JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan layanan pembayaran transportasi umum massal yang terintegrasi. Empat BUMD, yakni PT MRT Jakarta (MRTJ), PT Transportasi Jakarta (TJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan berkolaborasi dengan BUMN, menghadirkan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) mewujudkan sistem integrasi pembayaran antarmoda ini.

Kolaborasi tersebut dituangkan dalam penandatanganan Head of Agreement (HOA) Penyelenggaraan Sistem Integrasi Pembayaran Antar- Moda Transportasi di Balai Agung, Selasa (30/6). Hadir dalam acara penandatanganan perjanjian tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan; Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria; Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo; dan perwakilan dari Kemenhub, serta pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan, perlunya kolaborasi menyediakan layanan transportasi umum massal yang terintegrasi. Bukan hanya modanya, melainkan juga tarif dan sistem pembayarannya agar lebih efisien dari sisi pengguna transportasi. 

Kolaborasi ini, menurut dia, akan memudahkan masyarakat mengakses dan mendorong masyarakat agar lebih memilih menggunakan transportasi umum massal. Anies menyadari di kota megapolitan sebesar Jakarta, tidak mungkin transportasi umum dikelola sendiri-sendiri, pengelolaan transportasi umum ini harus terintegrasi. 

"Intinya adalah dengan adanya pengintegrasian ini maka insya allah pengguna moda transportasi umum di Jakarta jumlahnya akan meningkat, target kita bisa kembali ke situasi 98 di mana porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya 75 persen,” kata Anies, Selasa (30/6).

Anies juga mengapresiasi kerja sama yang terjalin. Anies juga mengingatkan agar mekanisme sistem pembayaran nantinya tetap harus bermuara kepada keadilan sosial yang membuat layanan sistem integrasi pembayaran harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Anies menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengintegrasian ini. 

"Meskipun pengelolaan ini dikelola secara B to B (business to business), tetapi tujuannya tetap untuk keadilan sosial. Seperti halnya apa yang digagas Bung Hatta saat bicara ekonomi Indonesia, adalah mekanisme pasar untuk mencapai keadilan sosial,” ujar Anies.

Selain itu, Anies juga berharap agar integrasi pembayaran ini mampu mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Sehingga, masyarakat merasakan tarif yang lebih ekonomis dalam menggunakan jasa transportasi umum massal.

“Penduduk Jakarta biaya hidupnya tinggi dan salah satu komponen besar adalah biaya transportasi, ketika biaya transportasi bisa turun maka rakyat kita bisa saving lebih banyak, jika mereka bisa melakukan itu maka kemandirian mereka akan lebih tinggi,” kata dia.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang juga hadir dalam acara itu mengapresiasi kerja sama yang dilakukan keempat pengelola layanan transportasi umum untuk menciptakan sistem pembayaran layanan yang terintegrasi.

"Integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dari semua kalangan, baik itu pemerintah pusat maupun Pemprov DKI, BUMN maupun BUMD. Semangat kolaborasi ini harus kita jaga terus” kata Kartika.

Perusahaan patungan itu nantinya akan menyelenggarakan beauty contest untuk memilih rekanan strategis, yang akan bekerja sama untuk mewujudkan integrasi pembayaran antarmoda transportasi. Integrasi layanan direncanakan akan menggunakan metode Electronic Fare Collection (EFC) atau sistem pengumpulan tarif secara elektronik, seperti yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) sejak akhir 2017.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat