KUALA LUMPUR -- Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin (20/7), mengatakan, mempertimbangkan untuk mewajibkan pemakaian masker di ruang publik. Hal ini disampaikan setelah muncul 13 klaster baru Covid-19. Saat berita ini ditulis, data Johns Hopkins University menunjukkan, Malaysia memiliki sekitar 8.800 kasus Covid-19 dan 123 kematian. 

"Perinciannya akan diumumkan setelah regulasi terkait diselesaikan oleh pemerintah," kata Muhyiddin dalam pidato yang disiarkan televisi nasional. 

Malaysia salah satu negara di Asia Tenggara yang paling awal memberlakukan karantina nasional. Mereka menutup perbatasan, melarang pergerakan massal, dan memerintahkan semua sektor kecuali sektor kunci menghentikan operasi mereka. 

Sementara, mulai Senin ini Pemerintah Prancis mewajibkan masyarakat di seluruh negeri untuk memakai masker saat berada di toko, bank, pasar dan ruang publik lainnya. Siapa pun yang melanggar peraturan itu akan didenda sebesar 135 euro. 

Sejauh ini Prancis sudah melaporkan lebih dari 200 ribu kasus dan 30 ribu lebih kasus kematian akibat Covid-19. Muncul penyebaran lokal yang memicu kekhawatiran gelombang kedua.

Hampir semua titik ada spanduk atau papan yang mengingatkan warga untuk memakai masker. Di Pasar La Baule-Escoublac yang terletak di pantai Laut Atlantik Prancis ada tulisan yang berbunyi "Setop Virus Korona, Memakai Masker adalah Kewajiban". 

Di Amerika Serikat (AS) kebijakan pemerintah untuk mewajibkan masker menyulut perdebatan publik mengenai kebebasan sipil. Namun, sebagian besar masyarakat Prancis menerima kebijakan itu karena menurut mereka masker sangat penting untuk mengatasi pandemi.

"Sejak karantina nasional, warga di La Baule hampir selalu memakai masker. Jadi, masyarakat memang menghormati peraturan," kata Gregory, salah seorang pedagang ikan. 

Salah satu toko roti di sudut Kota Paris melarang calon pembeli yang tidak memakai masker masuk. Namun, warga Kota Mode ini dengan senang hati memakainya. 

Penggemar menyaksikan pertandingan klub sepak bola Paris Saint Germain di Paris, Jumat (17/7).- (IAN LANGSDON/EPA)

SHARE    

"Tidak masalah memakai (masker). Saya benar-benar mendukungnya. Ini masuk akal dan saya pikir seharusnya sudah dilakukan dari dulu," kata Elina Outh, mahasiswi berusia 22 tahun yang mengunjungi toko roti tersebut, Senin.   

Sementara, sebagian besar warga Jepang menentang rencana pemerintah untuk melakukan kampanye pariwisata dan membuka tempat-tempat wisata domestik. Menurut survei, mayoritas warga Jepang khawatir kampanye pariwisata ini menyebarkan virus ke wilayah pedesaan, dengan sistem kesehatan yang masih buruk. 

Survei oleh surat kabar Asahi menemukan, 74 persen responden menentang kampanye pariwisata. Sementara, survei oleh harian bisnis Nikkei menemukan, sekitar 80 persen responden mengatakan, pemerintah terlalu dini meluncurkan program kampanye pariwisata.   

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan meluncurkan kampanye pariwisata yang bertajuk "Go To". Kampanye ini menggunakan dana pemerintah senilai 16 miliar dolar AS dan dimulai pada Rabu (22/7). 

Di bawah kampanye "Go To", para wisatawan bisa mendapatkan subsidi sebesar 50 persen. Subsidi ini diberikan untuk mendorong perekonomian daerah yang bergantung pada pariwisata. 

Saat berita ini ditulis, data Johns Hopkins University menunjukkan, secara global ada lebih dari 14,5 juta kasus dan lebih dari 606 ribu kematian. AS kini menghadapi lebih dari 3,7 juta kasus, sedangkan Brasil menghadapi hampir 2,1 juta kasus. 

Warga mengenakan masker di Distrik Shibuya, Tokyo. - (Eugene Hoshiko/AP)

SHARE    

Lebih baik dari perkiraan

Kabar baik datang dari Selandia Baru. Menteri Ekonomi Selandia Baru Grant Robertson mengatakan, perekonomian Negeri Kiwi lebih ini baik dibandingkan yang diprediksi sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah respons kesehatan dan ekonomi terhadap pandemi virus korona yang cukup cepat. 

"Ekonomi lebih baik dibandingkan yang diperkirakan dan lebih terbuka dibandingkan negara manapun di dunia," kata Robertson, dalam konferensi pers, Senin. 

Pemerintah Selandia Baru mengumumkan rencana untuk menanggulangi gelombang kedua wabah virus korona. Mereka akan menyisihkan dana respons dan pemulihan Covid-19 yang dianggarkan pada Mei lalu sebesar 9,16 miliar dolar AS. 

Robertson mengatakan, Pemerintah Selandia Baru tidak lagi mempertimbangkan strategi 'helikopter' dengan membagikan atau mendistribusikan langsung uang tunai pada masyarakat. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat