JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum kunjung mereda menimbulkan krisis multidimensi yang belum pernah dihadapi bangsa Indonesia. Langkah bersama, adaptasi dan kolaborasi disebut jadi kunci menghadapi pandemi tersebut.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan, pandemi Covid-19 yang terjadi mewajibkan Indonesia harus menjalani proses percepatan adaptasi dan kolaborasi. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan kegiatan usaha nasional.

"Ini menjadi hal baru buat kita sekarang. Oleh karena itu, kompleksitas penanganan kesehatan dan ekonomi tidak mudah diuraikan," ujar Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (11/9).

Erick mengaku, pemerintah belum dapat memastikan formula tepat dalam mengatasi Covid-19. "Karena itu, hal penting yang harus kita tangani dari awal adalah kesehatan lebih dahulu, baru bicara mengenai ekonomi," kata Erick. "Kita harus bersama-sama bersatu menjadi satu kesatuan menghadapi secara baik di semua lini," ia melanjutkan.

Pada Jumat (11/9), pemerintah merilis ada penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.737 orang dalam 24 jam terakhir. Dari angka tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi yang menyumbang penambahan kasus terbanyak, yakni 964 orang dalam satu hari terakhir. Jawa Tengah, menyusul di urutan kedua dengan 566 kasus baru.

Sementara Jawa Timur yang biasanya di posisi kedua, hari ini bertengger di urutan ketiga dengan menyumbang 362 kasus baru. Menyusul kemudian Jawa Barat dengan 272 kasus dan Riau dengan 182 kasus baru.

Angka kemarin masih melanjutkan tren penambahan kasus harian Covid-19 satu bulan belakangan. Dengan angka kemarin, total di Indonesia ada 210.940 kasus dengan 150.217 orang sembuh dan 8.544 meninggal.

Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengumumkan akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/9) nanti. Ia menyatakan, hal tersebut harus dilakukan mengingat tingkat penularan dan kematian yang terus menanjak serta keterisian rumah sakit yang hampir tak mencukupi.

Meski begitu, sejumlah pihak, masih mengkhawatirkan dampak PSBB tersebut terhadap perekonomian. Terkait hal itu, anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Netty Prasetiyani memandang penetapan PSBB tersebut harus didukung. "Kebijakan yang diambil ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah di sekitar DKI Jakarta," kata Netty kepada Republika.

Dukungan yang dimaksud, yaitu tidak hanya berupa kebijakan, tapi juga dukungan pembiayaan dan logistik bagi kesuksesan upaya penekanan kasus Covid-19. "Dukungan logistik ini seperti pengkondisian masyarakat, penyediaan tes PCR, laboratorium, ruang ICU, bantuan sosial masyarakat, bantuan untuk pendidik, siswa dan mahasiswa, serta dukungan logistik lainnya," ujar politikus PKS tersebut.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen memandang kebijakan terkait PSBB harus berada dalam satu komando. Ia juga menilai PSBB harus terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan kawasan Tangerang.

Menengok penanganan Covid-19 di mancanegara, miskordinasi antar level pemerintahan memang bisa berakibat fatal. Di Amerika Serikat, negara dengan 6,5 juta kasus Covid-19 dan nyaris 200 ribu kematian, tak sinkronnya kebijakan pemerintah federal dan negara bagian di awal masa pandemi berujung lonjakan kasus besar-besaran. Sebaliknya, negara-negara dengan penanganan terpadu seperti Vietnam, RRC, Selandia Baru, dan Jerman, relatif bisa mengontrol penularan.

Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan kepada Anies Baswedan mengkonsultasikan ke pemerintah pusat terkait pemberlakuan kembali PSBB. "Karena setiap kebijakan di Jakarta tentu berhubungan dengan dampak di level nasional," kata Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Kang Emil di gedung DPRD Jawa Barat, kemarin.

Meski begitu, ia juga menekankan bahwa strategi penanggulangan Covid-19 bagi wilayah Jabar yang jadi penyangga harus sejalan dengan DKI. Di antara wilayah tersebut adalah Bogor, Depok, dan Bekasi. "Jadi kalau Pak Anies ke kiri, kita ke kiri. Pak Anies ke kanan, kita ke kanan, semata-mata karena klaster Covid-19 Jawa Barat juga paling besar, hampir 70 persen ada di Bodebek," kata Kang Emil.

Ia juga menawarkan bantuan untuk menampung pasien Covid-19 dari DKI Jakarta jika rumah sakit-rumah sakit di wilayah itu penuh. Menurutnya, keterisian rumah sakit di wilayah Jawa Barat saat ini masih baik, yakni di kisaran 35 persen. Sementara di DKI, keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 diketahui sudah melebihi 80 persen.

"Jadi, inilah pentingnya kita memahami bahwa menangani Covid-19 jangan dipilah-pilah berdasarkan administrasi atau wilayah politik. Sesama manusia, sesama NKRI, kita harus kompak. Kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi karena kita sama-sama NKRI," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat