BANGKOK -- Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand pada Rabu (24/8) menangguhkan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha dari jabatannya. Prayuth memiliki waktu 15 hari untuk menanggapi keputusan tersebut.  

Langkah ini diambil setelah MK memutuskan untuk menanggapi petisi 171 legislator oposisi. Petisi itu meminta MK meninjau masa jabatan Prayuth selama delapan tahun yang berakhir Rabu.  

"Pengadilan telah mempertimbangkan permohonan dan dokumen terkait dan melihat bahwa fakta-fakta dari petisi itu perlu dipertanyakan seperti yang diminta," kata pernyataan MK.

Selama penangguhan tersebut, Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan akan mengambil alih sebagai pemimpin sementara. Tidak diketahui kapan pengadilan akan memberikan putusan akhir atas petisi tersebut.

Juru bicara pemerintah, Anucha Burapachaisri mengatakan, Prayuth menghormati keputusan pengadilan dan telah berhenti dari tugas aktif. Dia menambahkan, penangguhan tidak akan berdampak pada pekerjaan pemerintah.

Pengunjuk rasa antipemerintahan beristirahat di balon bebek raksasa di Bangkok, Thailand, Desember 2020. Mereka mendesak reformasi kerajaan dan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha. - (EPA-EFE/DIEGO AZUBEL)

SHARE    

"Perdana Menteri Prayuth juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghormati putusan pengadilan dan menghindari mengkritik putusan yang dapat menimbulkan perpecahan," kata Anucha.

Sementara dalam petisinya, partai oposisi utama berpendapat bahwa Prayuth juga harus meninggalkan kantornya bulan ini. Alasannya, jabatannya sebagai kepala junta harus diperhitungkan dalam masa jabatannya.

Prayuth memerintah sebagai kepala dewan militer setelah ia menggulingkan pemerintah terpilih pada 2014. Ia dilantik menjadi kepala junta pada 24 Agustus 2014 berdasarkan undang-undang darurat saat itu.

Dia kemudian menjadi PM sipil pada 2019 setelah pemilihan yang diadakan di bawah konstitusi rancangan militer 2017. Konstitusi tersebut telah menetapkan batas delapan tahun untuk PM. Thailand dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada Mei tahun depan.

Jajak pendapat menunjukkan, hampir dua pertiga warga Thailand ingin Prayuth lengser pada bulan ini. Tetapi beberapa pendukungnya berpendapat, masa jabatan Prayuth dimulai pada 2017, ketika konstitusi baru mulai berlaku, atau setelah pemilihan 2019. Dengan demikian, Prayuth dapat tetap berkuasa hingga 2025 atau 2027.

Pengunjuk rasa antipemerintahan melayangkan simbol tiga jari dalam aksi di Bangkok, Thailand, Desember 2020. Mereka mendesak reformasi kerajaan dan pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-ocha. - (EPA-EFE/DIEGO AZUBEL)

SHARE    

Aktivis prodemokrasi telah berkampanye melawan Prayuth dan pemerintahannya. Mereka beralasan, pemilihan 2019 tidak sah. Tetapi demonstrasi yang dipimpin mahasiswa mereda selama beberapa tahun terakhir, seiring diberlakukannya larangan pertemuan akibat Covid-19. 

Namun, para aktivis kembali melakukan aksi protes untuk mengantisipasi keputusan pengadilan. Hampir 100 pengunjuk rasa pro-demokrasi di Monumen Demokrasi Bangkok mengatakan, penangguhan itu tidak cukup.

"Kami tidak puas dengan penangguhan Prayuth, kami ingin parlemen dibubarkan dan pemilihan cepat. Kami tidak senang. Prayuth mencuri kekuasaan dari seorang wanita dan menjadi perdana menteri dalam sebuah kudeta," kata seorang aktivis perempuan yang mengaku bernama Manee.

Pernyataan Manee itu merujuk pada perdana menteri yang digulingkan pada 2014 yaitu Yingluck Shinawatra. Dia adalah saudara perempuan mantan perdana menteri dan taipan telekomunikasi, Thaksin Shinawatra. Yingluck dan Thaksin kini tinggal di luar negeri dalam pengasingan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat