ini memang untuk mengakomodasi agar provinsi baru di Papua bisa ikut Pemilu 2024. 

"Cukup satu kali saja kita membuat Perppu. Karena itu, (pengesahan) Perppu ini sangat tergantung kecepatan mengundangkan RUU Papua Barat Daya," ujar Tito di kantornya, Senin (5/12).

Empat provinsi baru itu adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dari empat DOB itu, hanya Provinsi Papua Barat Daya yang belum diresmikan. RUU pembentukan provinsi ini sebenarnya sudah disahkan DPR pada pertengahan November lalu. 

Pasal khusus

Tito mengaku, pemerintah akan membuat pasal khusus dalam Perppu Pemilu agar empat DOB itu bisa melaksanakan tahapan pencalonan DPD susulan. Pasal khusus itu, kata dia, secara garis besar menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan tahapan pemilu di empat DOB akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU (PKPU). "Jadi tahapannya kan bisa dilonggarkan sedikit," kata Tito. 

Dengan begitu, lanjut Tito, empat DOB itu akan melaksanakan tahapan Pemilu 2024 tersendiri setelah Perppu Pemilu disahkan. "Empat DOB itu akan mengikuti tahapan sendiri yang tahapan itu tidak merugikan semua pihak karena diatur oleh KPU," imbuhnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai aturan khusus yang disiapkan penyelenggara pemilu maupun pemerintah terhadap empat DOB Papua seharusnya tidak terjadi. Sebab, dalam pemilu, memerlukan kesetaraan pada seluruh provinsi.

“Artinya, ini empat provinsi ini perlakuannya tidak sama dengan provinsi yang lainnya. Padahal kan dalam pemilu perlu ada kesetaraan juga,” ujarnya.

Perludem mengkhawatirkan tahapan pamilu bakal terganggu dengan tertundanya penerbitan Perppu Pemilu. Sebab, KPU harus memiliki dasar hukum untuk membuat Peraturan KPU. “Kalau belum ada rujukannya, bagaimana KPU menyusun PKPU-nya,” tegas Khoirunnisa. 

Cegah Lonjakan Inflasi Pangan

Hampir seluruh komoditas bahan pokok utama mulai mengalami kenaikan harga.

SELENGKAPNYA

Liga 1 Digelar Tanpa Penonton

Kapolri klaim sudah evaluasi penggunaan gas air mata di dalam stadion.

SELENGKAPNYA

Piala Dunia dan 'Harga Selangit'

Piala Dunia 2022 di Qatar menjadi turnamen sepak bola termegah sekaligus termahal yang pernah ada.

SELENGKAPNYA