Kabar Utama
Era Kenormalan Baru Dimulai
Era kenormalan baru di beberapa daerah dengan merelaksasi kegiatan.
JAKARTA -- Era kenormalan baru dimulai di beberapa daerah mulai hari ini, Senin (8/6). Kegiatan yang sebelumnya ditutup atau dibatasi secara ketat, mulai direlaksasi dengan syarat memperhatikan protokol kesehatan.
Provinsi DKI Jakarta sejak Jumat (5/6) telah memulai pembatasaan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang salah satunya mengizinkan kembali dibukanya rumah ibadah. Sementara daerah-daerah lain, seperti di Jawa Barat, mulai hari ini menerapkan PSBB proporsional sebagai persiapan era kenormalan baru yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Di Ibu Kota, kegiatan di sejumlah sektor akan kembali dibuka mulai Senin ini, antara lain perkantoran, perindustrian, dan pergudangan dengan catatan jumlah pegawai yang bekerja maksimal 50 persen dari kapasitas kantor. Ojek online (ojol) yang sebelumnya hanya boleh mengantar pesanan makanan dan barang, juga dibolehkan membawa penumpang.
Para driver ojol mengaku bersyukur karena layanan penumpang kembali dibuka. Sebab, pendapatan mereka turun drastis selama layanan tersebut ditutup. Seorang pengemudi ojol di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Aris Sunarto (47 tahun), menceritakan, ia bisa mengantongi pemasukan hingga Rp 300 per hari.
"Pendapatan saya turun hingga 80 persen selama hanya dibolehkan mengantar makanan dan barang. Sedangkan jumlah driver semakin banyak, saingannya lebih ketat," kata Aris saat ditemui di depan salah satu pusat perbelanjaan di Pondok Indah, kemarin.
Meski nanti harus menerapkan protokol kesehatan, Aris mengaku siap. Ia mengaku sudah menyiapkan masker dan menyediakan penyanitasi tangan. Ia pun berharap penumpang lebih kooperatif menerapkan protokol pencegahan, salah satunya dengan membawa helm sendiri.
"Jadi biar sama-sama enak, penumpang bawa sendiri. Penumpang nyaman kita juga enak. Kalau helm dari kita kan dipakai penumpang siapa saja," ujarnya.
Driver ojol lainnya, Rio Syarifudin (37 tahun), turut bersuka cita karena akan bisa kembali mengangkut penumpang. Bagi pria asal Brebes tersebut, layanan penumpang menjadi sumber pemasukan terbesar sejak menjadi pengemudi ojek daring setahun lalu. Jumlahnya mencapai 50 persen dari total pendapatan. "Saya biasa antar orang pergi dan pulang kantor, sama anak sekolah. Biasanya pada kasih tip apalagi yang buru-buru telat. Jadi pemasukan gede juga," kata dia.
Pekerja yang biasa mepakai layanan antar ojek daring, Siti Isrofiyah, mengaku gembira layanan tersebut akan kembali dibuka. Meski harus menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, sarung tangan, dan membawa helm sendiri, dirinya tidak keberatan. Baginya hal tersebut penting untuk menjaga kesehatan diri sendiri. "Jadi //kan// lebih steril. Kalau helm abang-abang ojol kan kita gak tahu siapa saja yang sudah memakainya," kata dia, Ahad. Selama layanan antar penumpang ditiadakan, ia mengaku kesulitan mencari moda angkutan alternatif menuju tempat kerjanya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut positif kebijakan masa transisi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada masa transisi, perkantoran kembali dibuka dengan proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah 50 persen dari jumlah karyawan.
"Kita mau tidak mau ikuti. Ini hanya sekadar perpanjang napas. Kalau kita buka memang ada risiko, kalau tutup terus risikonya besar juga," kata Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono kepada Republika, Ahad.
Sutrisno menilai pelaku usaha menghadapi situasi pelik lantaran terdapat risiko pada masing-masing opsi yang diambil pemerintah, baik kembali membuka perkantoran atau tidak. Kata Sutrisno, pelaku usaha saat ini fokus pada penerapan protokol kesehatan agar tidak terdapat karyawan yang terpapar virus corona. "Kita coba jalani dulu (normal baru-red)," kata dia.
Sutrisno meminta pemerintah tidak memberikan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang dinilai tidak memenuhi seluruh aturan protokol kenormalan baru. Ia mencontohkan sikap pemerintah Jepang yang sebatas mengumumkan nama perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan protokol kesehatan tanpa harus memberikan sanksi hukum.
Ia juga berharap pemerintah memberikan keringanan bagi dunia usaha, baik dari sisi pajak hingga tagihan listrik. Sutrisno menilai usulan dunia usaha agar tidak dikenakan abodemen minimum mesti direalisasikan.
"Kita sudah usulkan jangan dikenakan abodemen minimum, mestinya sesuai dengan yang kita gunakan. Jangan pakai (listrik) atau tidak pakai harus bayar segini, itu yang enggak beres. Kita enggak gunakan kok suruh bayar," katanya.
Di daerah lainnya, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyatakan ada 16 kabupaten dan kota yang mulai menerapkan new normal atau tatanan normal baru, produktif, aman dan bebas covid-19 mulai Senin (8/6). Daerah tersebut, antara lain, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang.
"Kami menetapkan PSBB tahap III berakhir hari ini. Kemudian 16 kota dan kabupaten akan mulai normal baru pada Senin, 8 Juni," kata Irwan Prayitno di Kantor Gubernur Sumbar, Ahad (7/6).
Irwan menyebut Kota Bukittinggi sudah lebih dulu melaksanakan kenormalan baru sejak 1 Juni. Bukittinggi hanya melaksanakan PSBB sampai tahap II. Sementara, dua daerah tingkat II di Sumbar yang belum melaksanakan new normal adalah Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Irwan menjelaskan, 16 kabupaten/kota akan melaksanakan kenormalan baru karena reproduction number sudah di bawah angka 1. Alasan kedua adalah karena sudah siap dalam penanganan kesehatan, yakni penanganan pasien positif Covid-19, penelurusan, dan isolasi.
Di Kota Sukabumi, Jawa Barat, pemerintah daerah setempat terus memantau waktu operasional kegiatan perdagangan, khususnya kafe dan rumah makan. Hal ini sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasan baru (AKB).
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi pada Sabtu (6/6) malam pun memantau langsung hal tersebut menjelang penerapan AKB. Dalam kesempatan itu, ia meminta pengusaha kafe dan rumah makan mengikuti ketentuan jam buka di masa pandemi Covid-19, yakni hingga pukul 22.00 WIB. ''Upaya ini dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Ahad (7/6).
Ia menegaskan, kedisiplinan warga sangat penting. Pemkot pun akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai protokol kesehatan, terutama mengenai penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun.
Fahmi mengingatkan, sejumlah kegiatan memang akan dibuka pada era kenormalan baru, namun tetap ada pembatasan. Jangan sampai, kata dia, warga menganggap dengan selesainya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka boleh melakukan apa saja di tengah masa pandemi Covid-19.
Pengawasan
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan, aparat TNI dan Polri siap mendukung penerapan prosedur dan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat selama pandemi corona. Prajurit TNI dan Polri pun telah diturunkan di berbagai tempat untuk mengingatkan masyarakat pentingnya mematuhi protokol kesehatan.
Hadi mengatakan, aparat akan melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis dalam menjalankan tugasnya.
"Prajurit (TNI dan Polri) di lapangan berinteraksi secara humanis mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan tersebut, sehingga masyarakat bisa beraktivitas namun tetap aman dari Covid-19," ujar Panglima TNI usai berolahraga bersama Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran resmi Istana, Ahad (7/6).
Hadi menjelaskan, TNI dan Polri secara bersama-sama telah menerjunkan anggotanya di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang masuk dalam zona merah serta di 102 kabupaten/kota yang merupakan zona hijau.
Kapolri Idham Azis juga menyampaikan, kunci utama bagi masyarakat untuk produktif namun tetap aman dari penyebaran Covid-19 ialah berdisiplin mengikuti protokol kesehatan dan imbauan pemerintah. Dia menambahkan, TNI dan Polri juga akan menambah pasukannya untuk turun di 138 kabupaten/kota yang masuk dalam zona kuning penyebaran Covid-19.
"Saya bersama Bapak Panglima, mengimbau kepada masyarakat untuk bersama mendisiplinkan diri agar kita terhindar dari Covid-19, karena Covid-19 tidak memilih siapa yang akan menjadi sasarannya. Ini penting, pembelajaran mengenai disiplin tadi," ucap dia.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Nasional | Berlangganan
Cak Imin Pastikan Lawan Koalisi Khofifah di Jatim
Mujadid | Berlangganan
Sang Mufasir dari Serambi Makkah
Kisah | Berlangganan
Ketika Nabi Musa 'Menghajar' Malaikat Maut
TERPOPULER
Kabar Utama | Berlangganan
Pejuang Palestina Gempur IDF di Tengah dan Utara Gaza
Login Gmail
Login Facebook