GAZA -- Board of Peace bersama negara-negara mediator, yakni Mesir, Qatar, Turki, dan Amerika Serikat, mengumumkan Hamas telah menyetujui peta jalan (roadmap) terperinci untuk melaksanakan tahapan berikutnya dari perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza. Dalam pernyataan resminya, Board of Peace menyebut kesepakatan tersebut merupakan hasil dari berbulan-bulan perundingan intensif. 

Negosiasi itu diklaim bertujuan mewujudkan visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tata kelola baru, pengaturan keamanan, penyaluran bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta pemulihan ekonomi di Gaza sebagaimana tertuang dalam Comprehensive Peace Plan dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

Board of Peace menyatakan peta jalan tersebut menjadi terobosan bersejarah. Untuk pertama kalinya, menurut lembaga itu, Hamas secara resmi menyetujui rencana operasional untuk melepaskan seluruh persenjataannya.

"Dalam tahapan selanjutnya, pelucutan senjata Hamas akan diikuti dengan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza," demikian isi pernyataan Board of Peace di media sosial.

Lembaga tersebut menilai implementasi peta jalan itu berpotensi memberikan manfaat besar bagi warga Gaza yang telah lama menantikan kehidupan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan keamanan bagi masyarakat Israel.

Board of Peace menyatakan fokus seluruh pihak kini beralih pada tahap pelaksanaan kesepakatan. Lembaga itu mengaku telah bekerja sama secara erat dengan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) untuk menyiapkan proses transisi pemerintahan di wilayah tersebut.

Pusat-pusat komando Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza ditampilkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

SHARE    

Menurut pernyataan itu, NCAG dalam waktu dekat akan memulai proses transisi bertahap menuju kewenangan penuh dalam mengelola Gaza. Proses tersebut akan didukung oleh International Stabilization Force (ISF) serta diikuti percepatan penerapan supremasi hukum, penguatan keamanan, dan peningkatan kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza.

Board of Peace menegaskan implementasi peta jalan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza dan membangun kembali pemerintahan serta kehidupan masyarakat di wilayah itu.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan kesepakatan yang dicapai oleh Dewan Perdamaian mengenai pelucutan senjata total Hamas sebagai langkah yang "bersejarah". Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa Israel akan meninggalkan Gaza setelah Hamas melucuti senjatanya. 

"Begitu pelucutan senjata rampung, pasukan Israel akan mundur, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjamin keamanan Gaza bagi penduduknya maupun negara-negara tetangganya," ujar Trump. 

"Israel akan mendapatkan keamanan yang layak mereka terima, di mana Gaza tidak lagi dijadikan basis bagi serangan teror," tulisnya. 

Ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut "merupakan langkah krusial agar Gaza pada akhirnya dapat dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru, yang akan bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian demi membantu rakyat Palestina.”

Dalam cuitannya, Trump  juga mengucapkan terima kasih kepada mediator Mesir, Qatar dan Turki. Kairo akan menjadi tuan rumah pertemuan mediator Gaza mengenai tahap kedua rencana gencatan senjata, Agence France-Presse melaporkan, mengutip media pemerintah Mesir. 

Sebelumnya pada hari yang sama, sumber yang tidak disebutkan namanya yang berbicara kepada Reuters melaporkan bahwa pembicaraan antara para mediator dan para pemimpin Hamas di Kairo mengenai penerapan rencana perdamaian Gaza yang ditengahi AS telah mencapai kemajuan yang jarang terjadi, namun seorang pejabat Israel mengatakan persyaratan yang diusulkan tidak memuaskan. 

Menyusul pengumuman Trump, Times of Israel melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani antara negosiator dari Hamas serta dewan dan negara-negara penengah. Namun dikatakan bahwa “kantor Israel” mengeluarkan pernyataan yang mengatakan usulan perlucutan senjata tidak memenuhi tuntutan Yerusalem. 

Media Israel melaporkan bahwa Israel menentang kesepakatan yang sedang dibahas dengan Hamas. Pada April tahun ini, Hamas menolak rencana pelucutan senjata yang diajukan oleh tokoh penting dalam upaya perdamaian Gaza yang dipimpin Trump, kata seorang pejabat senior Palestina yang mengetahui perundingan tersebut kepada BBC. 

Sementara awal bulan ini, Hamas memilih pemimpin baru, Khalil al-Hayya. Dia menggantikan Yahya Sinwar, yang dibunuh oleh militer Israel di Gaza pada Oktober 2024. Sebagai kepala negosiator Hamas, Hayya memimpin delegasi kelompok tersebut dalam pembicaraan gencatan senjata tidak langsung, bertemu dengan mediator di Mesir dan Qatar.

Sementara, keterangan yang diperoleh Republika dari sumber di Palestina menegaskan, kesepakatan yang diterima faksi-faksi Palestina bukanlah penyerahan senjata kepada Israel ataupun pihak asing. Merujuk keterangan sumber tersebut, seluruh faksi Palestina telah menyetujui Pasal 8 dari proposal yang diajukan utusan Board of Peace, Nikolay Mladenov. Pasal tersebut mengatur mekanisme penanganan senjata di Jalur Gaza.

Anggota sayap militer Hamas yang bersenjata mengambil bagian dalam upacara penyerahan sandera selama gencatan senjata baru-baru ini. - (EPA)

SHARE    

Berdasarkan kesepakatan itu, senjata tidak akan diserahkan kepada Israel dalam keadaan apa pun. Selain itu, senjata juga tidak akan diserahkan kepada negara asing maupun pihak luar, baik negara Arab maupun pihak lainnya.

Menurut keterangan itu, yang diatur dalam kesepakatan hanyalah penyimpanan dan pembekuan senjata berat. Senjata-senjata tersebut akan ditempatkan di bawah pengawasan badan Palestina, yakni otoritas administratif Palestina yang nantinya bertanggung jawab mengelola pemerintahan di Jalur Gaza.

Seluruh persenjataan tetap berada di dalam wilayah Gaza dan tidak akan dipindahkan ataupun diserahkan kepada pihak manapun di luar Palestina.

"Dengan demikian, apa yang telah disepakati bukanlah penyerahan senjata kepada pendudukan Israel ataupun kepada pihak eksternal mana pun. Kesepakatan itu hanya mengatur penempatan senjata berat di bawah pengawasan badan Palestina dan membekukannya dalam kerangka Palestina di Jalur Gaza," demikian keterangan itu.

Kelompok tersebut juga menekankan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai senjata tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Israel untuk menjalankan seluruh isi perjanjian. Hamas menyatakan implementasi kesepakatan baru dapat dilakukan apabila Israel menarik seluruh pasukannya dari Jalur Gaza, mematuhi seluruh butir perjanjian yang telah ditandatangani, serta memulai proses rekonstruksi Gaza secara nyata.

Karena itu, Hamas menegaskan persoalan senjata hanya dapat diselesaikan dalam kerangka kesepakatan menyeluruh yang didasarkan pada kewajiban timbal balik. Menurut mereka, isu tersebut tidak bisa dijalankan secara terpisah tanpa pelaksanaan seluruh komitmen lain yang telah disepakati kedua belah pihak.

Presiden AS Donald Trump (tengah) mengangkat palu saat pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

SHARE    

Koresponden Aljazirah di Washington melaporkan, pengaturan penyerahan senjata ini akan dilakukan secara bertahap berdasarkan sektor. Seiring dengan pembersihan sektor-sektor di Gaza dan pelucutan senjata Hamas di wilayah tersebut, semakin banyak petugas polisi Palestina yang akan ditempatkan dan mulai bertugas. 

Mereka akan bekerja sama dengan pasukan koordinasi internasional yang susunannya belum dipastikan. Namun, merujuk laporan Aljazirah, beredar kabar bahwa pasukan ini mungkin melibatkan pihak Indonesia dan bahkan Turki, sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh pihak Israel. 

Tujuannya adalah agar Gaza beralih menuju pemerintahan teknokratis sebagaimana dijanjikan dalam rencana perdamaian 15 poin. 

Belum ada pernyataan dari pihak Indonesia soal perkembangan terbaru ini. Maret lalu, pemerintah RI telah menyatakan bakal mengurangi pengiriman pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, di bawah BoP. "Kalau kita siap, yang paling ideal, kita kirim 20 ribu. Tetapi, ternyata negara-negara lain cukup kirim beberapa ratus (pasukan). Jadi kita kirim 8.000 (prajurit TNI)," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Rencana pengiriman pasukan itu sebelumnya sempat terhambat akibat serangan AS dan Israel ke Iran. 

Sedangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia pada Februari menegaskan partisipasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ISF untuk Gaza bukan untuk misi tempur, dan pelucutan senjata, melainkan pada aspek kemanusiaan. 

Kemenlu menerangkan, ada delapan batasan nasional yang mengikat Indonesia di dalam ISF tersebut. Di antaranya terkait dengan kepastian mandat nontempur, dan nonpelucutan. “Mandat nonkombatan dan nondemiliterisasi. Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur, dan bukan untuk misi demiliterisasi (pelucutan senjata),” begitu tegas Kemenlu.

“Mandat Indonesia bersifat kemanusian, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusian, dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” begitu tulis Kemenlu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat