Pedagang menyortir cabai rawit di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (1/10). | Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Ekonomi

Jokowi: Inflasi Jangan Terlalu Rendah

Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengarahkan kebijakan pemerintah terkait inflasi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila biasanya pemerintah berusaha menjaga tingkat inflasi di level rendah, tahun ini justru angka inflasi diminta agar tidak terlalu anjlok.

"Kondisi perekonomian pada 2020 sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi," ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10).

Tingkat inflasi yang rendah turut mencerminkan kondisi lemahnya daya beli masyarakat. Daya beli yang rendah membuat tingkat permintaan terganggu dan berujung pada inflasi rendah atau bahkan deflasi.

Jokowi menjelaskan, di tengah pandemi yang memukul perekonomian ini, pemerintah perlu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Hal ini dilakukan agar saat perekonomian nanti mulai pulih, harga bahan pokok tidak melonjak atau malah jatuh. Ia ingin harga bisa stabil ketika pandemi Covid-19 perlahan mereda.

"Karena itu, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga," ujarnya.

photo
Warga berjalan dengan latar belakang proyek pembangunan gedung bertingkat di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Selasa (20/10). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak COVID-19 telah terealisasi 49,5 persen. - (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pelemahan permintaan ditandai dengan konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi 5,51 persen pada kuartal II 2020. Berbagai kebijakan dibuat dan dilaksanakan untuk mendorong daya beli masyarakat. Salah satunya melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke masyarakat dan dunia usaha dengan total anggaran Rp 695,2 triliun.

"Kami berharap, APBN dalam waktu hanya 2,5 bulan bisa betul-betul dimaksimalkan untuk bisa meningkatkan pemulihan ekonomi, terutama dari sisi permintaan," tuturnya.

Prioritas pemerintah untuk mendorong permintaan bukan tanpa sebab. Sri menjelaskan, postur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didominasi dengan konsumsi rumah tangga, yaitu lebih dari 57 persen. Ketika komponen ini mengalami perlambatan atau bahkan kontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun ikut mengalami tren serupa.

Ketika permintaan sudah mulai meningkat, Sri menjelaskan, pemerintah juga fokus ke sisi ketersediaan. Pemberian insentif ke dunia usaha dilakukan dalam bentuk pajak maupun kredit modal kerja. Sejalan dengan itu, menjaga daya beli masyarakat dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para produsen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat