Petugas mengarahkan warga yang terjaring operasi yustisi penegakan protokol kesehatan COVID-19 untuk masuk Kantor Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur, Selasa (13/7/2021). Operasi yustisi tersebut dilakukan selama PPKM Darurat untuk menegakkan disiplin pro | ANTARA FOTO/SENO

Jakarta

12 May 2022, 12:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta Klaim Bisa Kendalikan Jumlah Penduduk

Pemprov DKI Jakarta tak akan diskriminatif pada warga daerah lain yang berdatangan.

JAKARTA — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awalludin mengatakan, pihaknya sengaja tidak mengadakan operasi yustisi pasca-Lebaran Idul Fitri selama empat tahun terakhir. Pasalnya, kata dia, Jakarta saat ini bertransformasi menjadi kota berkeadilan dan milik semua.

Dia menyebut, langkah itu dilakukan DKI karena telah siap dengan berbagai antisipasi yang ada. “Kita bisa mengendalikan jumlah penduduk. Kita bisa mengetahui jumlah penduduk yang terdaftar. Penduduk adalah subjek dan objek,” kata Budi di Jakarta, Rabu (11/5).

Menurut dia, sistem pendataan kependudukan di DKI kini telah lebih baik. Oleh sebab itu, dia meminta warga yang baru datang ke Jakarta untuk melakukan pendataan lebih lanjut pada wilayah sekitar di Jakarta.

Dia melanjutkan, Pemprov DKI tidak akan diskriminatif pada warga daerah lain yang berdatangan. Budi meminta, bagi warga yang berdatangan untuk bisa melengkapi berbagai persyaratan saat memutuskan bermukim di Jakarta.

“Dan pastikan saat datang ke Jakarta tujuannya jelas mau apa dan ada surat penjamin di mana tempat tinggal sehingga tidak ada yang telantar,” katanya.

Menyikapi pendatang baru ke ibu kota, Pemerintah Kota Jakarta Pusat meminta RT dan RW untuk memonitor pendatang baru di delapan kecamatan wilayah itu. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menjelaskan bahwa operasi yustisi seperti pengecekan kartu identitas tidak akan dilakukan kepada pendatang baru, mengingat DKI Jakarta menjadi kota terbuka untuk seluruh penduduk.

"Tidak ada operasi yustisi. Kita meminta RT dan RW memonitor pendatang baru. Kan indekos banyak di Jakarta Pusat. Mereka lapor secara kependudukan, dari mana, apa pekerjaannya," kata Irwandi saat dikonfirmasi.

Irwandi meminta pendatang baru melapor 1x24 jam sejak tiba di Jakarta kepada RT dan RW setempat untuk memetakan kepindahan dan data kependudukan. Ia menjelaskan, DKI Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, terbuka terhadap pendatang baru, apalagi tenaga kerja dibutuhkan seiring dengan kondisi perekonomian yang membaik.

Menurut dia, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak membutuhkan tenaga kerja dari pendatang baru karena kasus Covid-19 yang makin terkendali. Sehingga kondisi ini akan berdampak pada peningkatan kegiatan usaha mereka.

"Karena Covid-19 sudah terkendali, yang butuh juga banyak, termasuk UMKM untuk bantu usaha mereka. Kebutuhan dunia usaha juga banyak karena perekonomian berkembang lagi," kata dia.

photo
Penumpang berjalan setibanya di Terminal Kalideres, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pada H+6 Idul Fitri 1443 H Terminal Kalideres masih ramai didatangi pemudik asal Sumatera yang kembali ke Jakarta. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah penduduk pendatang bertambah mencapai 20 ribu hingga 50 ribu orang seusai libur Lebaran 2022. Ini karena dipicu salah satunya kasus Covid-19 di Ibu Kota yang semakin terkendali.

Pemerintah Kota Tangerang juga melakukan pendataan terhadap pada pendatang dari berbagai wilayah yang memasuki Kota Tangerang pascamomen arus balik mudik Lebaran 2022. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah meminta para pendatang agar dapat segera mendatakan diri ke RT setempat. 

"Kami ingin membangun kesadaran masyarakat, kan di wilayah ada ketua RT dan RW. Untuk selanjutnya diverifikasi agar tidak perlu dilakukan operasi yustisi," ujar Arief.

Dia menuturkan, pendataan dapat dilakukan secara lebih maksimal, terlebih Pemkot Tangerang baru saja meluncurkan aplikasi Kecamatan. Aplikasi itu sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang. 

"Website atau portal Kecamatan, di situ disajikan berbagai informasi kewilayahan, termasuk pelayanan publik yang ada di kecamatan. Kita juga berharap, aplikasi Kecamatan ini menjadi sistem informasi manajemen dalam pemerintahan termasuk pembangunan dan pelayanan publik," katanya.


Kasus Aktif Covid-19 di Bantul Menurun

Banyak pemda telah meningkatkan vaksinasi booster untuk mencegah Covid-19.

SELENGKAPNYA

Biskita Trans Pakuan Bogor Bukan Cari Untung

Biskita Trans Pakuan Bogor dimaksudkan untuk melayani masyarakat.

SELENGKAPNYA
×