OLEH DADANG KURNIA

SURABAYA -- Pengembangan sektor UMKM menjadi salah satu perhatian penting jajaran Pemkot Surabaya, dan hal itu tercermin dalam alokasi anggaran dalam APBD Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan keseriusannya untuk mendorong produk-produk UMKM bisa menjadi penyokong berbagai program yang dijalankan Pemkot Surabaya.

Eri mengungkapkan, pada 2023, pihaknya telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 3 triliun dari APBD Surabaya untuk belanja dari sektor UMKM. Ia pun mengajak pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi legalitas usaha.

 

UMKM ayo persiapkan diri, lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya.

ERI CAHYADI Wali Kota Surabaya

 

SHARE    

"Ayo UMKM memanfaatkan. Ini uangnya rakyat kok, bukan uangnya wali kota. Harus kembali ke rakyat, ke UMKM. UMKM ayo persiapkan diri, lengkapi dengan legalitas. Nanti bisa nikmati kue APBD Surabaya," kata Eri, Rabu (30/11).

Selain melalui instrumen belanja APBD, lanjut Eri, pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan melalui program Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Pahlawan. Aset-aset pemkot yang idle alias menganggur disulap menjadi Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian, dan sebagainya. Sudah ribuan warga MBR yang terserap," ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk total belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor UMKM per 25 November 2022 mencapai Rp 1,2 triliun. Adapun total belanja APBD Kota Surabaya untik produk dalam negeri (PDN) pada periode yang sama mencapai Rp 1,7 triliun.

Data tersebut diungkap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Pemkot Surabaya telah dan akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar," kata Eri, menegaskan.

Terdapat sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMKM serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Di antaranya  produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.

 

Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah.

ERI CAHYADI Wali Kota Surabaya

 

SHARE    

"Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi," ujar dia.

Eri menambahkan, Pemkot Surabaya juga menggeber berbagai program yang melibatkan UMKM penjahit dan perajin di kampung-kampung. Pemkot Surabaya memesan ratusan ribu seragam dan sepatu untuk dibagikan gratis ke pelajar SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) bersama istri memperagakan busana batik saat Karnaval Nang Tunjungan di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (30/10/2022). Berbagai kegiatan seperti peragaan busana batik, gelar produk unggulan UMKM, pentas musik dan lain-lain digelar dalam acara tersebut. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/YU - (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

SHARE    

“Ini seperti sekali mendayung tiga pulau terlampaui. Kita memberdayakan UMKM, memastikan seluruh pelajar bisa bersekolah dengan nyaman karena punya seragam dan sepatu baru, sekaligus meringankan beban orang tua karena tidak perlu membeli seragam dan sepatu baru," kata Eri.

Lebih lanjut, ia memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri. Eri mengaku, dalam belanja kebutuhan, pihaknya mengutamakan komponen dalam negeri. Ia tidak ingin APBD justru digunakan untuk membeli barang impor.

"Kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot," jelasnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.