Relawan melakukan aksi kampanye anti kekerasan pada anak di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2022). | ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

Opini

06 Aug 2022, 03:45 WIB

Perundungan Anak

Kita harus memulainya sebelum “gunung es” kasus perundungan anak meledak di masa depan.

RITA NURLITA, Founder Keluarga Digital Indonesia

Hari Anak Nasional 23 Juli 2022 lalu, semestinya menjadi perayaan penuh sukacita untuk anak-anak Indonesia. Namun, fakta meningkatnya kasus perundungan anak seperti menghadirkan ironi.

Terakhir, kasus perundungan pada anak berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat, penganiayaan sampai korban meninggal di lembaga pemasyarakatan khusus anak di  Bandar Lampung, dan pelecehan seksual sejumlah anak di Batu, Jawa Timur.

Kasus tersebut mengundang keprihatinan karena terus berulang. Apalagi responsnya sering terlambat. Peristiwanya baru mengemuka setelah korban meninggal. Padahal, misalnya kasus Tasikmalaya, korban  mengaku  dirinya sering menerima pukulan dari teman-temannya.

Kasus perundungan masih terjadi, kendati Indonesia memiliki UU Perlindungan Anak sejak 20 tahun lalu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, ada 30-40 kasus perundungan setiap tahunnya. Pada 2020, melonjak menjadi 119 kasus dalam satu tahun.

 
Kasus tersebut mengundang keprihatinan karena terus berulang. Apalagi responsnya sering terlambat. 
 
 

Berdasarkan riset Programme for International Students Assessment (PISA) oleh Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), 41,1 persen murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan.

Perundungan merupakan kekerasan yang dilakukan berulang baik secara fisik, psikis, verbal, sosial maupun seksual oleh satu atau sekelompok orang kepada orang lain yang lebih lemah.

Bentuk perundungan yang biasa dilakukan adalah memukul, mendorong, mengancam, menyebut nama dengan panggilan tak disukai atau menyebarkan rumor terkait orang tersebut. Tujuannya bercanda, mempermalukan, mengejek, menghina, hingga mengintimidasi.

Perundungan pun dilakukan di dunia maya, dikenal dengan cyberbullying. Nancy E Willard dalam bukunya, “Cyberbullying and Cyberthreats” menyebutkan, ada delapan aktivitas masuk kriteria cyberbullying.

 
Bentuk perundungan yang biasa dilakukan adalah memukul, mendorong, mengancam, menyebut nama dengan panggilan tak disukai atau menyebarkan rumor terkait orang tersebut.
 
 

Yaitu, mengirimkan pesan berisi kata-kata frontal dan penuh amarah, pesan berisi gangguan secara terus-menerus, merusak reputasi dan nama baik seseorang, berpura-pura menjadi orang lain, dan mengirimkan pesan tak baik pada jejaring sosial korban.

Aktivitas lainnya, menyebarkan rahasia atau foto pribadi orang lain, melakukan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi korban, sengaja mengeluarkan seseorang dari grup daring, serta mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang sehingga menimbulkan ketakutan besar pada orang tersebut.

Selain bisa menimbulkan rasa takut, malu, trauma, dan kehilangan rasa percaya diri, perundungan membuat korban maupun pelaku mengalami perubahan karakter. Bahkan, pada kasus tertentu bisa menjadi salah satu penyebab kematian.

Korban dan pelaku

Perundungan sepertinya masih dianggap lumrah sehingga saat anak memukul atau mengejek teman sepermainannya, cenderung dibiarkan. Komisioner KPAI, Rita Pranawati menyebutkan, bila korban tak mendapatkan kekerasan fisik berakibat fatal, kasus ini jarang dilaporkan. Ini menjadikan perundungan seperti fenomena gunung es.

 
Perundungan sepertinya masih dianggap lumrah sehingga saat anak memukul atau mengejek teman sepermainannya, cenderung dibiarkan. 
 
 

Psikolog dan Direktur Lembaga Psikologi Daya Insani, Sani Budiantini Hermawan dalam wawancaranya di TV One (22 Juli 2022) menyebut penyebab perundungan, antara lain kurangnya komunikasi, adanya ketidakpedulian pada anak, dan penerapan parenting yang tak tepat.

Misalnya, saat korban mengadu tentang perundungan yang dialaminya, malah diabaikan, direndahkan, atau masalahnya dianggap ringan.

Karena itu, sering anak memilih diam. Mereka merasa tidak memiliki ruang untuk bercerita, mengadu atau melaporkan perundungan yang dialaminya sejak awal karena takut diabaikan, dianggap cemen dan tidak kuat mental. 

Faktor lainnya, terpaan konten negatif dari internet.  Di era digital ini, di mana lebih dari 99 persen anak-anak dan remaja terhubung dengan intenet (APJII, 2022), informasi dan beragam konten dengan mudah diakses anak.

Mental yang belum siap, membuat mereka meniru contoh yang salah bila tidak diarahkan saat menggunakan internet.

 
Mental yang belum siap, membuat mereka meniru contoh yang salah bila tidak diarahkan saat menggunakan internet.
 
 

Peran multipihak

Perundungan, baik langsung maupun melalui perangkat siber, bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak kita. Pencegahannya, lewat penyadaran dan penguatan kohesi di tingkat komunitas (keluarga, lingkungan, dan sekolah).

Peran multipihak—keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah— mencegah perundungan anak membutuhkan desain dan langkah lebih adaptif dan asertif sejalan perkembangan era digital dan memudarnya persenyawaan organik di lingkup komunitas.

Kita harus memulainya sebelum “gunung es” kasus perundungan anak meledak di masa depan. 


Mencintai Kopi, Mencintai Indonesia

Apabila dulu kopi meninggakan jejak hitam dalam sejarah Indonesia, kini saatnya kopi menjadi perekat bangsa.

SELENGKAPNYA

Keberpihakan Kebijakan

Kebijakan ini membebaskan dari keadaan membelenggu di masa-masa sulit.

SELENGKAPNYA

Suka-Duka Pelayan Imam Masjid Nabawi

Hasan berangkat demi memenuhi panggilan tugas di Masjid Nabawi.

SELENGKAPNYA
×