Cincin nikah dan gambar Pancasila pasangan pengantin difabel saat Nikah Bareng Estafet di KUA Sewon, Bantul, Yogyakarta, Selasa (8/6). Ada beberapa jenis maskawin yang batal dalam Islam. | Wihdan Hidayat / Republika

Fikih Muslimah

Jenis Maskawin yang Batal dalam Islam

Maskawin yang batal hukumnya disebabkan dua faktor.

OLEH IMAS DAMAYANTI

Maskawin yang batal hukumnya disebabkan dua faktor, yakni bisa disebabkan karena barangnya itu sendiri dan karena sifat-sifat yang terdapat padanya. Contohnya ialah maskawin yang tidak jelas atau sulit diserahkan. 

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid menjelaskan, contoh maskawin yang batal karena barangnya itu sendiri adalah khamar, babi, dan barang-barang yang tidak boleh dimiliki dalam Islam. Maskawin yang batal karena sulit diserahkan atau karena tidak jelas pada dasarnya diqiyaskan dengan akad jual beli.

Dalam hal ini terdapat lima masalah yang cukup terkenal. Pertama, maskawin yang batal karena barangnya itu sendiri. Jika maskawin berupa khamar, babi, buah yang belum masuk, atau unta yang lepas, maka menurut Imam Abu Hanifah akad nikahnya tetap sah kalau sudah dipenuhi mitsil.

Sedangkan, Imam Malik memiliki dua versi pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, akad nikahnya rusak dan harus dibatalkan, baik sebelum ataupun sesudah dukhul. Kedua, jika sudah dukhul, akad nikahnya tetap sah dan si istri berhak memperoleh mahar mitsil.

photo
Pasangan pengantin Novi Rahmasari dan Tunggul Pujangkoro saat serah terima maskawin baju APD usai ijab qabul saat Nikah Bareng Peduli Covid19 di KUA Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Jumat (8/5).. - (Wihdan Hidayat/ Republika)

Pandangan yang kedua ini juga merupakan pendapat sebagian besar ulama ahli fikih, seperti Imam Syafi’i, ats-Tsauri, dan al-Auza'i. Inilah pendapat yang telah ditetapkan oleh Imam Ahmad. 

Kedua, penggabungan antara maskawin dan jual beli. Para ulama saling berselisih pendapat jika terjadi penggabungan antara maskawin dan jual beli. Contohnya ialah mempelai wanita memberikan seorang budak kepada mempelai pria, lalu mempelai pria memberikan 1.000 dirham sebagai maskawin sekaligus sebagai pembayaran harga budak tersebut. Hal itu dilakukan tanpa menyebutkan mana yang harga budak dan mana yang maskawin. 

Imam Malik dan Ibnu al-Qashim melarangnya. Begitu juga dengan Abu Tsaur. Asyhab membolehkannya dan pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini Abdullah membedakan, katanya, jika dari jual beli tersebut masih ada sisa lebih dari seperempat dinar maka jelas hal itu dibolehkan.

Dalam masalah ini, pendapat Imam Syafi’i beragam. Terkadang beliau membolehkannya dan terkadang beliau membolehkannya dengan syarat harus ada mahar mitsil.

photo
Prosesi akan nikah massal di aliran sungai kebun salak Kemuning Kopi, Sleman, Yogyakarta, Kamis (19/5/2022). Tujuh pasang pengantin mengikuti nikah massal dengan maskawin perhiasan dan salak pondok bertempat di kebun salak dan sungai. Acara yang diadakan oleh Forum Taaruf Indonesia ini untuk memperingati hari jadi Kota Sleman ke-106 dan Hari Kebangkitan Nasional. - (Wihdan Hidayat / Republika)

Ketiga, menikahi wanita dengan syarat bahwa sebagian maskawin yang ia bayar harus ia berikan kepada ayahnya. Para ulama berselisih pendapat tentang seseorang yang menikahi wanita dengan syarat maskawin yang ia bayar harus ia berikan kepada ayahnya. 

Dalam masalah ini, setidaknya ada tiga pendapat. Kata Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, syarat tersebut dapat diterima dan maskawinnya pun sah. Sedangkan, menurut Imam Syafi’i, maskawinnya batal dan istri berhak memperoleh mahar mitsil.

Adapun menurut Imam Malik, jika syarat tersebut dikemukakan pada saat akad nikah, pemberian itu milik si istri. Namun, jika dikemukakan sesudah akad nikah, maka hal itu milik ayahnya. 

Keempat, maskawin yang dikuasai atau maskawin yang cacat. Para ulama berselisih pendapat soal maskawin yang dikuasai atau maskawin yang cacat. Menurut mayoritas ulama, akad nikahnya sah. Kemudian, mereka berselisih pendapat tentang apakah harus diganti dengan harganya berupa barang yang sebanding atau dengan mahar mitsil.

 
Silang pendapat di kalangan ulama disebabkan adanya persoalan, apakah dalam hal ini pernikahan dapat disamakan dengan jual beli atau tidak. 
 
 

Dalam hal ini, pendapat Imam Syafi'i beragam. Beliau kadang berpandangan bahwa harus diganti dengan maskawin atau mahar mitsil, dan terkadang berpendapat bahwa harus diganti dengan nilai atau harganya. Adapun silang pendapat di kalangan ulama disebabkan adanya persoalan, apakah dalam hal ini pernikahan dapat disamakan dengan jual beli atau tidak. 

Kelima, menikahi seorang wanita dengan mensyaratkan bahwa ia tidak mempunyai istri lain. Para ulama juga berselisih pendapat tentang hal ini. Jika menikahi wanita dengan mensyaratkan bahwa ia tidak mempunyai istri lain maka maskawinnya sebesar 1.000 dirham. 

Namun, jika mempunyai istri lain maka maskawinnya 2.000 dirham. Mayoritas ulama membolehkannya, tetapi kemudian mereka berselisih pendapat soal maskawin yang wajib diserahkan.

Menurut sebagian mereka, syarat seperti itu dibolehkan dan si istri memperoleh maskawin sesuai dengan yang disyaratkan. Dan menurut sebagian yang lain, si istri memperoleh mahar mitsil.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafii, Abu Tsaur. Namun, menurut Imam Abu Hanifah, jika sang suami mempunyai istri lain maka si istri tadi memperoleh 1.000 dirham. Namun, jika sang suami tidak mempunyai istri lain maka ia memperoleh mahar mitsil yang tidak lebih dari 2.000 dirham atau tidak kurang dari 1.000 dirham. 

Jumat Pemulangan Perdana Jamaah Haji

Pihak keluarga tidak diperkenankan menjemput jamaah di debarkasi asrama haji.

SELENGKAPNYA

Pedagang Siasati Kenaikan Harga

Kenaikan harga bahan pokok, seperti cabai dan bawang merah, mengganggu usaha para pedagang makanan.

SELENGKAPNYA

Mahfud Kawal Penembakan, LPSK Siap Dilibatkan

Komnas HAM menolak ambil bagian dalam tim gabungan khusus bentukan Kapolri.

SELENGKAPNYA