Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, J | SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO

Kabar Utama

Pemulihan Ekonomi Dikebut

Menkeu menyebut ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan pembentukan tim tersebut agar pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 bisa berjalan beriringan. 

Presiden membentuk tim itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam tim besar ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai ketua. Ia didampingi sejumlah menteri sebagai wakil, antara lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. 

Pelaksanaan kebijakan di lapangan dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana. Erick bertugas menyinergikan seluruh kementerian dalam mengaplikasikan program-program terkait penanganan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Dalam menjalankan tugasnya, Erick dibantu Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi. 

Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu tugas tim ini menyusun dan mengawal seluruh program pemulihan ekonomi. Alasannya, pemulihan ekonomi nasional diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama. Presiden Jokowi memerintahkan agar tim merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan. "Dalam arti keduanya ditangani kelembagaan yang sama dan koordinasi maksimal," kata Airlangga seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7). 

Erick sesuai ditunjuk sebagai selaku ketua pelaksana langsung menggelar rapat bersama Doni Monardo dan Budi Gunadi Sadikin. Ia menargetkan program kerja bisa disampaikan pada pekan ini kepada Airlangga sebagai ketua tim. Erick menilai, pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi dalam satu wadah merupakan sinyal positif dalam memerangi pandemi. Ia mengaku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan sejumlah menteri dan memetakan sektor-sektor usaha mana saja yang paling terdampak akibat adanya pandemi. 

"Kalau program sudah kita sepakati baru kita usulkan ke Presiden. Hari ini kami langsung buat rapat internal. Kita harapkan besok atau Rabu sudah ada garis besar dan bisa kita sampaikan ke Menko Perekonomian," ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. 

Erick menjelaskan, Presiden ingin penanganan Covid-19 berjalan bersamaan dengan penanganan pemulihan ekonomi. Erick mengatakan, masyarakat harus paham bahwa kebijakan normal baru bukan berarti masyarakat melakukan kegiatan secara normal tanpa adanya disiplin kesehatan.

Dalam menangani Covid-19, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas anggaran program PEN sebesar Rp 607,65 triliun dan anggaran bidang kesehatan Rp 87,55 triliun. 

photo
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/7). - (SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO)

Anggaran PEN paling besar dialokasikan untuk perlindungan sosial dengan nilai mencapai Rp 203,90 triliun. Program perlindungan sosial, antara lain, mencakup program keluarga harapan Rp 37,40 triliun, sembako Rp 43,6 triliun, prakerja Rp 20 triliun, dan BLT dana desa Rp 31,8 triliun. 

Alokasi anggaran PEN terbesar kedua berkaitan dengan stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun. Dalam program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunda hingga Rp 35,28 triliun hingga penjaminan modal kerja senilai Rp 1 triliun. Sedangkan, anggaran PEN lainnya dialokasikan untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, dan bantuan sektoral K/L atau pemda sebesar Rp 106,11 triliun. 

Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia berharap, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN lebih memprioritaskan sektor manufaktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet mengatakan, sektor manufaktur memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi untuk sektor manufaktur melambat dibandingkan tahun lalu. "Ini yang perlu dijadikan prioritas oleh satgas pelaksanaan program PEN," kata Yusuf, Senin (20/7).

Selain itu, Yusuf menambahkan, satgas pemulihan ekonomi juga perlu mengidentifikasi penyebab insentif UMKM belum termanfaatkan secara optimal. Menurut Yusuf, satgas arus memastikan sosialisasi berjalan lancar serta syaratnya tidak memberatkan.

 

Yusuf menilai, tujuan pembentukan satgas pemulihan ekonomi relatif baik untuk memantau evaluasi program PEN yang sudah dan akan disalurkan oleh  pemerintah. Namun, pemerintah perlu memperjelas cara kerjanya.  "Akan sangat membantu jika satgas bisa mengarahkan pemerintah daerah, untuk melakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," kata Yusuf. 

Ekonomi membaik

Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah mengatakan, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal ini tecermin dari penerimaan beberapa jenis pajak yang membaik dan sejumlah kegiatan ekonomi yang terlihat mengalami kenaikan.

Sri menyebutkan, purchasing manufacturing index (PMI) tumbuh 39,1 dari sebelumnya di tingkat 28,6. Selain itu, ekspor dan impor serta penerapan belanja modal menunjukkan perbaikan. “Ini menggambarkan tanda-tanda turn around, mengarah ke perubahan positif,” kata Sri dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) secara virtual, Senin (20/7).

Menurut dia, perbaikan ini tidak terlepas dari pelonggaran PSBB di banyak kota besar, termasuk Jakarta. Situasi ini berbeda kontras dengan April dan Mei. Saat itu, PSBB baru dilaksanakan di banyak kota. Dampaknya, aktivitas ekonomi terhambat dan mengganggu penerimaan pajak banyak sektor. Konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi domestik ikut tertekan.

Pada Juni, Sri mengatakan, kegiatan sektor riil seperti konstruksi tercatat menggeliat. Cadangan devisa pun mengalami peningkatan seiring penerbitan surat berharga negara (SBN) valuta asing. Situasi pemulihan juga terlihat pada penerimaan pajak, terutama jenis pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh negatif 41,0 persen. Meski masih kontraksi, situasinya membaik dibandingkan Mei yang menyusut sampai 53,9 persen. 

Dengan situasi tersebut, Sri meyakini Juni menjadi momentum arah pembalikan ekonomi Indonesia yang pada awal kuartal kedua mengalami pelemahan. "Ada harapan pemulihan," katanya. 

Sedangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganalisis kehilangan daya beli masyarakat akibat penurunan jam kerja saat pandemi Covid-19. Penurunan jam kerja utamanya terjadi pada dua sektor, yaitu sektor manufaktur dan sektor pariwisata.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, penurunan daya beli dibagi menjadi tiga kategori, yaitu direct impact, indirect impact, dan induced impact.

“Kehilangan daya beli masyarakat diperkirakan mencapai Rp 1.158 triliun yang menyebabkan ke sektor lainnya,” kata Suharso saat berkunjung ke kantor Harian Republika, Senin (20/7).

Dalam hal direct impact atau dampak langsung, Suharso menjelaskan, penurunan jam kerja pada pekerja sektor manufaktur dan pariwisata bisa mencapai Rp 374,4 triliun.  Kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya, sehingga akan menimbulkan efek domino ke sektor-sektor lainnya. "Ini yang masuk ke dalam kategori indirect impact dan induced impact.”

Berkaca dari hal tersebut, menurut dia, sektor industri dan pariwisata memegang peranan penting terhadap perekonomian. Oleh karena itu, Suharso menyebut fokus pemulihan ekonomi pada 2021 akan difokuskan pada tiga sektor, yakni industri, pariwisata, dan investasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat