BANDAR LAMPUNG -- Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) penyesuaian bahan bakar minyak (BBM) minimal 90 persen dari target keluarga penerima manfaat (KPM) atau 18.585.000 orang, hingga akhir pekan kemarin. Karena itu, PT Pos Indonesia bersama pemerintah daerah terus mempercepat penyaluran tersebut.

Eksekutif General Manager Kantor Pos Cabang Utama Bandar Lampung, Risdayanti mengatakan, realisasi penyaluran BLT BLT di provinsi itu telah mencapai 90,16 persen per Sabtu (17/9). "Kami telah salurkan BLT BBM kepada 620.182 atau 90,16 persen KPM di Lampung," kata Risdayanti, kemarin.

Ia mengatakan, jumlah KPM yang mendapatkan BLT BBM di Lampung secara keseluruhan sebanyak 687.877 KPM. Mereka tersebar di 15 kabupaten dan kota. "Rata-rata penyaluran BLT BBM di 15 daerah sudah di atas 80 persen," kata dia.

Penyaluran tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu 53.166 KPM (98,33 persen) dari 54.058 target KPM. Kemudian Lampung Selatan 87.647 KPM (94.74 persen) dari target 92.518 KPM.

"Insya Allah kami akan percepat penyaluran BLT BBM ini, sehingga semua dapat tersalurkan sesuai tenggat waktu yang diberikan pada kami, yakni dua pekan mulai 6 September 2022," ujarnya.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kota Makassar menggandeng forum RT dan RW untuk membantu pengawasan kelayakan penerima BLT BBM yang sedang gencar disalurkan Kemensos melalui PT Pos Indonesia. Kepala Dinsos Kota Makassar, Aulia Arsyad mengatakan, RT dan RW mendampingi langsung KPM saat penyaluran BLT.

"Kita berharap ikut memantau (kelayakan penerima) bersama pendamping sosial untuk memastikan memang tepat sasaran," ujarnya, kemarin. Aulia menjelaskan, jika di lapangan sudah tidak ditemukan KPM sasaran, maka undangan penmerimaan akan dikembalikan ke kantor Pos.

Kepala Dinas Sosial Sulsel, Andi Irawan Bintang mengatakan, berdasarkan data yang diterima, ada 396.148 KPM target BLT BBM di wilayahnya. "Khusus Makassar sebanyak 27.731 yang masuk sebagai penerima bantuan. Angka ini dapat berubah tergantung kondisi di lapangan," kata dia.

Warga menunggu panggilan saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Kelurahan Campurejo, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022). Pemerintah daerah setempat menggunakan seluruh kantor kelurahan sebagai tempat menyalurkan BLT BBM dan membagi waktu penerimaan dari pagi hingga sore guna meminimalisir kerumunan. - (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

SHARE    

Kemensos telah menyerahkan seluruh data 20.650.000 juta KPM target penerima BLT BBM kepada PT Pos Indonesia. Hingga Sabtu (17/9), BLT BBM telah tersalurkan kepada 16.243.960 KPM di 494 kota/kabupaten. Jumlah itu kurang dari target minimal 90 persen KPM atau 18.585.000 orang telah menerima BLT hingga akhir pekan lalu.

"Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran BLT BBM dan menargetkan 90 persen dari KPM dapat menerima bantuan tersebut pada pekan ini (pekan lalu)," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan persnya, Jumat (16/9).

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada awal September lalu. Pemerintah mengeklaim, selama ini anggaran subsidi BBM sudah sangat membebani negara. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta penduduk miskin dan kelas menengah bawah di Tanah Air. Mereka akan menerima bantuan Rp 150 ribu per bulan selama 4 bulan.

Meski ditentang berbagai kalangan dari mahasiswa hingga DPR, namun pemerintah bergeming. Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM dari mahasiswa, buruh, dan masyarakat terus terjadi di sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir.

Demontarasi berlanjut

Partai Buruh bersama empat  konfederasi besar di Indonesia, yaitu KSPI, ORI-KSPSI, KPBI, dan KSBSI bakal kembali menggelar aksi unjuk rasa serempak di 34 provinsi pada tanggal 4 Oktober 2022. Peserta unjuk rasa akan kembali menyampaikan penolakannya terkait kenaikan harga BBM.

Aksi juga akan diikuti SPI, JALA PRT, organisasi perempuan PERCAYA, Urban Poor Consocium, Komite Aksi Transportasi Online (KATO), 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional dan beberapa organisasi kerakyatan lainnya.

"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana. Diikuti kurang lebih 5-7 ribu orang yang berasal dari Jabodetabek," kata Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi persnya Sabtu (17/9).

Menurut dia, harga minyak dunia saat ini telah turun. Dengan demikian, seharusnya Presiden Jokowi menurunkan harga BBM seperti harga semula. Daya beli masyarakat pekerja, kata dia, telah merosot 30 persen diakibatkan naiknya angka inflansi yang disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah, transportasi, dan makanan. "Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin rakyat kecil bisa bertahan," kata dia.