JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam membangun sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses pendidikan berkualitas, program ini dipandang tidak hanya membuka kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerhati jaminan sosial ketenagakerjaan Teguh Purwanto menilai Sekolah Rakyat memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekadar menyediakan akses pendidikan gratis. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi kendaraan transformasi sosial karena menyasar kelompok masyarakat yang selama ini paling rentan tertinggal dalam pembangunan.

“Sekolah Rakyat memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak bangsa yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki kualitas kompetensi yang bagus untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk meraih masa depan yang cerah di masa mendatang. Ini langkah yang sangat luar biasa,” ujar Teguh di Jakarta.

Menurut Teguh, pendidikan merupakan instrumen paling fundamental dalam membentuk kualitas manusia. Sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter, pengembangan daya pikir kritis, kemampuan bersosialisasi, hingga kepemimpinan.

“Di sekolah bukan hanya belajar akademik, tetapi juga membangun logika, daya nalar, sosialisasi, dan leadership. Itu pondasi penting untuk menciptakan SDM unggul, tangguh memiliki dan daya saing unggul di masa depan,” katanya.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah berharap model pendidikan ini mampu memberikan lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus memastikan siswa memperoleh dukungan pendidikan secara menyeluruh.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan program tersebut kini telah menjangkau berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

“Jadi kalau kita lihat yang 166 sudah mulai melakukan proses belajar-mengajar sejak bulan Juli, Agustus atau September, Oktober tahun lalu, tahun 2025, itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di Aceh ada, di Papua juga ada, di NTT ada, di Sulawesi Utara juga ada,” kata Gus Ipul.

Menurut dia, sejumlah lokasi Sekolah Rakyat juga telah hadir di kawasan kepulauan dan wilayah 3T seperti Natuna dan Anambas. Di Maluku misalnya, saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual.

Pemerintah juga telah mengusulkan pembangunan lokasi baru di Ambon, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, dan Maluku Tenggara untuk memperluas jangkauan program tersebut.

Gus Ipul mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 100 sekolah permanen dengan kapasitas masing-masing mencapai 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

“Kita terus konsolidasi bersama Kementerian PU, diharapkan nanti tahun depan sudah bisa 200 gedung Sekolah Rakyat bisa dibangun. Kita sedang bekerja keras ini supaya daerah bisa menyediakan tanah dengan seluruh persyaratan lainnya,” katanya.

Hingga kini sekitar 15 ribu anak dari keluarga prasejahtera telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat signifikan pada tahun ajaran baru Juli 2026 karena pemerintah menargetkan penerimaan 32.640 siswa baru.

Selain menyoroti pentingnya akses pendidikan, Teguh juga menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik dan sistem pendukung yang ada di dalamnya. Menurut dia, guru yang bertugas di Sekolah Rakyat menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan guru pada umumnya.

Selain mengajar, mereka juga mendampingi siswa di lingkungan asrama, bekerja dalam sistem bergilir, serta bersedia ditempatkan di berbagai wilayah Indonesia yang tidak selalu memiliki fasilitas memadai.

“Tanggung jawab mereka bukan hanya akademik, tetapi juga sosial, emosional, bahkan spiritual bagi anak-anak dari kelompok paling rentan,” ujarnya.

Karena itu, Teguh menilai langkah pemerintah menempatkan guru Sekolah Rakyat dalam skema Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) merupakan keputusan yang tepat. Skema tersebut dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan sosial yang lebih baik bagi tenaga pendidik.

“Keputusan menempatkan guru Sekolah Rakyat dalam skema ASN PPPK adalah langkah yang tepat. Negara hadir memberikan kepastian atas hak-hak dasar mereka dalam bentuk jaminan sosial sebagai pekerja sekaligus pendidik,” katanya.

Menurut Teguh, perlindungan tersebut harus mencakup seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua hingga program pensiun.

Ia menilai perlindungan sosial bagi tenaga pendidik bukan sekadar biaya yang harus ditanggung negara, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas pendidikan nasional.

Mengacu pada sejumlah penelitian internasional, termasuk studi RAND Corporation pada 2021, stabilitas tenaga pendidik disebut menjadi salah satu faktor paling menentukan keberhasilan pendidikan, terutama di lingkungan sekolah yang melayani kelompok masyarakat rentan.

“Investasi pada kesejahteraan guru adalah investasi langsung terhadap kualitas output pendidikan. Setiap perlindungan yang diberikan kepada guru akan kembali dalam bentuk kualitas SDM anak bangsa yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Teguh.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dalam ekosistem Sekolah Rakyat, mulai dari guru, tenaga administrasi, hingga seluruh pekerja pendukung program. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan risiko kerja khusus sekolah berasrama, peningkatan literasi jaminan sosial, serta pemantauan kepesertaan secara real time.

“Program yang kuat adalah program yang melindungi seluruh pihak di dalamnya, dari siswa di ruang kelas hingga guru yang menjaga mereka sepanjang malam,” katanya.

Bagi pemerintah, Sekolah Rakyat merupakan salah satu instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dengan menjangkau anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, program ini diharapkan mampu menciptakan mobilitas sosial yang lebih besar di masa depan.

Jika berhasil dijalankan secara konsisten, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan, tetapi juga fondasi pembangunan SDM nasional yang mampu mempersempit kesenjangan sosial dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat