Warga melintas di bawah spanduk yang menyarankan orang untuk tetap di rumah selama pandemi COVID-19 di Aceh Besar, Aceh, Jumat (10/4/2020). Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengingatkan agar masyarakat tidak beraktivitas di | IRWANSYAH PUTRA/ANTARA FOTO

Tajuk

11 May 2020, 02:00 WIB

Jangan Buat Bingung

Pemerintah tidak boleh ragu dan mengeluarkan kebijakan

Pemerintah harus serius dan tegas dalam menangani pandemi Covid-19. Meski telah berselang dua bulan, pandemi ini masih terus mengancam. Berdasarkan data, sampai Ahad (10/5), total kasus positif Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 14.032 orang. Dari jumlah itu, rasio kematian pasien terhadap jumlah keseluruhan kasus positif mencapai level 6,93 persen.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang terdampak parah, seperti Amerika Serikat dan Italia, angka itu memang terkesan kecil. Akan tetapi, potensi penyebaran yang lebih luas tetap saja harus diwaspadai.  

Jika kembali melihat data pada Sabtu (9/5), angka penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional mencatatkan rekor, yakni 533 orang dalam satu hari. Sementara sejak Rabu (6/5) hingga Jumat (8/5), penambahan kasus positif Covid-19 berturut-turut sebanyak 367 orang, 338 orang, dan 336 orang setiap harinya.

Melihat data itu, pemerintah pun mengakui bahwa hingga saat ini belum terbentuk pola grafik yang konsisten terhadap pandemi ini. Hal tersebut mengingat beberapa waktu lalu pemerintah sempat menyampaikan bahwa terjadi penurunan signifikan angka penularan Covid-19. Dengan kata lain, angka-angka tersebut bisa saja turun, bahkan naik secara tiba-tiba.

Karena itu, ikhtiar untuk menjaga penularan dan memutus mata rantai Covid-19 penting untuk tetap dipertahankan. Misalnya saja, mulai dari kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak serta tetap di rumah.

 
Di satu sisi, pemerintah meminta agar masyarakat tetap disiplin dan tetap menjaga jarak fisik serta sosial. Akan tetapi, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang terkesan kontradiksi.
 
 

Untuk menjaga ikhtiar ini tetap berjalan, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh ragu dan mengeluarkan kebijakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun meminta pemerintah untuk dapat bersikap dan bertindak tegas. Khususnya mengenai situasi pandemi Covid-19 di Indonesia, apakah sudah terkendali atau belum.

Permintaan itu bukan tanpa alasan. Saat ini, terjadi kebingungan di masyarakat mengenai situasi yang dihadapi. Di satu sisi, pemerintah meminta agar masyarakat tetap disiplin dan tetap menjaga jarak fisik serta sosial. Akan tetapi, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang terkesan kontradiksi, seperti melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembukaan bandara, serta dibolehkannya pengoperasian semua moda angkutan yang ada.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5), Jokowi meminta agar masyarakat bisa berdamai dengan Covid-19 hingga ditemukan vaksin untuk mengatasi penyakit itu.

Pernyataan itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada Maret lalu. Ketika itu, Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerja sama dalam melawan Covid-19. Terutama aktif dalam memimpin upaya penemuan antivirus dan obat. Bahasa yang digunakannya adalah 'peperangan' melawan Covid-19. Tak heran jika kemudian masyarakat menjadi bingung menyikapi pandemi saat ini.  

Seharusnya pemerintah dapat menggunakan pola komunikasi yang lebih baik yang memperlihatkan keseriusan dan ketegasan untuk mengatasi Covid-19. Pemerintah harus dapat hadir dan menjadi pemimpin yang dapat membawa rakyatnya mengatasi krisis yang dihadapi. Jika tidak, jangan terlalu berharap kita akan dapat melewati pandemi ini dengan baik. n


×