OLEH Piter Abdullah (Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies)

Dua tahun seperti berjalan lambat. Masa dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo diwarnai berbagai tantangan, mulai dari demonstrasi pada Agustus 2025 hingga gejolak pasar keuangan pada Februari dan Oktober 2026.

Kinerja Presiden Prabowo kerap mendapat sorotan negatif. Namun, apakah memang tidak ada catatan positif? Tulisan ini mencoba melihat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo secara lebih objektif: program apa saja yang sudah berjalan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat, serta program apa saja yang masih perlu diperbaiki karena belum berjalan sesuai harapan dan memunculkan cukup banyak sentimen negatif.

Positif tetapi kurang terekspos

Cukup banyak program Presiden Prabowo yang sebenarnya berjalan baik, memberikan manfaat, dan diterima masyarakat, tetapi belum banyak mendapat perhatian publik. Di antaranya adalah program Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat.

Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah program Presiden Prabowo yang memberikan layanan skrining atau pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai kelompok usia. Tujuannya adalah mengalihkan pendekatan pengobatan kuratif ke pencegahan atau preventif guna mendeteksi penyakit sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat.

Sasaran program CKG sangat luas, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, usia produktif atau dewasa, hingga lanjut usia (lansia). Pemeriksaan dilakukan satu kali dalam setahun, bertepatan dengan momen hari ulang tahun peserta, berlaku sejak hari ulang tahun hingga 30 hari berikutnya.

Hingga akhir Oktober 2026, tercatat lebih dari 109 juta penduduk telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Layanan tersebut tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan dukungan 10.318 puskesmas atau sekitar 99,8 persen dari total nasional. Selain melalui puskesmas, jangkauan CKG juga diperluas melalui sekolah-sekolah dan klinik tempat kerja.

Berdasarkan data rekam medis hingga kuartal akhir 2026, hasil skrining nasional menunjukkan bahwa mayoritas masalah kesehatan yang terdeteksi di masyarakat adalah hipertensi, diabetes, dan karies gigi. Lebih lanjut ditemukan bahwa sekitar 6,81 juta peserta yang pada tahun lalu terdiagnosis tekanan darah tinggi dan kembali memeriksakan diri tahun ini, sebanyak 46,9 persen di antaranya berhasil mengendalikan tekanan darah menjadi lebih stabil berkat pemantauan rutin.

Data yang didapatkan dari CKG sesungguhnya penting untuk dijadikan dasar kebijakan dalam melakukan pencegahan penyakit sejak dini. Pada gilirannya, langkah tersebut dapat membantu mengendalikan peningkatan biaya di BPJS Kesehatan.

CKG adalah program Presiden Prabowo yang memberikan manfaat besar dan diterima masyarakat, tetapi belum banyak mendapatkan ruang dalam pemberitaan.

Seperti CKG, Sekolah Rakyat juga termasuk program Presiden Prabowo yang berjalan baik, memberikan manfaat, dan diterima masyarakat, tetapi relatif minim publikasi.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan formal berbasis asrama (boarding school) yang diselenggarakan pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta kelompok masyarakat rentan. Program ini diatur secara hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025.

Tujuan utama program Sekolah Rakyat adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan berkualitas tinggi sekaligus menjamin hak belajar bagi anak-anak dari latar belakang sosial-ekonomi yang sulit dijangkau.

Sekolah Rakyat mencakup pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMA) dengan menerapkan kurikulum nasional yang diperkuat pendekatan kontekstual, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta penguatan karakter, kedisiplinan, literasi digital, dan keterampilan hidup (life skills).

Sekolah Rakyat menggunakan sistem seleksi atau penjaringan siswa berdasarkan data sosial ekonomi desil 1 dan desil 2 atau keluarga dengan kondisi paling tidak mampu, tanpa melalui tes seleksi akademik.

Hingga Oktober 2026, program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan awal Januari 2026 yang baru mencatatkan 166 lokasi rintisan.

Dari 182 lokasi operasional tersebut, sebanyak 93 titik telah berhasil dibangun menjadi gedung sekolah permanen Tahap II oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sisanya terdiri atas 81 Sekolah Rakyat rintisan tetap dan 85 rintisan baru yang sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara secara fungsional.

Sekolah Rakyat saat ini telah menampung lebih dari 14.700 hingga 15.000 peserta didik dari keluarga prasejahtera pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Masih menjadi sorotan

Semua program Presiden Prabowo sesungguhnya memiliki tujuan yang baik. Namun, ada beberapa program yang pelaksanaannya masih menghadapi persoalan perencanaan dan tata kelola.

Program-program inilah yang kemudian lebih banyak mendapat sorotan dan ikut membentuk persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Dua program yang selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo cukup sering mendapatkan pemberitaan negatif adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Program MBG adalah program yang sudah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye dan kemudian diimplementasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Program ini resmi berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025.

Program MBG memiliki tujuan penting, yaitu memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), menekan angka stunting, membantu konsentrasi dan daya belajar siswa di sekolah, sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.

Program MBG diyakini mampu memberdayakan petani, nelayan, UMKM, koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang difungsikan sebagai penyedia rantai pasok bahan pangan.

Namun, implementasi yang belum sepenuhnya ditopang tata kelola yang kuat sempat membuat program MBG menjadi sorotan. Sejumlah pejabat pimpinan BGN berhadapan dengan proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Di sisi lain, pelaksanaan program MBG juga sempat diwarnai kejadian keracunan dan makanan yang terbuang.

Persepsi negatif terhadap program MBG kemudian cukup mendominasi pemberitaan di masyarakat. Praktik program MBG yang berjalan baik, memberikan manfaat, dan diterima masyarakat bukannya tidak ada, tetapi pemberitaannya relatif minim dan kerap tertutup oleh berbagai persoalan yang muncul.

Program Presiden Prabowo yang juga terus mendapatkan perhatian adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, menggerakkan potensi lokal, dan mengentaskan kemiskinan dari tingkat desa atau kelurahan.

Program ini diluncurkan secara resmi pada 21 Juli 2025 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan target pembentukan sekitar 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.

Sejak awal dicanangkan, program KDMP telah memunculkan berbagai tanggapan dan kritik dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga tokoh politik.

Tanggapan pertama terkait dengan prinsip-prinsip koperasi yang seharusnya bersifat bottom-up. Pembentukan KDMP dilakukan secara serentak dari atas ke bawah (top-down) oleh negara dan melibatkan BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara. Pola ini dinilai oleh sejumlah pihak belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar kedaulatan anggota dan Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013.

Sejalan dengan kritik tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa program KDMP dapat menghadapi persoalan serupa dengan Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa lalu yang dinilai terlalu bergantung pada intervensi negara.

Kekhawatiran kedua berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kewajiban angsuran utang koperasi, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 dan PMK Nomor 15 Tahun 2026.

Sementara itu, skema pembiayaan KDMP yang menggunakan pinjaman bank, mencapai Rp 3 miliar per unit dengan agunan dana desa/APBN, juga memunculkan kekhawatiran terkait potensi gagal bayar dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa.

Masih terkait penggunaan dana desa, muncul pula pandangan bahwa KDMP berpotensi mengurangi ruang desa dalam mengelola anggaran untuk prioritas lokal seperti infrastruktur publik atau posyandu.

Sampai dengan Oktober 2026, sebanyak 10.070 unit KDMP telah resmi beroperasi di seluruh Indonesia. Sejumlah KDMP mulai dioptimalkan sebagai penyangga (off-taker) hasil tani dan produk lokal masyarakat desa guna memotong rantai pasok yang panjang dan menjaga kestabilan harga.

Presiden Prabowo masih memiliki waktu tiga tahun untuk mewujudkan semua janji politiknya. Para menteri, pejabat setara menteri, dan kepala lembaga nonkementerian yang merupakan pembantu Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh atas program-program mereka, khususnya program yang saat ini banyak mendapat kritik.

Sentimen negatif terhadap program MBG dan KDMP perlu dijawab dengan perbaikan yang nyata. Kritik sebaiknya menjadi bahan evaluasi untuk melahirkan langkah-langkah konkret yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Mengabaikan kritik atau merespons masukan secara defensif justru berisiko memperbesar persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Tentu, hal tersebut bukan yang diharapkan oleh para pendukung Presiden Prabowo.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat