Presiden Joko Widodo menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). | Republika/Putra M. Akbar

Nasional

‘Wacana Jokowi Tiga Periode Bergulir Lagi’

Wacana Jokowi tiga periode kembali muncul lewat acara relawan Nusantara Bersatu.

JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik Presiden Joko Widodo yang hadir di acara kumpulan relawannya dalam tajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta akhir pekan lalu. Padahal, masa periode kepemimpinannya akan berakhir pada 2024.

Menurutnya, kehadiran Jokowi dalam acara relawan tersebut justru membuat gerakan-gerakan tersebut dipandang legal. Serta, seakan membuka kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Isu tiga periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi kenegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya," ujar Mardani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Mardani, sudah tak tepat bagi Jokowi untuk menghadiri acara relawan yang merupakan pihak yang mendukungnya. Hal tersebut justru mencoreng kinerjanya selama 10 tahun dan juga menunjukkan sikap penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

photo
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

"Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai presiden mendekati Pilpres 2024 jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk, fokus melaksanakan tugas sebagai presiden dan kepala negara," ujar Mardani.

PKS, jelas Mardani, tegas menolak wacana tiga periode masa jabat presiden dan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, sudah waktunya bagi Jokowi untuk menyerahkan kepemimpinan periode berikutnya kepada partai politik yang akan mengusung calon presiden (capres).

"Haknya rakyat, pemilu tiap lima tahun sekali. Berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengevaluasi kita-kita yang di 2019 sudah dapat amanat dan peluangnya ada dan saya malah berbahaya dengan gerakan (relawan)," ujar Mardani.

Terkait wacana tiga periode yang lagi-lagi disuarakan relawan Jokowi, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, selama itu sekadar wacana di luar parlemen akan dianggap hanya wacana. Sebab, menurut Dasco memang belum ada proses-proses mengarah ke sana, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dasco mengaku tidak mau menanggapi wacana-wacana seperti itu secara serius dan mempersilakan saja karena hak masyarakat menyatakan pendapat. "Ya selama itu wacana ya nggak ada masalah," kata Dasco.

Wacana Jokowi tiga periode sebagai presiden sempat mengemuka beberapa waktu lalu, lalu kemudian tenggelam disangkal Jokowi. Belakangan, wacana itu mencuat kembali setelah relawan Jokowi menggelar acara bertajuk Nusantara Bersatu di GBK yang dihadiri Jokowi.

Namun, anggota Steering Committee (SC) Nusantara Bersatu yang juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silvester Matutina menegaskan, Nusantara Bersatu sebatas acara berkumpulnya relawan Presiden Jokowi. Dalam forum tersebutlah, para relawan meminta arahan Jokowi agar semakin terarah dan satu komando.

"Kegiatan tersebut adalah hajat kita semua kumpulan elemen relawan untuk bersilaturahim dengan Presiden, dengan skala yang besar. Jadi tentu itu bukan hajat pribadi atau hajat segelintir orang," ujar Silvester lewat keterangannya, Senin (28/11).

photo
Sejumlah warga menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

Wali Kota Solo yang juga putra Jokowi, Gibran Rakabuming yang ikut mendatangi acara Nusantara Bersatu mengaku hanya mampir tanpa undangan dari panitia. Bahkan, ia mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kepentingan di acara tersebut.

"Kan kita ndak deklarasi atau apa, saya kan tidak berkepentingan di situ juga, aku ujug ujug teko (tiba-tiba datang) ngono wae, aku yo ra ngerti Ono acara kui (begitu saja, aku juga tidak mengerti ada acara itu), aku mampir tok kok," terangnya.

Sebelumnya, isu penundaan pemilu juga disuarakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. "Kalau kita pakai yg namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Dari pada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja saya bilang gitu," kata LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11).

photo
Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD LaNyalla Mattalitti menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2022 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). - (Prayogi/Republika.)

LaNyalla menambahkan, dua tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi dihantam badai Covid-19 sehingga dinilai tak menampakkan hasil kerja Presiden Jokowi. "Melihat Pak Jokowi udah dua tahun karena situasi Covid beliau belum menampakkan hasilnya, yang sekarang aja dua tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah aja dua tahun lagi untuk nebus yang Covid kemarin," ujarnya.

Ia mengatakan telah berbisik kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan naskah asli untuk diadendum.

"Kalau Mas Bamsoet 9Ketua MPR Bambang Soesatyo), Mbak Puan sebagai seorang politisi jadi berpikirnya election, kalau saya nggak. Kita berpikir bagaimana kita merajut anak bangsa kita agar bisa menyejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan keinginan founding fathers pada saat itu," ucapnya.

Masjid Bukan Arena Politik Partisan

Boleh bicara politik di masjid, tapi politik yang mencerahkan dan menyatukan umat.

SELENGKAPNYA

Stadion Kanjuruhan Bakal Terbagi Tiga Zona

Kawasan paling luar area penonton bagi mereka yang telah bertiket dan tidak bertiket serta masyarakat umum.

SELENGKAPNYA