Warga berdoa usai melaksanakan sholat ghaib di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jumat (25/11/2022). Sholat ghaib serta donasi penggalangan dana itu untuk mendoakan dan membantu korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur sekaligus bentuk kepedulian terhada | ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA

Khazanah

Masjid Bukan Arena Politik Partisan

Boleh bicara politik di masjid, tapi politik yang mencerahkan dan menyatukan umat.

 JAKARTA – Menjelang Pemilu 2024, Indonesia segera menghadapi meningkatnya suhu politik. Terkait hal ini, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan, masjid bukanlah tempat untuk mengembuskan isu-isu politik partisan.

"Kelompok politik ketika masuk ke masjid harus menjadi bagian dari kesatuan manusia, menjadi bagian dari masyarakat masjid yang damai," ujar Sekretaris Jenderal DMI, Imam Addaruquthni kepada Republika, Senin (28/11).

photo
Khatib menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Jumat (20/11/2020). - (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Imam juga mengingatkan, ketika kelompok politik masuk ke masjid, jangan berorientasi pada kesatuan yang mengarah pada pengelompokan politik atau polarisasi politik. Para pengurus masjid juga tidak boleh berorientasi pada politik partisan. Dalam hal ini, pengurus masjid harus menjadi khadimul ummah atau pelayanan semua masyarakat Islam, jangan melihat kepartaiannya atau orientasi politiknya.

"Nanti DMI juga akan mengeluarkan edaran berupa seruan umum (menjelang tahun politik 2024) sebagaimana juga dilakukan oleh DMI pada menjelang pemilu yang lalu," ujar Imam.

 
DMI juga akan mengeluarkan edaran berupa seruan umum (menjelang tahun politik 2024) sebagaimana juga dilakukan DMI pada menjelang pemilu yang lalu.
IMAM ADDARUQUTHNI Sekjen DMI
 

Intinya, Imam menegaskan, boleh bicara politik di masjid, tapi politik yang mencerahkan, mencerdaskan, serta mengarah pada kesatuan umat. Di masjid jangan bicara politik yang mengarah pada hasutan dan polarisasi.

"Jadi, kepentingannya (bicara politik di masjid) itu justru memberi informasi yang mencerdaskan, misalnya kepentingan jamaah untuk mengambil peran dalam suksesnya pemilu, karena pemilu yang baik dihadiri oleh banyak pemilih," kata Imam.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menyampaikan hal senada. Ia menekankan, di dalam masjid boleh membicarakan politik, tetapi tidak boleh dukung-mendukung.

Tidak bolehnya dukung-mendukung dalam masjid, menurut Kiai Cholil, karena ada potensi terjadinya perpecahan umat yang disebabkan perbedaan pilihan politik. Karena itu, masjid harus bisa bicara mengenai politik keadaban serta mengikat dan menyatukan para jamaahnya meskipun terdapat perbedaan dalam hal politik.

“Soal qunut dan tidak qunut saja banyak nggak ke masjid. Karena harus mengikat jamaah, jadi masuk ke masjid bisa berbeda politik,” kata Kiai Cholil dalam Sosialisasi Penguatan Dakwah Islam Wasathiyah Bagi DKM Masjid Perkantoran se-DKI Jakarta, Jumat (25/11).

 
Soal qunut dan tidak qunut saja banyak nggak ke masjid. Karena harus mengikat jamaah, jadi masuk ke masjid bisa berbeda politik
KH CHOLIL NAFIS Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah
 

Kiai Cholil menegaskan, hal tersebut bukan berarti agama tidak boleh berurusan dengan politik. Menurut dia, siapa pun memiliki tanggung jawab untuk berpolitik.“Kita tetap bicara politik keadaban. Jadi, kekuasaan yang kita rangkum untuk umat. Jadi siapa pun punya beban untuk berpolitik, tapi politik ada keterlibatan dalam memperbaiki negara dan memperbaiki umat, itu politik,” ujarnya melalui laman resmi MUI.

Lebih jauh, Kiai Cholil mengingatkan, tindakan dukung-mendukung di dalam masjid berpotensi memunculkan firkah-firkah atau kelompok-kelompok. Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, ini kemudian menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW melihat orang berjualan di dalam masjid.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Cholil Nafis (@cholilnafis)

Kemudian, Rasulullah SAW berdoa agar orang tersebut tidak beruntung. “Apa berbisnis itu jelek? Tidak. Tapi di masjid tidak untuk berbisnis,” kata Kiai Cholil.“Ini baru kita menjalankan fungsi masjid dalam peradaban. Jadi, nilai-nilai kemanusiaan disampaikan, politik yang baik disampaikan, tetapi jangan (serukan dalam masjid) pilih yang A dan pilih yang B,” ujar dia.

Kiai Cholil juga mencontohkan tentang Alquran yang diyakini umat Islam sangat baik tetapi tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Begitu juga dengan berpolitik yang baik, tetapi tidak boleh masuk ke dalam masjid.

“Di luar (masjid) silakan dilakukan karena itu hak. Masjid (harus) dijadikan sebagai pusat kebangkitan umat, bagaimana kita ini bisa membagikan inspirasi, fondasi, dan nilai-nilai dibangun dari masjid,” kata dia.

Di hadapan para pengurus masjid perkantoran se-DKI Jakarta tersebut, Kiai Cholil berharap masjid bisa seperti pemancar agar dapat melahirkan pedagang yang jujur, birokrat yang bekerja sepenuh hati, serta memancarkan pada umat agar menjadi satu.

“Kalau masjidnya sudah dipecah-pecah, di mana kita akan menjalin persatuan umat kita?’’ kata dia. 

Petani Dapat Bantuan 47 Ton Pupuk Gratis

Bantuan pupuk dan bibit jagung gratis kali ini menyasar petani di lima kecamatan Sumenep.

SELENGKAPNYA

Lahan Kritis Jateng Capai 250 Ribu Hektare

Sebanyak 1,17 juta pohon ditanam untuk menyelamatkan lahan kritis tersebut.

SELENGKAPNYA

Kisah Kesombongan Kafir Makkah

Orang-orang kafir Makkah sombong karena mengira bahwa kelak di akhirat mereka akan diutamakan daripada kaum Mukminin.

SELENGKAPNYA