Wisudawan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar mengikuti acara wisuda di kampus Unismuh Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8). | ABRIAWAN ABHE/ANTARA FOTO
12 Aug 2020, 03:00 WIB

Efek Domino Kesulitan PTS di Masa Pandemi

Usaha-usaha di sekitar kampus terdampak pandemi.

OLEH BOWO PRIBADI, SILVY DIAN SETIAWAN

Terhentinya aktivitas perkuliahan semenjak pandemi Covid-19 melanda tak luput turut berdampak terhadap sektor riil di sekitar kampus. Menunjukkan betapa keberlangsungan kampus tertentu bukan sekadar persoalan pendidikan tapi juga soal perputaran roda perekonomian.

Di Kota Semarang, Jawa Tengah, misalnya, sejak Covid-19 mewabah dan kampus menghentikan kegiatan tatap muka, praktis banyak sekali sektor riil yang ikut terpukul. Sebagian di antarnya terpaksa gulung tikar karena kondisi yang tidak menguntungkan tersebut.

Purwanto (46), pemilik usaha warung penyet ‘Ceker Mertjon’ di Jalan Raya Karangrejo, Kecamatan Candisari misalnya, salah satu yang masih bertahan di tengah situasi yang serba sulit akibat pandemi Covid-19 di sekitar kampus.

Terkait

Ia mengaku selama ini pasar terbesar usaha kulinernya tersebut adalah mahasiswa, karena lokasinya memang berada dekat dengan linkungan kampus Unika Soegijapranata Semarang dan sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) lainnya.

“Sejak kampus meniadakan sejumlah kegiatan tatap muka dan mahasiswa yang indekost sementara juga pulang ke daerah asal, usaha juga ‘kehilangan’ konsumen utama hingga 80 persen,” ujar dia pada Republika saat ditemui, Senin (10/8).

Purwanto masih beruntung karena lokasi tempat usahanya tersebut berada di tepi jalan yang juga jamak dilalui oleh masyarakat umum, serta merupakan jalur alternatif penghubung antar kompleks kampus PTS. Masih ada yang mampir untuk makan walaupun tidak sebanyak sebelumnya, saat kegiatan kampus berlangsung normal. 

Aneka menu makanan yang ditawarkannya belakangan sudah ia batasi guna menyesuaikan dengan kondisi pelanggan yang menurun. “Tidak mungkin menyiapkan persediaan terlalu banyak, tetapi secukupnya saja,” tegasnya.

Situasi yang sama juga diungkapkan oleh Paijan (49 tahun), pemilik tempat usaha jasa binatu di sekitar lingkungan kompleks kampus di Tembalang. Sejak tidak ada perkuliahan tatap muka, ia praktis juga kehilangan banyak konsumen.

Menurutnya, biasanya usaha jasa yang digelutinya hanya kehilangan konsumen pada saat libur menjelang tahun akademik baru. Sebab kegiatan di kampus juga berkurang dan banyak mahasiswa indekos yang mudik. Itupun maksimal tak sampai dua bulan lamanya. “Ini akibat pandemi Covid-19 ini, sudah hampir lima bulan situasinya juga masih tetap seperti ini, bahkan sampai kapan kita tidak tahu,” ujar dia.

Ia menuturkan, untuk menekan biaya sewa tempat terpaksa menutup salah satu cabang usaha jasanya tersebut. “Bagaimana mungkin, pemasukannya saja berkurang drastis, sementara beban biaya sewa tempat tetap,” tandas Paijan.

Di luar usaha kuliner dan jasa binatu, di sekitar lingkungan kampus juga masih banyak tempat usaha jasa yang lain. Akibat pandemi  Covid-19 tak urung juga ikut merasakan dampaknya yang luar biasa.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah V DIY, Prof Fathul Wahid mengatakan, dampak pandemi Covid-19 membuat hampir keseluruhan aktivitas kuliah dialihkan menjadi daring. Kebijakan berbagai kampus itu membuat 73 persen mahasiswa pendatang meninggalkan DIY sementara. 

Angka itu tentu saja bukan jumlah yang kecil. "Mengingat mahasiswa pendatang berkontribusi 77 persen dari total 357.544 mahasiswa sarjana dan diploma yang ada di DIY," kata Fathul beberapa waktu lalu. 

Pandemi belakangan dan dampaknya pada perkuliahan, menurut dia, menyebabkan potensi perputaran uang di DIY berkurang hingga Rp 833,9 miliar per bulan atau Rp 27,8 miliar tiap hari. Merespon ini, Aptisi Wilayah V DIY berinisiatif melakukan mitigasi dampak pandemi melalui Jogjaversitas.

"Jogjaversitas adalah upaya Aptisi Wilayah V DIY untuk menyelenggarakan promosi dan seleksi masuk perguruan tinggi secara kolektif, untuk meningkatkan animo pendaftar dan calon mahasiswa yang berkuliah di DIY," ujar Fathul.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyadari juga dampak pandemi pada orang tua mahasiswa. Terkait hal itu, mereka memberikan keringanan dengan memotong Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada mahasiswa. Terutama bagi mahasiswa yang orang tuanya terdampak Covid-19.

Kepala Biro Humas dan Protokol UMY, Hijriyah Oktaviani mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei kepada mahasiswa dan orang tuanya yang terdampak Covid-19. Survei ini dilakukan sebelum proses registrasi pembayaran SPP yang mana pembayaran sudah dimulai sejak 20 Juli 2020 lalu.

Dari survei tersebut, Hijriyah menyebut, 64 persen pendapatan orang tua mahasiswa turun. Sementara, 35 persen pendapatannya tetap. "Dari 4.189 responden yang terdiri dari mahasiswa UMY di seluruh fakultas menyebut 64 persen pendapatan orang tuanya menurun," katanya.

Dari hasil survei tersebut, UMY memutuskan untuk memberikan keringanan dengan memotong SPP. Poin SPP yang dipotong diantaranya terdiri dari menghilangkan biaya untuk unit kegiatan mahasiswa, hingga pemotongan biaya operasional kampus seperti listrik.

"Kenapa salah satunya ada pemotongan biaya unit kegiatan mahasiswa? Karena pertimbangannya di pandemi ini kegiatan perkuliahan online (daring)," ujarnya.

Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu kendala yang dihadapi sejumlah universitas dalam melaksanakan perkuliahan di masa pandemi. "Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera membantu dengan memetakan sejumlah kesulitan tersebut," ujar Bambang melalui pernyataan resminya.

Dia meminta Kemendikbud menentukan prioritas kesulitan atau hambatan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti meminta operator internet untuk menambah daya agar permasalahan sinyal dapat diatasi, memberikan keringanan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk biaya pulsa, dan perbaikan sistem evaluasi terkait keseriusan mahasiswa ketika pembelajaran dilakukan.

"Dikarenakan terbatasnya anggaran dan keterbatasan ruang gerak di tengah pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan skala prioritas dari penyelesaian kesulitan tersebut," kata dia.

Menurut Bamsoet, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud perlu meminta universitas dan perguruan tinggi, khususnya swasta, untuk tetap berupaya memberikan fasilitas dan pendidikan terbaik bagi mahasiswa, sekalipun penerimaan mahasiswa baru di universitas swasta selama pandemi Covid-19 mengalami keterlambatan. 

Di sisi lain dia juga mendorong pemerintah untuk selalu memberikan subsidi sebagai dukungan kepada universitas-universitas swasta di tengah pandemi COVID-19 baik kalangan dosen dan mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang saat ini kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP. Sehingga, keberlangsungan proses perkuliahan di universitas swasta, termasuk nasib dosen dan mahasiswa, tetap dapat terjamin. 

Sumber : Antara


×