Orang tua korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Juda Gurusinga, Pendapaten Gurusinga (kedua kanan) dan Mariati br Bangun (kanan) mengikuti prosesi pemakaman anaknya di Desa Sayum Sabah, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (18/7/ | ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

Nasional

20 Jul 2022, 03:45 WIB

BNPT Klaim Berupaya Hentikan KKSB

TNI-Polri dinilai harus memburu KKSB sampai ke sarangnya.

JAKARTA -- Pembunuhan massal yang terus dilakukan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua membuat berbagai pihak mepertanyakan kinerja lembaga negara dalam melindungi masyarakatnya.

Namun, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mengeklaim terus melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan yang oleh kelompok tersebut. Boy menyebut, selama ini BNPT melakukan koordinasi antar penegak hukum.

"Tentu masalah-masalah kekerasan ini harus diselesaikan secara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum. Kita bekerja sama dengan pihak Polri dan TNI agar kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata itu bisa dihentikan," kata Boy saat ditemui usai penyelenggaran HUT ke-12 BNPT di Jakarta Pusat, Selasa (19/7).

Sekitar 20-an anggota KKSB pimpinan Egianus Kogoya menyerang perkampungan di Noglait, Distrik Kenyam, Nduga. Serangan dengan senjata api dan senjata tajam itu menewaskan 10 warga sipil. Selain itu, dua korban masyarakat sipil dalam kondisi kritis akibat luka bacokan dan tembakan. Pasukan TNI-Polri dikerahkan untuk memburu para pelaku, namun sampai kemarin belum ada perkembangan yang berarti.

photo
Kerabat membawa peti berisi jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Juda Gurusinga saat pemakaman di Desa Sayum Sabah, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (18/7/2022). Juda Gurusinga merupakan salah satu korban penembakan KKB di Papua. - (ANTARA FOTO/Martino Depari)

Egianus Kogoya sampai saat ini telah menjadi buronan aparat sejak kelompoknya membantai puluhan pekerja jembatan di Nduga pada 2018 lalu. Namun status buronan itu tidak menyurutkan langkah pemimpin puluhan KKSB bersenjata api itu melakukan pembantaian berikutnya. Sepanjang 2019-2022, kelompok Egianus Kogoya kerap melakukan pembantaian yang sama.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom pada Senin (18/7) telah mengakui penembakan 12 korban tersebut. Organ pusat apa yang disebut KKSB itu menduga, para korban sebagai intelijen pemerintah yang menyamar. Sebby menegaskan, KKSB tetap akan melakukan pembantaian yang sama kepada mereka yang dicurigai.

Boy menuturkan, berbagai pendekatan harus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut, baik melalui pendekatan lembut maupun keras. Pendekatan keras adalah menghentikan kekerasan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. "Kita tidak ingin adanya berjatuhan korban," ujarnya.

Karena itu, Boy mengungkapkan, BNPT mengkoordinasikan hal tersebut dengan sejumlah pihak terkait agar semakin meningkatkan kesiapsiagaan. Selain itu, pihaknya juga menggandeng tokoh agama hingga tokoh masyarakat setempat untuk menangani konflik di Papua.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengeklaim pemerintah bergerak cepat menangkap dan memproses hukum para pelaku. “Negara tidak pernah mentolerir siapapun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban meninggal dunia,” ujar Moeldoko, kemarin.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta menyarankan TNI-Polri mengubah pola penanganan KKSB di Papua. Selama ini, pendekatan yang dilakukan cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan.

photo
Orang tua korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Juda Gurusinga, Pendapaten Gurusinga (kiri depan) dan Mariati br Bangun (kanan depan) mengikuti prosesi pemakaman anaknya di Desa Sayum Sabah, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (18/7/2022). Juda Gurusinga merupakan salah satu korban penembakan KKB di Papua. - (ANTARA FOTO/Fransisco Carolio)

Menurut Sukamta, sudah saatnya kini TNI-Polri memburu KKSB sampai ke sarangnya. "Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran.” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7).

Sukamta memandang, perang opini publik juga harus dilakukan oleh TNI-Polri. Anggota KKSB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi dan penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan. Karena itu, langkah-langkah pemetaan ideologi Papua Merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota baru Papua Merdeka.

“Saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua," kata dia.

photo
Sejumlah kerabat memakamkan jenazah Mahmud Ismaun korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (18/7/2022). Mahmud Ismaun yang merupakan supir pribadi Bupati Nduga menjadi salah satu korban penembakan KKB di Papua. - (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM PKS di DPR itu mengatakan, informasi mengenai kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum. Apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum, maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia,” kata dia.

Selain penegakan hukum, ia berharap pemekaran di Papua berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat. Fraksi PKS DPR sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua.  ';

Mitigasi Kelangkaan Pangan Sejak Jauh Hari

Akuakultur berpotensi memberi kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan.

SELENGKAPNYA

Pupuk Indonesia Luncurkan Aplikasi Rekan

Aplikasi Rekan juga dapat mempermudah dan mempercepat kios memproses penjualan pupuk.

SELENGKAPNYA

Nazir Kaji Optimalisasi APIF

Realisasi keuangan sosial Islam di Indonesia masih jauh dari potensi yang ada.

SELENGKAPNYA
×