Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Rapat paripurna tersebut beragendakan pidato presiden pada penyampaian keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun | Prayogi/Republika.

Kabar Utama

Pemerintah Hitung Harga Baru Pertalite

18 Aug 2022, 03:50 WIB

Para menteri terkait masih menghitung berapa besaran angka kenaikan harga Pertalite.

JAKARTA — Rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite terus dibahas oleh pemerintah. Para menteri terkait masih menghitung berapa besaran angka kenaikan harga Pertalite serta dampaknya terhadap perekonomian.

Potensi kenaikan harga BBM ini juga tecermin dari anggaran subsidi energi dalam APBN 2023 yang dipangkas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pembahasan rencana kenaikan harga Pertalite dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah, kata Arifin, akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi jika nantinya memutuskan untuk menaikkan harga jual BBM. "Harus sosialisasi terlebih dahulu. Kita juga harus ubah perpres (peraturan presiden) dulu," kata Arifin di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Revisi perpres yang dimaksud adalah Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi diperlukan untuk membatasi penyaluran Pertalite dengan menentukan kriteria penerima. Sebab, meskipun nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertalite, angkanya tetap akan di bawah harga keekonomian.

Harga Pertalite saat ini sebesar Rp 7.650 per liter. Sementara, menurut Menko Bidang Perekonian Airlangga Hartarto, harga keekonomian Pertalite sebesar Rp 13.150 per liter.

Terkait rencana kenaikan harga Pertalite, Airlangga tak menampik bahwa pemerintah sedang membahas harga jual BBM jenis tersebut. Langkah ini dilakukan untuk merespons kenaikan harga minyak dan juga kenaikan konsumsi Pertalite.

Menurut Airlangga, pemerintah masih mengkaji kebijakan apa yang akan dikeluarkan jika memutuskan menaikkan harga. "BBM sedang kita review terkait kebutuhan akibat kenaikan harga BBM dari volume dan dari segi kebijakan selanjutnya," ujar Airlangga, di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (16/8).

Perhitungan tersebut mencakup dampak ke inflasi dan efeknya terhadap penerimaan negara. Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga tengah menyiapkan bantalan sosial jika memutuskan menaikkan harga jual BBM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri), dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) usai konferensi pers terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

"Apabila ada penyesuaian, kita kalkulasi kompensasi dalam berbagai program dan program sedang berjalan, seperti perlinsos yang dilakukan dalam penanganan Covid-19," kata Airlangga.

Airlangga pada Selasa kemarin juga menyatakan bahwa harga BBM Indonesia relatif murah dibandingkan di negara-negara ASEAN lain. Menurut dia, harga BBM sejenis Pertalite di Thailand Rp 19.500 per liter, Vietnam Rp 16.645 per liter, dan Filipina Rp 21.352 per liter. Harga BBM di Indonesia lebih murah karena pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi yang besar, yaitu lebih dari Rp 500 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, Kementerian BUMN dan Pertamina tak akan melakukan perubahan harga jual BBM jika belum ada keputusan yang bulat dari tiga menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

"Itu juga kan masih dibahas, belum ada putusannya. Kalau putusan ada, baru ada penugasan di Pertamina," ujar Erick.

Ihwal subsidi energi turut menjadi pembahasan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan paripurna MPR/DPR pada Selasa (16/8). Jokowi mengatakan, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini.

“Sampai pertengahan 2022, APBN surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp 502 triliun pada 2022," ujarnya saat sidang tahunan paripurna MPR/DPR, Selasa (16/8).

Menurutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik dari proyeksi APBN yang sebesar 63 dolar AS per barel menjadi lebih dari 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, kenaikan anggaran subsidi menjadi satu-satunya cara menahan tidak ada kenaikan harga. "Ini agar harga BBM pada masyarakat tidak melambung tinggi," katanya.

Dipangkas

Untuk 2023, pemerintah memangkas nilai subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp 336,7 triliun. Alokasi tersebut lebih rendah dibandingkan nilai subsidi dan kompensasi pada 2022 sebesar Rp 502,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, nilai subsidi dan kompensasi energi 2023 sejalan dengan harga minyak mentah dunia yang diperkirakan turun menjadi 90 dolar AS per barel pada tahun depan. “Kurs juga diperkirakan dalam situasi yang relatif baik dibandingkan situasi saat ini yang sangat volatile," kata Sri saat konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8).

Sri memerinci, anggaran itu terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 210,7 triliun dan anggaran kompensasi Rp 126 triliun. Volume subsidi energi harus dikendalikan, kata Sri, karena jika tidak, anggaran subsidi Rp 502 triliun tahun ini bisa jebol.

"Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar semester dua," ujarnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, alokasi anggaran subsidi 2023 tidak cukup karena ada beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi dirasakan masih berlangsung bagi pelaku UMKM dan masyarakat rentan miskin sehingga target kemiskinan turun di bawah 8,5 persen dan inflasi tiga persen butuh dukungan belanja subsidi energi yang memadai.

Pengendara motor mengantre untuk mengisi bensin Pertalite di Jakarta, Ahad (14/8/2022). Kementerian Keuangan meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengendalikan BBM subsidi jenis Pertalite agar tidak semakin membebani APBN. Tercatat hingga Juli 2022 bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite sudah disalurkan 16,8 juta kiloliter dari kuota 23 juta kiloliter. - (Republika/Putra M. Akbar)

Kedua, penurunan alokasi subsidi menjadi sinyal adanya kenaikan harga dan ini bisa berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. “Sekarang pemerintah harus menyadari konteks 2023 adalah dimulainya tahun politik mendekati pemilu, pelaku usaha butuh daya beli yang solid sehingga tidak wait and see dalam melakukan ekspansi,” kata Bhima, Rabu (17/8).

Terakhir, kata Bhima, jika terjadi penurunan harga minyak mentah, pemerintah bisa alihkan subsidi anggaran lain. “Lebih baik RAPBN alokasi subsidi diperbesar, dibanding ketika butuh alokasi subsidi karena dinamika harga minyak malah mengganggu anggaran lainnya,” ujarnya.

Ekonom Center of Reform (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, jika melihat dari faktor yang mendorong harga komoditas, faktor pendorong tersebut pada 2023 tidak sekuat atau sebanyak jika dibandingkan tahun ini ataupun 2021.

Aktivitas petugas saat habisnya BBM jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU 34-16117, Pasir Mulya, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/8/2022). SPBU di wilayah Bogor mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Pertamax akibat belum datangnya pasokan dari Pertamina. - (Republika/Putra M. Akbar)

“Kalau melihat dari tahun ini, misalnya, kenaikan harga komoditas disebabkan atau didorong oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti yang kita lihat saat ini, eskalasi dari konflik kedua negara ini tidak setinggi sebelumnya," kata dia.

Faktor ketidakpastian dari pandemi juga akan jauh lebih rendah pada tahun depan sehingga pergerakan harga komoditas di pasar secondary bakal lebih rendah jika dibandingkan tahun ini ataupun 2021.

“Atas dasar inilah, saya kira yang menjadi penentu harga komoditas pada tahun depan diproyeksikan akan lebih rendah jika dibandingkan tahun ini dan harga komoditas yang lebih rendah, terutama harga minyak yang memengaruhi asumsi penghitungan subsidi pada tahun depan,” ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat