TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menolak 15 poin rencana perdamaian Jalur Gaza yang disetujui Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Netanyahu mengatakan tidak akan menarik pasukan militernya dari Gaza sebelum persenjataan Hamas dilucuti sepenuhnya. 

“Israel menolak dokumen 15 poin yang diterbitkan oleh Dewan Perdamaian untuk Gaza," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video setelah dimulainya pertemuan kabinet pada Ahad (9/8/2026), dikutip laman Middle East Monitor.

“Tentara Israel tidak akan melakukan penarikan apapun sampai Hamas dilucuti," tambah Netanyahu. 

Dia mengatakan, persenjataan Hamas yang dilucuti harus mencakup senjata berat maupun kurang berat. Netanyahu menekankan, Israel menginginkan perlucutan senjata yang nyata. “Bukan perlucutan senjata palsu,” ujarnya. 

Menurut Netanyahu, saat ini pihaknya masih mendiskusikan isu tersebut dengan AS. Dia mengungkapkan, Washington sudah menyodorkan beberapa ide. Sebagian ide itu, kata Netanyahu, dapat diterima oleh pemerintahannya. Sementara sebagian lainnya mereka tolak. 

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump tidak mengkhawatirkan penolakan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu terhadap rencana Gaza dan menilainya sebagai bagian dari kampanye politik Israel, Axios melaporkan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menlu AS Marco Rubio selepas menandatangani keanggotaan di Board of Peace di Gedung Putih, Washington, AS, Rabu (11/2/2026). - (X/Netanyahu)

SHARE    

"Kami memahami kebutuhan politik Bibi. Kami tidak mempermasalahkannya selama dia terus melakukan apa yang kami minta, terutama terkait pembatasan serangan di Gaza," kata pejabat Gedung Putih seperti dikutip Axios.

Berbeda dengan Israel, Hamas masih menyatakan kesiapan untuk menjalani tahapan fase berikutnya dari rencana perdamaian Gaza seperti yang telah dicetuskan Dewan Perdamaian. “Hamas dan faksi lainnya telah mengkonfirmasi kepada mediator kesiapan untuk mulai menerapkan perjanjian dan pindah ke fase kedua, asalkan menerima persetujuan Israel dan bahwa Israel mulai menerapkan perjanjian," kata seorang pejabat Hamas pada Sabtu (8/9/2026), dikutip laman Al Arabiya. 

Hamas pun siap menyerahkan persenjataan mereka, tapi bukan kepada Israel, melainkan komite pemerintahan Palestina yang akan bertanggung jawab atas Gaza. “Hamas mendesak pemerintah AS untuk memberikan tekanan pada Israel untuk memaksanya mematuhi perjanjian dan pindah ke fase kedua," ujar pejabat Hamas tersebut. 

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Hamas telah menyatakan siap untuk melucuti persenjataan meraka di bawah rencana perdamaian Gaza. Dewan Perdamaian menambahkan bahwa secara bersamaan Israel akan mulai angkat kaki dari sebagian besar wilayah Gaza. 

Namun Netanyahu kemudian mengatakan bahwa dia tidak menyetujui draf yang disajikan Dewan Perdamaian. Netanyahu dinilai sedang menghadapi tekanan dari koalisi di kabinetnya. Apalagi Israel bakal menggelar pemilu pada Oktober 2026 mendatang. 

Anggota keluarga sandera Israel, pendukung dan aktivis antipemerintah melakukan protes menentang agresi ke Gaza di Tel Aviv, Israel, 22 Maret 2025 - (EPA-EFE/ATEF SAFADI)

SHARE    

Sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Netanyahu telah menyerukan dimulainya kembali serangan militer ke Jalur Gaza. Mereka menentang penerapan fase kedua rencana perdamaian Gaza. 

Surat kabar Israel, Israel Hayom, dalam laporannya pada Jumat (7/8/2026), mengungkapkan, seruan serangan ke Gaza disampaikan para menteri terkait saat mereka menghadiri pertemuan kabinet yang dipimpin Netanyahu pada Kamis (6/8/2026) malam. Setidaknya terdapat empat menteri yang menginginkan agresi ke Gaza dilanjutkan kembali.

Keempat menteri tersebut adalah Ze'ev Elkin, Bezalel Smotrich, Orit Strock dan Avi Dichter. “Jika Israel tidak meluncurkan operasi ofensif selama dua pekan, itu berarti bahwa mereka telah menerima rencana itu," kata Ze’ev Elkin menyinggung tentang rencana perdamaian Gaza, dikutip laman Anadolu Agency. 

Sementara Smotrich, Strock dan Dichter menuntut agar Netanyahu mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan oposisi Israel untuk menerapkan fase kedua rencana perdamaian Gaza. “Anda pandai bermanuver, tetapi setelah penerbitan dokumen resmi, kami harus mendelegitimasinya. Kami tidak bisa melanjutkan manuver," kata Smotrich kepada Netanyahu.

“Hamas tidak boleh tinggal. Ia harus dihapus,” tambah Smotrich. 

Pada Jumat (31/7/2026) lalu, Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump telah merilis rancangan yang menguraikan prinsip-prinsip dan mekanisme implementasi untuk fase kedua rencana perdamaian Gaza. Dokumen tersebut mencakup pengaturan keamanan, administrasi, dan transisi untuk Gaza, serta jalur politik yang diusulkan.

Anggota sayap militer Hamas yang bersenjata mengambil bagian dalam upacara penyerahan sandera selama gencatan senjata baru-baru ini. - (EPA)

SHARE    

Menurut Dewan Keamanan, Hamas telah menerima rancangan tersebut. Sementara Israel belum memutuskan. 

Pelaksanaan kesepakatan gencatan yang disetujui Israel-Hamas pada Oktober 2025 dibagi dalam beberapa fase. Pada fase pertama, Hamas melepaskan seluruh warga Israel yang mereka tawan pascaserangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober 2023. Sebagai gantinya, Israel membebaskan ribuan tahanan Palestina. 

Gencatan senjata seharusnya beralih ke fase kedua, yakni dimulainya perlucutan senjata Hamas. Hal itu diiringi dengan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza secara bertahap. Namun proses pada fase ini telah terhenti selama berbulan-bulan. 

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, pasukan Israel harus mundur ke belakang "Garis Kuning”, yakni sebuah garis demarkasi antara wilayah yang dikuasai Hamas dan wilayah yang dikontrol militer Israel. Terkait perlucutan senjata, Hamas telah beberapa kali menyampaikan bahwa mereka menolak menyerahkan persenjataannya selama penjajahan Israel masih berlangsung. 

Sejak gencatan senjata diberlakukan, Israel telah berulang kali melanggar kesepakatan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, pelanggaran gencatan senjata oleh Israel telah membunuh setidaknya 1.158 warga Gaza. Sementara korban luka mencapai 3.756 orang.

Gencatan senjata di Gaza tercapai setelah Hamas dan kelompok perlawanan Palestina lainnya di Gaza berperang selama dua tahun melawan Israel Perang dimulai sejak 7 Oktober 2023. Selama dua tahun pertempuran, agresi Israel ke Gaza membunuh lebih dari 73 ribu warga Palestina di wilayah tersebut. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara korban luka melampaui 173 ribu orang. 

Tak hanya korban jiwa dan luka yang masif, agresi Israel selama dua tahun juga menghancurkan lebih dari 90 persen infrastruktur sipil di Gaza. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat