Kabar Utama
Satgas Awasi Produksi Minyak Goreng Curah
Menperin menyebut ada produsen yang melanggar nilai kontrak produksi minyak goreng bersubsidi.
JAKARTA -- Polri dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sepakat membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi produksi dan distribusi minyak goreng (migor) curah. Satgas tersebut ditujukan untuk memastikan ketersedian dan keterjangkauan harga minyak goreng di masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pembentukan satgas tersebut sebagai respons pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengatasi kelangkaan serta pelambungan harga minyak goreng. “Kami bersama Menperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan,” ujar Listyo seusai pertemuan dengan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4).
Listyo menerangkan, satgas akan menempatkan sejumlah personel Polri dan petugas atau pejabat dari Kemenperin di pabrik-pabrik produksi. Selain itu, personel ditempatkan di perkantoran produsen minyak goreng yang berada di level pusat sampai ke daerah-daerah.
Keberadaan personel satgas di tempat-tempat tersebut untuk memastikan proses produksi dan pendistribusian oleh perusahaan maupun dan produsen minyak goreng sesuai kebutuhan. “Pengawasan oleh satgas ini akan melekat 24 jam di perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng,” kata Listyo.
Anggota satgas, kata dia, juga akan diterjunkan ke sejumlah tempat-tempat depo minyak goreng, pasar tradisional, sampai ke tingkat pedagang eceran. Kapolri memastikan akan melakukan penindakan terhadap para pelaku kecurangan dalam produksi minyak goreng curah, terutama terkait produksi dan pemasaran minyak goreng curah yang dimanipulasi.
Listyo mengatakan, kepolisian menemukan adanya modus baru kecurangan minyak goreng yang dilakukan para produsen dan distributor minyak goreng di masyarakat. Modus tersebut adalah mengemas minyak goreng curah menjadi merek premium untuk dijual ke masyarakat dengan harga yang tinggi.
Menurut Listyo, tim kepolisian menemukan adanya merek-merek baru minyak goreng kemasan di masyarakat, namun isinya berasal dari produsen minyak goreng curah. Kapolri tak menyebutkan merk-merk baru yang bermunculan tersebut. Tetapi, merek-merek baru itu tak terdaftar dan juga tak memiliki izin edar.
Ia menegaskan, pengemasan ulang minyak goreng curah menjadi jenis premium di masyarakat adalah salah satu bentuk penipuan. Praktik ini tak hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan negara. Sebab, produksi dan harga minyak goreng curah mendapatkan subsidi dari negara. “Akan kita telusuri untuk dilakukan penindakan.”
Dari penelusuran tim kepolisian, kata Listyo, ditemukan pula adanya modus kecurangan administratif di level produsen besar dan menengah minyak goreng yang memalsukan dokumen serta izin produksi minyak goreng curah untuk kebutuhan industri. “Akan kita lakukan penindakan tegas,” ujar Listyo.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, satgas yang merupakan usulan Polri dapat melakukan penindakan di tempat jika terjadi penyimpangan dalam produksi migor curah ataupun pendistribusiannya di pengecer. Selain temuan kepolisian soal pengemasan ulang migor curah, ungkap Agus, ditemukan adanya produsen yang memproduksi migor curah tak sesuai kontrak.
Pemerintah telah memberikan 72 kontrak kepada produsen migor curah dan ada produsen yang mencoba-coba memproduksi minyak goreng curah tak sesuai dengan nilai kontrak. “Produsen yang produksinya tidak sesuai alokasi jumlah yang ditetapkan, akan ada sanksi,” ujar Agus.
Pemerintah sejak pertengahan Maret 2022 kembali mengubah kebijakan minyak goreng. Harga migor kemasan dilepas sesuai mekanisme pasar. Sementara, minyak goreng masih dibatasi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter dengan bantuan subsidi pemerintah. Penyaluran migor curah bersubsidi dikoordinasikan Kemenperin karena berkaitan dengan industri.
Sampai saat ini, harga migor curah di sejumlah daerah masih di atas HET. Di Bandar Lampung, misalnya, pedagang pasar tradisional menjual migor di kisaran Rp 20 ribu per kg.
Tingginya harga migor curah di pasar tradisional dikarenakan pedagang masih kesulitan mendapatkan pasokan dari mobil-mobil tangki migor curah di pasar. Pedagang memang membeli migor curah dari mobil tangki Rp 14 ribu per liter, tapi dijual eceran Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu per kg.
“Tergantung sulitnya mendapatkan minyak goreng,” kata Amin, penjual bahan pokok di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Senin (4/4).
Menurut dia, pedagang kesulitan mendapatkan migor curah dari mobil tangki di pasar yang datangnya tidak menentu. Sedangkan permintaan migor dari masyarakat sangat tinggi karena harganya berbeda jauh dengan migor kemasan yang dijual sampai Rp 24 ribu per liter.
Hasan (54 tahun), penjual gorengan di Jalan Raden Imba Kusuma atau Palang Besi, terpaksa tetap membeli migor curah meski harganya masih lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah mengawasi distribusi migor curah.
“Kita tidak tahu, mobil tangki tersebut larinya ke mana, dijual kemana, karena tidak diawasi,” ujar Hasan.
Satgas Pangan daerah
Satuan Tugas Pangan Kepolisian Resor Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, juga memantau distribusi minyak goreng untuk memastikan tidak ada penimbunan dan pendistribusian lancar. Masyarakat diminta tidak panik dan dipastikan akan mendapat jatah.
“Stok minyak goreng di tingkat pedagang pasar rakyat aman. Masyarakat tidak perlu khawatir, dan jangan melakukan aksi borong. Stok minyak goreng aman,” kata Ketua Satgas pangan Polres Kulon Progo, AKP Munarso, Senin (4/4).
Pemilik rumah makan di Wates, Sugiyati, mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng curah. Ia terpaksa antre selama dua jam untuk mendapatkan minyak goreng di PT Vinoli Antarnusa Indah, Kulon Progo. Ia mengaku, mendapat alokasi minyak goreng curah sebanyak 36 liter karena masuk kategori usaha kecil dan menengah.
Harga minyak goreng curah dari agen sebesar Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram (kg). “Sebanyak 36 liter ini hanya untuk satu pekan. Semoga pasokan lebih banyak lagi sehingga kami tidak perlu antre,” katanya.
Bupati Banyumas, Jawa Tengah, Achmad Husein menyatakan, akan menindak tegas para penjual minyak goreng yang melakukan penjualan dengan sistem //bundling// atau harus membeli barang tertentu. Dalam sidak minyak goreng di Pasar Kliwon Karanglewas, Husein menemukan adanya sistem pembelian minyak goreng curah yang harus membeli barang tertentu dengan harga minimal Rp 1 juta.
Bupati Husein mengatakan, pihaknya memberikan teguran secara lisan kepada pemilik toko yang melakukan sistem //bundling// ketika menjual minyak goreng curah. Jika teguran secara lisan selama tiga kali mereka masih tetap melakukan bundling, akan dilakukan tindakan tegas.
“Temuan adanya beberapa grosir yang tadinya tersedia, kemudian tidak ada minyak goreng sehingga pelanggan layanan pindah mencari ke grosir, yang masih ada stok minyak goreng. Saya meminta kepada toko atau grosir nggak usah ada persyaratan- persyaratan membeli minyak goreng, harus membeli barang lainnya,” kata Husein, Senin (4/4).
Menurut dia, kelangkaan minyak goreng curah di Banyumas disebabkan permintaan yang tinggi dari warga dan masyarakat di luar Banyumas. Padahal, stok masih tetap sehingga perlu pembatasan pembelian maksimal 5 kg minyak goreng curah bagi pelanggan baru.
Salah satu pembeli minyak goreng curah di toko sembako kompleks Pasar Kliwon, Dasun Darwito, mengatakan, ia terpaksa mencari minyak goreng ke Karanglewas karena sudah tidak ada lagi pedagang yang menjual minyak goreng, baik di Sokaraja maupun Purwokerto.
Selain itu, di toko yang ada di Karanglewas, mewajibkan membeli barang-barang lain sebesar Rp 1 juta untuk mendapatkan minyak goreng 17 kg dengan harga minyak goreng curah sebesar Rp 16.500 per kg. Dasun menjual minyak goreng curah sebesar Rp 18.500 kepada penjual gorengan,yang sudah menjadi langganannya.
“Saya di rumah banyak banget gula pasir dan terigu, karena untuk membeli minyak goreng harus beli yang lain. Sudah harganya mahal barangnya juga langka, pokoknya kalau ada informasi toko yang ada saya datangi walaupun jauh,” kata Dasun.
Sedangkan pemilik took, Fani, membantah dirinya menjual minyak goreng dengan mempersyaratkan harus membeli barang yang lain, dengan jumlah belanja minimal Rp 1 juta. Ia juga mengaku, setiap tiga hari sekali mendapatkan kiriman minyak goreng curah dari distributor sebanyak 1 ton untuk memenuhi kebutuhan warga Karanglewas dan sekitarnya.
“Kalau pelanggan lama memang beli di toko tidak hanya beli minyak goreng, tetapi juga beli kebutuhan lain ada terigu, gula pasir, dan lainnya. Jadi, enggak ada persyaratan kalau beli minyak goreng harus beli barang lain,” kata Fani.
Anggaran BLT Migor Rp 6,9 Triliun
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, BLT tersebut diberikan kepada 23,5 juta penerima.
Febrio memerinci, anggaran sebanyak Rp 6,15 triliun dialokasikan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program bansos pemerintah. Sisanya sebesar Rp 750 miliar dialokasikan untuk pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL). "Jadi, total anggaran yang disiapkan Rp 6,9 triliun," kata Febrio saat webinar Macroeconomic Update 2022, Senin (4/4).
Febrio mengatakan, ada sebanyak 20,5 juta KPM yang tergabung dalam program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako yang akan mendapatkan BLT migor. "Sedangkan PKL makanan atau warung yang menggunakan minyak goreng, sekitar 2,5 juta warung," kata Febrio.
Masing-masing penerima BLT migor akan mendapatkan Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan. Namun, pembayarannya akan dilakukan sekaligus pada April sebesar Rp 300 ribu. Febrio menyebut, BLT ini akan mulai dibagikan pada April. Hal ini mengingat ada momentum bulan puasa dan Ramadan, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih bagi para penerima bantuan.
“Untuk penyalurannya, kepada penerima bansos pemerintah akan diserahkan melalui Kementerian Sosial. Sedangkan PKL akan diberikan melalui TNI dan Polri. Dari Kementerian Sosial bisa melalui PT Pos dan Bank Himbara,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran BLT migor. Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah akan terus mengupayakan agar harga migor curah tetap terjangkau masyarakat, dengan harga di tingkat konsumen Rp 14 ribu per liter.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, Pemprov Jawa Tengah akan membantu untuk menyiapkan agar penyaluran BLT migor dapat dilakukan dengan lancar. Ia yakin penyaluran berjalan lancar karena datanya sudah jelas, sesuai dengan penerima PKH. "Tinggal dikirim BLT minyak goreng sesuai data penerima," katanya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, meminta pemerintah menyelesaikan krisis migor secara komprehensif dan sistemis. Pemerintah diharapkan, memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.
Dia juga mempertanyakan kebijakan pemberian BLT sebesar Rp 100 ribu per bulan kepada masyarakat. Sepengetahuannya, kebijakan tersebut diambil pemerintah dari program reguler bantuan sosial Kementerian Sosial. "Kalau itu benar, berarti kebijakan itu hanya 'membuat judul baru',” katanya.
Ekonom senior Chatib Basri yang juga mantan menteri keuangan menilai, pemberian BLT minyak goreng kepada 20,5 juta KPM bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan 2,5 juta PKL makanan sudah tepat. “Langkah pemerintah sudah benar, harga mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT,” katanya dalam Indonesia Macroeconomic Updates 2022 di Jakarta, kemarin.
Chatib mengatakan, keputusan pemerintah untuk memberikan BLT minyak goreng akan lebih menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar rentan dibandingkan subsidi, melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET). Menurut dia, kebijakan pemberian subsidi melalui penetapan HET pada minyak goreng beberapa waktu lalu, justru kurang tepat karena seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati sehingga minyak goreng menjadi langka.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sempat menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit sebelum akhirnya dicabut. Chatib melihat sejauh ini ada dua upaya yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga energi akibat krisis, yaitu menyubsidi harganya melalui HET atau price control.
Langkah kedua adalah melepas harga tersebut sesuai mekanisme pasar yang meningkatkan inflasi, tap dimitigasi melalui pemberian subsidi yang lebih targeted kepada masyarakat miskin. Ia mengingatkan, langkah pertama bukan merupakan keputusan yang tepat karena akan menyebabkan barang tersebut langka dan sudah sudah dibuktikan di hampir semua negara, termasuk Polandia dan Amerika Latin.
Oleh sebab itu, ia menuturkan, keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi minyak goreng melalui HET dan mengalihkannya kepada BLT sudah sangat tepat. Pemberian BLT minyak goreng juga akan memberikan beban yang lebih kecil kepada APBN dibandingkan memberi subsidi, melalui HET karena jumlah penikmatnya lebih sedikit dan sesuai.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Vonis Mati Herry Bisa Jadi Yurisprudensi
Kasus kekerasan seksual dalam dua pekan terakhir menunjukkan tren yang perlu diwaspadai.
SELENGKAPNYA
Pemerintah Pilih Atur BLT Minyak Goreng
Ada sekitar delapan kebijakan pemerintah untuk mengatasi problem minyak goreng dalam enam bulan terakhir.
SELENGKAPNYA
RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Elektronik
Pembahasan semua inventaris masalah di panja RUU TPKS telah selesai.
SELENGKAPNYATERBARU
Nasional | Berlangganan
Lagi, Kini Dua Ferrari dan Satu Mercedes Benz Milik Suami Sandra Dewi Disita
Nasional | Berlangganan
Karpet Merah untuk Prabowo di Markas PKS
Konsultasi Syariah | Berlangganan
Menghajikan Istri Itu Tanggung Jawab Suami?
TERPOPULER
Kabar Utama | Berlangganan
Pakar: Perlawanan Palestina Menguat, Israel Melemah
Login Gmail
Login Facebook