Pekerja menuangkan minyak goreng curah ke dalam plastik di salah satu kios sembako di Jalan Cipaera, Kota Bandung, Senin (29/11). Pemerintah berencana akan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022. Hal tersebut dikarenakan harga minyak | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Ekonomi

Pasokan CPO Melimpah

Bulog belum menerima penugasan distribusi minyak goreng curah bersubsidi.

JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan, rata-rata tangki penampung minyak sawit mentah (CPO) hanya mampu menampung pasokan hingga akhir bulan ini. Gapki mengeklaim, pasokan minyak sawit terus menumpuk karena pemerintah masih menerapkan larangan ekspor CPO dan turunannya.

Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono menyampaikan, tangki-tangki di beberapa perusahaan perkebunan sudah mulai penuh pada pertengahan Mei 2022. Dia menyebut, kapasitas tangki CPO sebanyak 5 juta ton, sementara produksi CPO per bulan mencapai sekitar 3,5 juta ton.

"Kemungkinan akhir bulan ini lebih dari 50 persen tangki pabrik sudah penuh. Kalau terjadi demikian maka operasional berhenti dan kebun akan setop panen," kata Eddy kepada Republika, Ahad (15/5).

Eddy mengatakan, saat ini juga terdapat indikasi perusahaan perkebunan mulai kesulitan menjual CPO. Hal itu terlihat dari banyaknya penawaran pada pekan lalu yang tidak terjual.

Situasi yang terjadi saat ini, jika terus dibiarkan akan memberikan dampak pada penyetopan pembelian tandan buah segar (TBS) sawit petani. "Saat ini PKS sudah mulai mengurangi pembelian TBS," kata Eddy.

Larangan ekspor CPO mulai diterapkan pemerintah sejak 28 April 2022. Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan kecukupan pasokan minyak goreng domestik. Pangsa pasar CPO Indonesia yang didominasi oleh ekspor memberikan tekanan kepada para produsen termasuk petani.

Sebelum penyetopan, rata-rata produksi CPO per tahun sebanyak 49 juta ton dan sebanyak 65 persen diserap oleh pasar luar negeri. Eddy mengatakan, kerugian dari larangan ekspor, yakni hilangnya potensi penerimaan devisa ekspor sawit.

"Devisa ekspor kita per bulan 3 miliar dolar AS. Itu belum pajak dan lainnya," katanya.

Petani sawit menyebut, penyerapan TBS mulai macet akibat adanya larangan ekspor CPO. Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan, penyetopan pembelian TBS dari petani swadaya sudah terjadi di beberapa tempat. Beberapa pabrik menyetop pembelian karena harus menampung TBS dari kebun milik sendiri.

photo
Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5/2022). - (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Rata-rata harga TBS dihargai mulai Rp 1.600 per kg hingga Rp 2.200 per kg karena penurunan permintaan dari pabrik. Padahal, menurut Darto, harga keekonomian berdasarkan ongkos produksi dan margin wajar berada di kisaran Rp 3.500 per kg hingga paling mahal Rp 4.000 per kg.

"Larangan ekspor jangan terlalu lama jadi ini perlu dicabut. Jangka waktu yang tidak ada pembatasan jelas juga membuat adanya spekulasi bahwa ini berlangsung lama dan akhirnya pabrik tidak mau menerima buah dari luar kebunnya," kata Darto.

Kendati demikian, ia menuturkan, penurunan harga TBS saat ini juga terpengaruh dari harga CPO global yang mengalami tren penurunan. "Harga CPO saat ini juga lagi turun, berbeda sebelum ada larangan ekspor itu tinggi harganya," ucapnya.

Kerugian petani yang dialami selama dua pekan terakhir akibat larangan ekspor CPO semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah. SPKSI mengusulkan agar dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa dialokasikan untuk membantu sarana produksi pertanian dan bantuan pupuk.

photo
Petani mengumpulkan buah sawit hasil panen di perkebunan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (9/5/2022). - (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, pihaknya akan mengadakan aksi unjuk keprihatinan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (17/5). Apkasindo akan menggelar protes atas kebijakan larangan ekspor CPO. "Harga sawit makin kacau," kata Gulat.

Sebagai upaya menekan harga minyak goreng di level konsumen, pemerintah berencana menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan komoditas bersubsidi ke masyarakat. Kendati demikian, penugasan tersebut masih belum ditetapkan.

"Kalau penugasan belum ada," kata Direktur Bisnis Bulog Febby Novita kepada Republika, Senin (16/5).

Penugasan pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi kepada Bulog dipilih pemerintah untuk membantu para pengekspor CPO terdampak larangan ekspor yang tak punya jaringan distribusi domestik.

Harga minyak goreng bersubsidi dipatok sebesar Rp 14 ribu per liter atau setara Rp 15.500 per kg. Sementara itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag mencatat, rata-rata harga minyak goreng curah per 13 Mei 2022 sebesar Rp 17.300 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan premium masih bertengger di level Rp 26.300 per kg dan minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 23.800 per kg.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Calhaj Diminta Segera Lengkapi Vaksin

Sebanyak 44.919 calhaj berisiko tinggi pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

SELENGKAPNYA

Teknologi Kanker Antar Pandu Masuk Forbes 30

Panakeia mengembangkan pendekatan pertama yang bisa mendeteksi profil biomarker kanker tanpa harus melakukan tes dengan bantuan teknologi AI.

SELENGKAPNYA

Regulasi Hak Penerbit Masuk Setneg

Aturan ini nantinya akan mengatur konvergensi industri media dan lapangan usaha.

SELENGKAPNYA