Pembatik membuat batik nitik di Kembangsongo, Kapanewon Jetis, Yogyakarta, Selasa (23/11). Pemprov DIY meluncurkan indikasi geografis Batik Nitik, sekaligus penegasan Batik Nitik sudah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HAKI). | Wihdan Hidayat / Republika

Opini

Peran Hak Kekayaan Intelektual dan Kesejahteraan Bersama

Perlindungan HKI menjadi penting guna menumbuhkan kreativitas masyarakat dan meningkatkan kualitas dan reputasi produk.

 

OK SAIDIN; Ketua Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Rapat Tahunan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang dirangkai dengan acara International Conference Intellectual Property Rights dengan tema "Optimizing Intellectual Property Product For Public Welfare" telah usai. Acara ini bersamaan pula dengan Dies Natalis ke-60 Universitas Mataram.

Konferensi selama tiga hari, pada 12-15 Oktober 2022, ini ditutup dengan beberapa rekomendasi. Satu di antaranya, sosialisasi arti penting hak kekayaan intelektual (HKI) yang perlu terus diupayakan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat. Sehingga dapat menggiring pelaku ekonomi dan indutsri kreatif berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi global.

Arti penting perlindungan HKI

Prof Irene Calbolli, penulis buku Exhausting Intellectual Property Rigths: A Comparative Law and Policy Analysis dari Texas A&M Universitity School of Law, yang hadir secara virtual dalam konferensi ini mengatakan, terdapat hubungan signifikan antara HKI dengan pembangunan bangsa. Hampir semua produk yang dikonsumsi publik sarat muatan HKI.

Perlindungan HKI menjadi penting guna menumbuhkan kreativitas masyarakat dan meningkatkan kualitas dan reputasi produk yang pada akhirnya mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

photo
Prof OK Saidin saat Rapat Tahunan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang dirangkai dengan acara International Conference Intellectual Property Rights, di Lombok, pada 12-15 Oktober 2022. - (Istimewa)

Ungkapan yang sama disampaikan Rektor Universitas Mataram Prof Dr Bambang Hari Kusuma PhD. Dalam sambutannya. Rektor menegaskan tentang pentingnya arti pelindungan HKI. Rektor merujuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait HKI yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, mulai dari pelindungan hak cipta, paten sampai pada perlindungan merek.

Konferensi berlangsung di di Aula Gedung Rektorat Universitas Mataram. Suasana hening tatkala terdengar hymne WIPO yang dinyanyikan oleh pengarangnya Prof Dr Agus Sardjono SH MH. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr Hirsanuddin SH MHum mengawali pidato pembukaan dengan mengungkapkan rasa suka cita dan sangat berbesar hati atas kedatangan para tamu peserta konferensi mengunjungi tanah Lombok “Negeri 1000 Masjid”.

Dilanjutkan pidato sambutan dari Prof Dr OK Saidin SH MHum selaku ketua umum Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI). Prof Saidin menyamaikan rasa hormat setinggi-tinginya kepada Universitas Mataram, tuan rumah penyelenggara konferensi.

Felexibility dan waiver TRIPs agreement

Selain Irene Calboli, pembicara internasional lainnya adalah Prof Bryan Mercurio dari Chinese University of Hong Kong yang membahas felexibility TRIPs agreement dan waiver TRIPs agreement.

WTO telah membuka peluang kepada negara-negara anggota WTO untuk menyisiati klausula waiver dalam TRIPs Agreement. Waiver TRIPs bukan menghapauskan paten, tetapi hanya berupa pengecualian atau pemgenyampingan atau pembebasan pemberlakuan beberapa ketentuan TRIPs.

Menurut Bryan, isu tentang waiver TRIPs di tingkat internasional masih cukup panjang. Sejak diajukannya proposal Waiver TRIPs oleh India dan Afrika pada Oktober 2020, Amerika Serikat baru mengumumkan dukungannya pada Mei 2021. Demikian pula isu goverment use, yang menurut Bryan hanya efektif kalau sudah ada paten terkait didaftar.

Terkait flexibility TRIPs Agreement, Bryan mengatakan, “TRIPs Agreement adalah universalizing the standards of IPR protection. Karena itu dapat membuat aturan sendiri menurut apa yang ia kehendaki.”

Penegasannya adalah konvensi internasional tidak dapat dipaksakan berlakunya jika bertentangan dengan hukum nasional. Bagi Indonesia tentu saja ini peluang untuk melindungi kepentingan nasional. Sayangnya sampai hari ini Undang-Undang Paten Indonesia yang berlaku hari ini belum memasukkan kalusul itu.

 
Sayangnya sampai hari ini Undang-Undang Paten Indonesia yang berlaku hari ini belum memasukkan kalusul itu.
 
 

 

Konferensi ini adalah ajang tahunan APHKI yang juga diikuti dengan diskusi paralel 39 peserta call for papers dengan berbagai subtema yang disesuaikan dengan tuntutan dan isu-isu global meliputi:

1. Vaksin Covid and patent welfare;

2. Kebijakan di b idang HKI yang mendukung ekonomi kreatif;

3. Penerapan  b erbagai kebijakan kepariwisataan berbasis ekspresi budaya tradisional untuk memperkuat pemulihan ekonomi;

4. Non-fungibel token dan hak cipta;

5. Strategi pembangunan berbasis hak kekayaan intelektual;

6. Ekowisata dan agrowisata b erbasis perlindungan varietas tanaman;

7. Tema-tema terkait hak kekayaan intelektual lainnya.

Prof Saidin menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait tema konferensi yang dihubungkan dengan tema presidensi pertemuan G-20, yakni recover together recover stronger. Tema itu berhubungan dengan tiga isu prioritas utama yang memerlukan tindakan kolektif secara global, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

Indonesia akan mengangkat isu pemulihan ekonomi yang tidak merata di dunia sebagai salah satu topik utama.

photo
Prof OK Saidin bersama peserta Rapat Tahunan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, di Lombok, pada 12-15 Oktober 2022. - (Istimewa)

Hak kekayaan intelektual media pemulihan ekonomi global

Terkait pemulihan ekonomi, isu tentang hak kekayaan intelektual dalam kaitan dengan ekonomi kreatif akan menjadi tema penting perbincangan pada pertemuan G-20. Dengan mengutip Daren Tang, direktur jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), pada pertemuan The Tird Edition of World Conference on Creative Economy (WCCE), di Bali pekan lalu, Saidin mengatakan, “Penguatan sistem perlindungan HKI akan memasuki era penting dalam membangun tatanan masa depan ekonomi dunia.

Hari ini ekonomi dunia memasuki tahap awal era baru, ketika dunia digital dan kreativitas menyatu yang memberikan peluang untuk menciptakan ide dan kesempatan baru di  seluruh belahan dunia.

WIPO meluncurkan Program Projection Proof Data Collection guna meningkatkan kesadaran tentang arti penting hak kekayaan intelektual. Dalam programnya WIPO akan terus mencari cara guna menjunjung dan memperkuat sistem perlindungan HKI internasional termasuk sistem pelindungan hak cipta internasional. Bangun rasa hormat antara sesama pelaku ekonomi kreatif dan komunitas budaya akan arti penting HKI.

Tumbuhkan kesadaran baru bagi pelaku ekonomi kreatif dan komunitas budaya, seperti penulis, musisi, dan seniman untuk memahami HKI dari sudut pandang mata pencaharian. Wanita dan pemuda adalah sasaran strategis untuk pengembangan ekonomi kreatif demi keberlangsungan kehidupan di era ekonomi baru. WIPO akan terus membangun indikator capaian pemanfaatan HKI yang lebih jelas dan tangguh.”

Sebagai bangsa yang hidup bersama banga-bangsa lain dalam pergaulan internasional, Indonesia harus memperhatikan aspek terkait kepentingan global (think globally) terkait isu HKI dan ekonomi kreatif, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan lokal (act locally).

Bumi yang merupakan planet kecil yang dihuni manusia perlu diselamatkan. Dituntut komunikasi internasional yang lebih berpihak pada kepentingan bersama. Di sinilah arti penting mengoptimalkan produk ekonomi kreatif guna mencapaikan kesejahteraan bersama umat manusia. 

Pengajaran HKI harus membumi

Sebagai pengajar HKI, Prof Saidin tak bisa lagi memperkenalkan ide atau gagasan yang menembus awan semata, gagasan dan ide yang mengangkasa, penuh dengan teori dan konsep yang mengangkasa. Namun sebagai pengajar HKI harus bisa dan dituntut mengajarkan konsep yang membumi dan aplikatif. 

Mengawali konferensi, pengurus dan pembina APHKI melaksanakan rapat gabungan di Hotel Aruna Lombok yang melahirkan lima rekomendasi. 

1. Musyawarah Anggota/Musyawarah Nasional (pertanggungjawaban pengurus dan pemilihan pengurus baru) dirangkaikan dengan seminar internasional dijadwalkan digelar di Medan pada September-November 2023. 

2. Pengurus baru (periode 2023-2026) akan dipilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Anggota, tapi agar suksesi berjalan baik hingga hari “H” sudah harus “diberdayakan” para tokoh APHKI (sesuai Anggaran Dasar) yang dianggap mampu mengemban amanah organisasi ini untuk 3 tahun ke depan yang sudah harus dilibatkan secara aktif dalam kerja-kerja organisasi terutama merealisasikan program kerja yang masih tertinggal. 

3. Khusus untuk kepengurusan periode 2023-2026, direncanakan tetap menyebar di seluruh Nusantara dengan susunan pengurus kombinasi antara pengurus periode saat ini dengan tokoh-tokoh muda APHKI yang energik.

4. Penguatan pengelolaan Journal IPR-Review (Publishing: APHKI kerja sama dengan USU) agar mencapai peringkat terakreditasi pada SINTA dan terindeks Scopus.

5. Mengaktifkan pengisian informasi pada laman WEB APHKI.

 

Konferensi ini dihadiri 156 peserta dari berbagai utusan dari 51 perguruan tinggi yang tergabung dalam keanggotaan APHKI. Tercatat lebih dari 200 anggota APHKI aktif saat ini menyebar di perguruan tinggi seluruh wilayah Indonesia. Paling tidak saat ini dosen pengasuh mata kuliah hukum/HKI diperkirakan lebih dari 600 orang di seluruh Indonesia.

Dunia Gelap, Beruntung Kita Indonesia

Karena yang terbentuk pola pikir krisis, yang terbentuk pun akan menjadi perilaku ketika krisis.

SELENGKAPNYA

Varian Covid-19 Berkembang Berbeda di Tiap Negara

Pertama kalinya dalam sejarah, sebuah virus memiliki varian yang berbeda di setiap negara.

SELENGKAPNYA

Jadi Kota Termacet, Surabaya Siap Bangun Jalan Baru

Awal tahun ini Kota Surabaya dinobatkan menjadi kota termacet di dunia

SELENGKAPNYA