BOGOR -- Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor senilai Rp 15 miliar yang bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akhirnya juga turut ditunda. Biaya pembangunan tersebut harus direalokasi dan direfokusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Awalnya tetap berjalan pengerjaan alun-alun ini, tapi ternyata juga ikut ditunda," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor Febby Dermawan, Rabu (17/6).

Proyek pembangunan alun-alun menjadi satu-satunya proyek yang disetujui Pemprov Jabar untuk dilanjutkan pengerjaannya. Namun, pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, memaksa Pemprov Jabar juga menunda pembiayaannya.

Lokasi alun-alun direncanakan di kawasan Plaza Taman Topi. Pembangunan alun-alun Kota Bogor di bekas Plaza Taman Topi itu dilakukan seiring dengan habisnya masa kontrak PT Eksotika selaku pengelola tempat objek wisata permainan itu dengan pemerintah daerah setempat.

Selain alun-alun, telah terdapat sejumlah proyek pembangunan dari bantuan Pemprov Jabar yang lebih dulu ditunda. Di antaranya pelebaran jembatan di Jalan Otto Iskandardinata (Otista) senilai Rp 40 miliar, penataan kawasan Suryakencana (Surken) senilai Rp 30 miliar, dan revitalisasi kawasan Situ Gede sebesar Rp 5 miliar.

Seharusnya, pengerjaan proyek-proyek tersebut harusnya mulai dikerjakan tahun ini. Febby menerangkan, proyek pembangunan Alun-Alun Kota Bogor di lahan bekas Taman Topi itu telah memasuki tahap lelang konstruksi. Namun, akibat pembiayaan yang ditunda, proses lelang juga harus dihentikan.

Proyek tersebut nantinya akan menambah keelokan Bogor sebagai kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang indah. Alun-alun terutama, akan menjadi pilihan destinasi masyarakat setelah mereka turun dari kereta komuter. Di sanalah masyarakat akan banyak meluangkan waktu untuk beristirahat dan bercengkrama bersama keluarga. 

Area wisata lainnya, seperti Suryakencana juga akan menjadi destinasi wisata yang menarik. Sebab di sana terdapat sejumlah penginapan berbintang yang dikelilingi area wisata kuliner dan Kebun Raya Bogor. Dengan menginap di sana, wisatawan dapat menikmati pemandangan Kota Bogor dari ketinggian sambil berenang (wisata air). Juga mengunjungi destinasi wisata tadi dengan berjalan kaki.

Lebih lanjut, Febby menjelaskan, usai disetujui Pemprov Jabar, pihaknya telah membentuk tim pengawas untuk mengawal proses lelang. Namun, karena pengerjaan fisik ditunda, tim pengawas juga harus dibubarkan.

Meski begitu, Feby menjelaskan, pihaknya akan kembali mengusulkan anggaran ke Pemprov Jabar pada 2021. Dia menuturkan, akan kembali menyusun proposal dan kembali melengkapi berkas pengajuan.

 

Kita akan kembali persiapkan. Insya Allah kita kembali ajukan tahun depan, tapi untuk analisis dampak lingkungannya tetap kita laksanakan.

 

FEBY DERMAWAN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Alun-Alun Kota Bogor

 

SHARE    

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, Pemprov Jabar meminta semua daerah di wilayahnya agar mengkaji ulang pembangunan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, baik provinsi maupun kota/kabupaten juga sedang merealokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke penanganan Covid-19.

Dedie mengatakan, pihaknya telah berupaya memperjuangkan agar proyek pembangunan strategis di Kota Bogor yang bersumber dari bantuan Pemprov Jabar dapat dilanjutkan pengerjaannya. Namun, biaya penanganan Covid-19 yang cukup besar membuat proyek pembangunan juga terpaksa ditunda.

"Bahasanya bukan tidak jadi. Provinsi tetap akan memberikan bantuan anggaran, tapi dialokasikan pada 2021," kata Dedie.

Dedie mengakui, pemerintah sedang berkonsentrasi pada penanganan dan pencegahan persebaran Covid-19. Karena itu, dia tak memungkiri akan banyak program pemerintah, khusus proyek pembangunan yang akan tersendat.

"Karena, tidak ada hal lain kecuali pemerintah memikirkan bagaimana semua warga selamat. Itu dulu," ujar Dedie.

Petugas menggunakan alat berat membongkar lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (2/12/2019). Pembongkaran 200 PKL yang dilakukan petugas gabungan Satpol PP Kota Bogor, Penjaga Taman, TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Perhubungan Kota Bogor tersebut merupakan tahapan untuk pembangunan Alun-alun Kota Bogor di Taman Topi pada tahun 2020 - (ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO)

SHARE    

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta Pemkot Bogor berupaya mengerjakan proyek pembangunan. Dia menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya tetap dibagi tugasnya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Sebab, Atang menilai, tak semua OPD terlibat langsung dalam penanganan Covid-19.

Dengan adanya proyek pembangunan, Atang mengatakan, roda perekonomian di masyarakat dapat kembali bergerak. Apalagi, kata dia, akan semakin baik bila pengerjaan dapat melibatkan masyarakat Bogor.

"Sebisa mungkin proyek infrastruktur itu dapat dilakukan dengan padat karya dengan melibatkan warga Bogor sendiri yang, misalnya, sempat terdampak dirumahkan, kehilangan pekerjaan, dan sebaginya," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat