JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mempersilakan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pemotongan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) kepada aparat penegak hukum. Ia juga mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan beserta bukti jika terjadi pemotongan BLT BBM.

"Silahkan dilaporkan dan APH (aparat penegak hukum) sudah bergerak. Kami setiap beberapa hari sekali, Polda-Polda itu minta kami bisa konferensi, menjelaskan itu," ujar Risma di Jakarta, Rabu (21/9).

Risma mengatakan, BLT BBM langsung diberikan kepada penerima manfaat (PM) melalui PT Pos Indonesia dan tidak melalui pejabat daerah. Ia juga menerima laporan dari PT Pos Indonesia dengan bukti foto penyerahan uang kepada PM, yang sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun, Risma sudah mendengar ada pemotongan BLT BBM yang dirasakan masyarakat terjadi setelah bantuan tersebut diterima. Risma juga menyerahkan laporan bahwa sejumlah pimpinan daerah diketahui memotong BLT BBM kepada aparat hukum. 

Petugas memotret identitas penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) saat penyaluran di Kantor Pos Indramayu, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022). - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

SHARE    

Ia menambahkan, Kementerian Sosial juga bersedia menjadi saksi atas kasus pemotongan BLT yang dirasakan masyarakat di beberapa tempat. "Mana datanya? Kasih saya, tak selidiki sekarang," ujar Risma.

Penyerahan di Pontianak

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan bantuan ke keluarga penerima manfaat (KPM) di sela kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, kemarin. Bantuan yang diserahkan berasal dari Kementerian Sosial berupa Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), Bantuan Asistensi Disabilitas Sosial, dan lainnya.

Untuk BLT BBM, Wapres Ma'ruf menyerahkan secara simbolis bantuan Kemensos untuk periode September-Oktober 2022 senilai Rp 107 Miliar kepada 359.079 KPM ke empat perwakilan penerima. "BLT BBM ini bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan perlindungan sosial, ya, dalam rangka menjadi bantalan," ujar wapres usai menyerahkan bantuan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (21/9).

Wapres mengakui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang diantaranya berada di garis kemiskinan bahkan miskin ekstrem. Karena itu, ia berharap, bantuan BLT BBM ini dapat memberi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Petugas memotret warga penerima manfaat saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (13/9/2022). - (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

SHARE    

Dia juga mengatakan, kebijakan subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh semua kalangan, termasuk menengah atas, kini diambil untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

"Ini oleh pemerintah diambil kemudian pemerintah memberikan pada langsung kepada yang berhak yaitu orang orang miskin yang berhak sehingga tidak lagi diberikan kepada BBM yang bisa diambil siapa saja dan orang orang yang kadang kadang justru orang orang mampu," kata Kiai Ma'ruf.

Ma'ruf pun menegaskan, komitmen pemerintah untuk terus memberikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. "Itu komitmen pemerintah akan terus berjalan setiap tahun, bahkan tahun ini cukup besar ya bantuan yang diberikan kepada masyarakat," ujar dia.