Oleh Prof Bambang Juanda (Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB)

Kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat belakangan menjadi bahan perdebatan luas. Wajar bila setiap perjanjian dagang selalu mengandung “tukar-menukar” kepentingan.

Pemerintah menonjolkan manfaatnya—terutama akses pasar dan penurunan tarif bagi ribuan pos tarif produk Indonesia. Namun, di luar headline tarif, ada dua isu yang memantik kegelisahan publik dan akademisi, yakni klausul halal dan klausul data lintas batas. Dua isu ini bukan sekadar teknis, keduanya menyentuh nilai, hak, dan arah kebijakan nasional dalam jangka panjang.

Perlu juga diakui, pemerintah mendorong ART dengan niat yang dapat dipahami: memperluas akses pasar, memperbaiki daya saing ekspor, dan memberi kepastian bagi pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, niat baik perlu diikuti komunikasi publik yang lebih rinci dan mekanisme pengamanan yang kuat agar manfaat tarif tidak dibayar dengan risiko yang terlalu besar pada perlindungan konsumen dan hak warga di ruang digital.

Tulisan ini tidak bermaksud menolak atau membenarkan ART secara membabi buta. Yang ingin ditegaskan adalah bahwa jika benar ART memuat klausul tertentu, maka publik berhak memperoleh penjelasan yang jernih, dan negara wajib memastikan setiap komitmen internasional sejalan dengan konstitusi, undang-undang, serta kepentingan rakyat.

Dari Instrumen Perlindungan Konsumen Menjadi “Pengecualian”

Di Indonesia, kehalalan bukan aksesori. Ia merupakan hak konsumen dan sekaligus bagian dari mandat regulasi yang diatur dalam kerangka Jaminan Produk Halal. Halal juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap ekosistem industri pangan, kosmetik, obat, dan barang gunaan.

Kontroversi muncul ketika dalam ART terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan pembebasan atas kewajiban sertifikasi halal dan pelabelan halal untuk kategori produk tertentu asal Amerika Serikat. Di satu sisi, pemerintah dapat berargumen bahwa yang dibebaskan hanya kelompok produk tertentu, bukan semua barang. Namun, di sisi lain, frasa “exempt from halal certification and halal labeling requirements” menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa ada pengecualian berbasis asal negara (country-specific exemption)?

Dalam logika regulasi perlindungan konsumen, kewajiban halal semestinya ditentukan oleh jenis produk dan prosesnya, bukan paspor dagangnya. Jika kosmetik atau barang manufaktur tertentu di Indonesia diperlakukan sebagai objek pengaturan halal, maka seharusnya standar kepatuhan berlaku setara bagi semua pelaku usaha—baik domestik maupun impor, baik dari AS maupun negara lain. Pengecualian terhadap satu negara dapat menimbulkan tiga persoalan besar.

Pertama, persoalan kesetaraan perlakuan dan fairness. Produsen domestik serta importir dari negara lain tetap menanggung biaya kepatuhan: audit, sertifikasi, label, pembaruan. Jika produk AS mendapatkan jalur khusus, maka lapangan usaha menjadi tidak imbang. Dalam jangka panjang, ini bisa menggerus daya saing pelaku industri nasional, terutama UMKM yang justru sedang didorong naik kelas melalui kepastian halal.

Kedua, persoalan kepercayaan konsumen. Sertifikasi dan label halal adalah alat informasi yang mudah dipahami publik. Ketika aturan membolehkan “pengecualian” untuk produk tertentu dari negara tertentu, muncul kebingungan: “Apakah produk ini halal, atau hanya dibebaskan dari kewajiban sertifikasi?” Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan administratif, tetapi juga trust masyarakat terhadap sistem halal.

Ketiga, persoalan konsistensi hukum. Jika sebuah perjanjian internasional mendorong atau mewajibkan perubahan praktik regulasi halal di dalam negeri, maka harus dijawab: mekanisme hukumnya bagaimana? Apakah memerlukan penyesuaian peraturan turunan, atau bahkan berpotensi menabrak kerangka undang-undang? Ini bukan perdebatan teologis, melainkan perdebatan tata kelola negara hukum. Indonesia tidak boleh menempatkan komitmen internasional sebagai jalan pintas untuk melemahkan norma nasional yang lahir melalui proses demokratis.

Karena itu, ketegangan antara “pemerintah mengatakan halal tetap berlaku” sementara teks ART memuat exemption harus diselesaikan secara terang.

Pemerintah perlu menjawab secara rinci: exemption itu berlaku untuk apa, bagaimana implementasinya, siapa yang menilai, dan bagaimana pengawasannya. Tanpa transparansi, publik akan melihatnya sebagai sesuatu yang “kurang terkomunikasikan secara memadai” dan berpotensi mengorbankan kepentingan konsumen muslim.

Bukan “Memberikan Data Publik”, tetapi Memudahkan Data Mengalir Keluar

Isu kedua berkaitan dengan data. Di ruang publik, sering muncul kalimat: “Indonesia wajib memberikan data publik kepada Amerika.” Pernyataan ini perlu diluruskan. Yang problematik dalam ART bukan kewajiban “menyerahkan data publik”, melainkan klausul yang memberi kepastian agar data—termasuk data pribadi—dapat dipindahkan keluar wilayah Indonesia ke Amerika Serikat melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang “memadai” (adequate) menurut hukum Indonesia.

Sekilas, ini terdengar administratif: memudahkan perdagangan digital, layanan cloud, e-commerce, dan aktivitas lintas batas. Tetapi dalam ekonomi digital, data adalah infrastruktur strategis. Data pribadi pun bukan sekadar komoditas; ia merupakan bagian dari hak warga negara. Karena itu, klausul transfer data lintas batas harus dilihat melalui tiga lensa: perlindungan warga, kedaulatan kebijakan, dan keamanan nasional.

Pertama, risiko pada perlindungan data pribadi. Indonesia telah memasuki era ketika perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan mendesak. Yang menentukan bukan hanya apakah suatu negara memiliki aturan di atas kertas, tetapi juga bagaimana penegakannya, mekanisme pemulihannya, akses warga untuk menggugat, serta standar perlindungan ketika data berpindah yurisdiksi.

Jika Indonesia “mengakui” suatu negara sebagai memadai, maka beban pembuktian dan kehati-hatian regulasi dapat bergeser: perusahaan akan berkata, “Sudah memadai; data boleh mengalir.” Padahal, kerentanan tidak selalu terlihat di awal. Kebocoran data, pemanfaatan tanpa persetujuan, dan akses pihak ketiga sering muncul belakangan—ketika korban sudah banyak.

Kedua, penyempitan ruang kebijakan (policy space). Banyak negara mengatur aliran data lintas batas dengan keseimbangan: mendorong ekonomi digital sambil menjaga kedaulatan regulasi. Jika ART mengunci pengakuan adequacy secara “pasti” dan memberi sinyal bahwa transfer data harus difasilitasi, maka Indonesia berpotensi kehilangan fleksibilitas untuk menerapkan kebijakan yang dianggap perlu—misalnya kewajiban penyimpanan data tertentu di dalam negeri untuk sektor strategis, atau persyaratan tambahan demi perlindungan warga.

Ketiga, dimensi keamanan. Ini bukan paranoia, melainkan realitas geopolitik. Data warga, data transaksi, metadata pergerakan digital, hingga data sektor publik bisa menjadi peta sosial-ekonomi yang sangat bernilai.

Bila ekosistem data bergantung pada pusat-pusat data dan layanan lintas batas tertentu, Indonesia perlu memastikan kontrol, auditabilitas, serta mekanisme penegakan hukum tetap efektif. Apalagi jika sengketa terjadi—misalnya warga Indonesia menggugat pelanggaran data di luar negeri—prosesnya tidak sederhana.

Karena itu, kekhawatiran akademisi dan masyarakat sipil sebenarnya mengerucut pada satu pertanyaan: apakah ART membuat Indonesia terlalu cepat, terlalu longgar, dan terlalu tidak simetris dalam mengatur arus data? Jika ya, ini bukan sekadar soal bisnis; ini soal hak warga dan kedaulatan digital.

Dua Isu, Satu Pola

Baik klausul halal maupun klausul data mengingatkan kita pada satu pola umum dalam perjanjian dagang modern: penurunan tarif sering dibayar dengan komitmen non-tarif yang lebih dalam, lebih kompleks, dan dampaknya lebih panjang.

Tarif dapat dihitung: berapa persen turun, berapa nilai ekspor naik. Namun “biaya” dari perubahan aturan halal atau arsitektur data jauh lebih sulit dihitung. Justru karena sulit dihitung, ia sering luput dari perdebatan awal.

Ketika kebijakan sudah terkunci, barulah terasa dampaknya: industri domestik kehilangan daya saing, konsumen kebingungan, warga rentan dalam ekosistem data, dan negara kesulitan mengubah arah kebijakan karena terikat komitmen.

Karena itu, jika pemerintah ingin meyakinkan publik bahwa ART menguntungkan, jawabannya tidak bisa berhenti pada angka pos tarif. Pemerintah harus menjelaskan harga yang dibayar, serta bagaimana harga itu dikelola agar tidak berubah menjadi kerugian struktural.

Apa yang Harus Dilakukan?

Setidaknya ada lima langkah yang layak dipertimbangkan:

Pertama, membuka teks dan matriks implementasi secara luas. Publik harus mengetahui pasal mana yang akan diimplementasikan melalui peraturan apa, timeline-nya, serta dampaknya terhadap aturan yang ada. Perjanjian internasional yang berdampak pada hak warga tidak boleh berjalan dalam kabut.

Kedua, menegaskan batas halal: perlindungan konsumen tidak boleh dikorbankan. Bila ada pengecualian, harus dibatasi sangat ketat, berbasis risiko (risk-based), berbasis jenis produk (product-based), bukan berbasis asal negara. Pengawasan dan informasi kepada konsumen juga harus diperkuat agar tidak menimbulkan kebingungan dan turunnya trust.

Ketiga, memperkuat safeguard data: pengakuan adequacy harus bersyarat. Jika ada pengakuan “memadai”, hal itu harus disertai ketentuan audit berkala, mekanisme pencabutan (revocation) jika standar tidak terpenuhi, serta jaminan akses pemulihan bagi warga Indonesia. Indonesia juga perlu mempertahankan ruang untuk mengatur data sektor strategis.

Keempat, melibatkan lembaga terkait dan DPR secara serius. Isu halal menyentuh ekosistem jaminan produk halal; isu data menyentuh rezim perlindungan data pribadi dan keamanan. Ini bukan sekadar urusan kementerian teknis. Keterlibatan lembaga pengawas, otoritas data, dan parlemen penting agar akuntabilitas tidak hilang.

Kelima, mengukur manfaat dan biaya dengan indikator yang jelas. Pemerintah perlu menetapkan indikator: ekspor yang benar-benar naik karena tarif, industri mana yang terdampak oleh exemption halal, bagaimana kepatuhan data lintas batas diawasi, serta bagaimana risiko kebocoran ditangani. Tanpa indikator, perdebatan akan menjadi politis, bukan berbasis bukti.

ART Indonesia–AS boleh jadi menawarkan peluang. Namun peluang yang sehat adalah peluang yang tidak menukar hak dasar warga dan kedaulatan kebijakan dengan keuntungan jangka pendek.

Dua isu—halal dan data—menunjukkan bahwa perjanjian dagang hari ini bukan lagi sekadar “barang masuk, barang keluar”. Ia menyentuh nilai dan arah negara.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar optimisme, melainkan kecermatan. Jika benar ada klausul pengecualian halal untuk produk AS dan kepastian transfer data pribadi ke AS, publik berhak memastikan: apakah ini benar-benar “timbal balik”, atau justru perlu dievaluasi apakah sudah seimbang?

Negara yang kuat bukan yang cepat menandatangani, tetapi yang mampu memastikan setiap tanda tangan tidak mengurangi kedaulatan hukum, perlindungan konsumen, serta hak warga di era digital.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat