Oleh PANDU WIBOWO, Pegawai Komisi Aparatur Sipil Negara, Peneliti Kebijakan Publik Center for Information and Development Studies (CIDES) Indonesia

Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan hari ini menjadi perhatian dunia. Dua negara itu berhasil menerapkan kebijakan yang cepat dan tepat dalam penanganan kasus Covid-19 dengan optimalisasi peran serta birokrasi.

Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui, keduanya memiliki strategi terbaik dalam menangani pandemi. Perizinan birokrasi yang tak berbelit membuat Korsel berhasil membuat kebijakan cepat dalam penanganan Covid-19.

Salah satunya, rapid test dan diagnostic test kepada masyarakat Korsel. Selain itu, penerbitan perizinan administrasi terkait keperluan kesehatan, keuangan, dan lainnya sangat dirasakan mudah oleh masyarakatnya. 

Sama halnya dengan Korsel, Taiwan menjadi negara dengan digitalisasi birokrasi cukup baik pada masa pandemi Covid-19. Negara ini berhasil memberikan informasi dan pelayanan responsif kepada masyarakatnya tentang perkembangan penanganan Covid-19.

Mereka memberikan layanan administrasi lainnya secara daring sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan rutinitas dan memenuhi kebutuhannya dengan baik selama masa pandemi.

Belajar dari Korsel dan Taiwan, Indonesia juga memiliki modalitas dan visi birokrasi yang baik dalam penanganan Covid-19. Belum lama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19.

Petugas berjaga di depan Mall Pelayanan Publik, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/3). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menutup sementara pelayanan administrasi kependudukan kecuali perekaman KTP-el, pengurusan BPJS serta rumah sakit, sedangkan untuk pengurusan lainnya dapat dilakukan secara daring guna mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19) - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Seluruh kementerian, lembaga, dan pemda merasakan pemangkasan anggaran tersebut sehingga banyak kegiatan perlu penyesuaian. Namun, hal ini bukan menjadi alasan tidak memberikan pelayanan publik secara optimal. 

Anggaran memang dikurangi, tetapi kreativitas dan inovasi tidak dapat dihalangi. Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, aparatur sipil negara (ASN) dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Para ASN mulai dari pejabat pimpinan tinggi (PPT) hingga staf dituntut kreatif dan inovatif menjalankan birokrasi pada masa pandemi. Maka itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan efektif.

Strategi jangka pendek, di antaranya penerapan birokrasi digital, standardisasi pelayanan, profesionalisme SDM aparatur. Penerapan birokrasi digital sangat dibutuhkan dalam masa pandemi.

Selain untuk memberikan informasi terkini soal penanganan Covid-19, birokrasi digital dapat menjadi way of services terbaik kepada masyarakat. Sebab, dampak birokrasi digital adalah kecepatan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Setiap instansi pemerintah harus memperhatikan standardisasi pelayanan publik dari lima aspek, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan terciptanya inovasi pelayanan publik.

Birokrasi digital dan standardisasi pelayanan sebagaimana disampaikan di atas, selanjutnya tidak dapat berjalan sesuai harapan tanpa didukung profesionalisme SDM aparatur.

Profesionalisme seharusnya sudah menjadi budaya dalam birokrasi, sebagaimana disampaikan oleh Wilhelm Friedrich Hegel, yakni, “Professionalism is an important value in a bureaucratic culture.’’ 

Oleh sebab itu, apa pun kondisinya, ASN adalah garda terdepan seperti halnya tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka bersama-sama menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Birokrasi digital, standardisasi pelayanan, dan profesionalisme SDM aparatur menjadi strategi jangka pendek dalam menjalankan birokrasi pada masa pandemi ini.

Tantangan selanjutnya setelah ketiga strategi jangka pendek ini dijalankan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan birokrasi yang dikeluarkan.

Jangan sampai terjadi kembali contoh kasus di salah satu pemda, yang salah satu warganya mengalami gagap pelayanan publik secara daring.

Pada saat itu, salah satu warga tidak mengetahui bahwa sejak kasus Covid-19, pemda menutup pelayanan tatap muka dalam pengurusan pembaharuan kartu keluarga.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktivitas di Kantor Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya untuk tidak bepergian ke luar daerah dan berkegiatan mudik sampai masa darurat Covid-19 di Indonesia berakhir. - (Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)

SHARE    

Warga tersebut tetap menunggu sampai kemudian ada petugas yang datang menghampirinya dan memberikan informasi bahwa pelayanan bukan dilakukan secara manual lagi, melainkan secara daring.

Dengan kasus di atas, tantangan tentang pemberian pemahaman kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam membumikan kebijakan publik.

Sebagai aktor birokrasi sekaligus pelayan publik, para ASN harus berperan penting untuk memberikan pemahaman dan mengedukasi masyarakat dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab.

Strategi selanjutnya adalah strategi jangka panjang. Strateginya adalah menjalankan roda birokrasi yang efektif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Salah satu kunci suksesnya penanganan Covid-19 di Korsel adalah penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan baik sebelum adanya pandemi tersebut.

Korsel berhasil melakukan penyederhanaan birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah sehingga dampaknya adalah pemerintahan menjadi solid. Kebijakan yang dibuat pusat mampu turun dan dijalankan dengan cepat oleh pemerintah daerah.

Begitupun dengan pelayanan. Pelayanan cepat dan responsif selama masa pandemi menjadikan masyarakat Korsel puas terhadap pemerintahannya. Penyederhanaan birokrasi harus menjadi agenda penting selanjutnya dalam rangka percepatan pelayanan publik.

Adanya agenda penyederhanaan birokrasi melalui penghilangan beberapa eselon di kepegawaian negeri akan menuai dampak signifikan dalam percepatan pelayanan di birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dapat memisahkan sebuah hal yang salah dan lambat dengan sistem yang telah dibangun.

Penyederhanaan birokrasi diharapkan, dapat membuat sistem birokrasi berdasarkan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Semakin cepat, masukan dan laporan dari masyarakat, itu akan lebih baik dan cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Selain itu, penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebuah kebijakan tidak dibahas secara lama dan berjenjang panjang dengan cara disposisi-disposisi, tetapi kebijakan dapat diputuskan dengan cepat dan tepat dalam rangka memberikan pelayanan yang responsif sekaligus memuaskan masyarakat.

Dengan agenda penyederhanaan birokrasi tersebut, Indonesia akan menjadi negara demokrasi modern yang mengedepankan kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, apabila dihadapkan dalam sebuah ujian seperti pandemi Covid-19 ini, Indonesia telah siap dalam mengatasinya karena memiliki birokrasi yang kuat, tetapi tidak kaku dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat