Seorang siswi dibantu gurunya mencuci tangan di TK Inkulusi Bhakti Siwi, Sunter Jaya, yang merupakan sekolah penerap Merdeka Belajar, di hari pertamanya masuk sekolah, Senin (18/7/2022). | Darmawan/Republika

Opini

05 Aug 2022, 03:45 WIB

Keberpihakan Kebijakan

Kebijakan ini membebaskan dari keadaan membelenggu di masa-masa sulit.

HENDARMAN, Analis Kebijakan Ahli Utama pada Kemendikbudristek 

Apakah kebijakan kementerian yang mengurusi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bisa mewujudkan pendidikan lebih baik di negeri ini? Terlepas dari pro dan kontra, Merdeka Belajar harusnya sangat instrumental dan memberikan optimisme perubahan.

Mengapa? Pertama, adanya prinsip yang memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan (termasuk siswa) menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungannya. Kedua, adanya penyederhanaan alur rangkaian birokrasi.

Kebermanfaatan program langsung diterima dan dirasakan target kebijakan. Ini indikator efektivitas dan efisiensi dalam proses yang ada. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang diluncurkan memiliki nuansa keberpihakan pada target kebijakan atau masyarakat?

 
Selama ini, banyak yang mengeluhkan bantuan operasional sekolah (BOS) karena diterima tidak dalam jumlah utuh. 
 
 

Selama ini, banyak yang mengeluhkan bantuan operasional sekolah (BOS) karena diterima tidak dalam jumlah utuh. Mekanisme penyaluran diubah melalui episode ketiga Merdeka Belajar.

Penyaluran dana yang sebelumnya dari Kemenkeu melalui rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi, diubah langsung ke rekening sekolah. Ini terbukti menghindari ketidaktepatan waktu penyaluran dan penggunaan.

Juga memastikan sekolah dapat menggunakan anggaran yang diberikan terutama membantu peserta didik yang membutuhkan. Mahasiswa dari daerah-daerah tertentu sering ragu memilih berkuliah di perguruan tinggi dengan biaya hidup mahal.

Episode kesembilan terkait KIP Kuliah, memungkinkan pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup lebih tinggi bagi angkatan mahasiswa baru, mulai 2021. Biaya pendidikan disesuaikan program studi (prodi) dan biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga daerah.

 
Episode kesembilan terkait KIP Kuliah, memungkinkan pemberian bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup lebih tinggi bagi angkatan mahasiswa baru, mulai 2021.
 
 

Maka, calon mahasiswa tak ragu memilih prodi unggulan pada PT terbaik, di manapun lokasinya di Indonesia. Orang tua lebih percaya diri mendorong anaknya yang berpotensi melanjutkan ke jenjang kuliah. Ini menjamin mahasiswa tak sampai putus kuliah.

Selama ini, beasiswa hanya untuk S2 atau S3. Episode kesepuluh menekankan perluasan beasiswa dari lembaga pengelola dana pendidikan. Perluasan program sejak 2021, yaitu Kampus Merdeka, program dosen dan tenaga kependidikan, program vokasi, program prestasi, dan beasiswa kebudayaan.

Kampus merdeka melalui program kampus mengajar, mengajak mahasiswa menjadi agen perubahan dan mengajar di sekolah terpilih. Program microcredentials memungkinkan mahasiswa magang dan studi independen bersertifikat di berbagai lembaga berkelas dunia.

Beasiswa mobilitas internasional mendukung mahasiswa S1 belajar 1-2 semester di perguruan tinggi luar negeri terpilih.

 
Kebijakan ini memungkinkan jaminan keberlangsungan dan kesinambungan pendidikan bagi anak usia dini.
 
 

Yang lain, keluhan pendidikan bagi anak usia dini (PAUD) tak diprioritaskan. Membedakan satuan biaya operasional pendidikan (BOP) bagi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan merupakan fokus episode ke-16.  

Satuan biaya bervariasi sesuai karakteristik daerah dan dapat digunakan fleksibel. Pada 2021, besaran BOP masih sama tanpa membedakan karakteristik daerah,  yaitu per peserta didik Rp 600 ribu per tahun.

Untuk 2022, satuan biaya dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun antara Rp 600 ribu sampai Rp 1,2 juta.

Kebijakan ini memungkinkan jaminan keberlangsungan dan kesinambungan pendidikan bagi anak usia dini.

Menunggu implementasi

Kebijakan Merdeka Belajar sesungguhnya terobosan yang ditandai keberpihakan pada pihak yang menjadi target. Kebijakan ini membebaskan dari keadaan membelenggu di masa-masa sulit serta membangkitkan untuk lebih cepat bergerak dan berubah.

 
Kebijakan ini membebaskan dari keadaan membelenggu di masa-masa sulit serta membangkitkan untuk lebih cepat bergerak dan berubah.
 
 

Yang diperlukan, perubahan paradigma untuk tidak saling menunjuk siapa yang salah dan tidak selalu mencari-cari kekurangan atau kelemahannya. Keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar, sulit terwujud apabila hanya menggantungkan inisiatif dan peran pemerintah pusat.

Dituntut dukungan, kolaborasi, dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan terutama di provinsi/kabupaten/kota. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan domain daerah sebagai implikasi desentralisasi pemerintah daerah di provinsi/kabupaten/kota.

Proses dan kualitas komunikasi juga menentukan keberhasilan kebijakan ini.

Kualitas komunikasi yang dilakukan memengaruhi penerimaan kelompok sasaran. Apabila kelompok sasaran memahami secara objektif dan utuh keberpihakan kebijakan ini, keberhasilan implementasi dapat diharapkan lebih tinggi. 


Religio-Filantropi dan Conman (1)

Filantropi bisa dimanfaatkan conman, orang yang menyalahgunakan kepercayaan filantropis.

SELENGKAPNYA

Hijrah Ekologis

Waktunya umat Islam hijrah ekologis membangun keadaban dan peradaban ramah lingkungan.

SELENGKAPNYA

Menjejali Muharram dengan Amal

Banyak amal utama lagi berlipat pahala yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini.

SELENGKAPNYA
×