CIBUBUR -- Ribuan pegiat lingkungan berkumpul di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur dalam puncak acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 pekan lalu. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, seperti petugas kebersihan, pemulung, aktivis lingkungan, pelajar, hingga jajaran pemerintah daerah dan nasional. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun tampak hadir, di antaranya Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta jajaran wakil menteri.

Mengusung tema "Saatnya Bekerja untuk Keadilan Iklim" (Act Now for Climate), pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergerak dari sekadar wacana menuju aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, mengingatkan bahwa tantangan planet saat ini sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Ia memaparkan fakta bahwa dunia tengah dikepung oleh Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan yang saling berkelindan mengancam stabilitas kehidupan.

"Isu lingkungan hidup bukan lagi sekadar isu pinggiran, melainkan isu fundamental yang menentukan kelangsungan hidup bangsa. Di tengah kepungan Triple Planetary Crisis, yakni perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran, saatnya kita berhenti sebatas bicara dan mulai bekerja nyata untuk keadilan iklim," kata dia.

Menurut Jumhur, ketiga krisis tersebut saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi sekaligus ketahanan ekonomi. Ia menyoroti salah satu permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia, yaitu darurat sampah dan tata kelolanya. Pola pengelolaan sampah yang selama ini mengandalkan pendekatan "kumpul-angkut-buang" telah menyebabkan banyak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami kelebihan kapasitas.

Persoalan sampah ini juga menjadi kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia. Indonesia tercatat menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun. Namun ironisnya, 74 persen di antaranya belum terkelola secara optimal dan masih berakhir di TPA dengan metode open dumping. Emisi gas metana dari sampah yang tidak terkelola 30 kali lebih berbahaya dibandingkan karbon dioksida. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, emisi gas metana, serta ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan.

Sebagai solusi, kata Jumhur, pemerintah secara resmi menggaungkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Gerakan ini bukan sekadar program kementerian, melainkan sebuah inisiatif yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menjadi identitas baru bagi masyarakat.

"Mari kita jadikan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai budaya baru bangsa. Sebuah identitas masyarakat yang beretika lingkungan menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Menurut Jumhur, penanganan sampah tidak boleh lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, tetapi harus mengubah paradigma tata kelola sampah secara menyeluruh. Seluruh elemen masyarakat di Indonesia diharapkan mulai membiasakan diri melakukan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga serta mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai.

Jumhur melanjutkan, persoalan sampah hanyalah salah satu manifestasi dari kerusakan lingkungan yang lebih luas. Selain itu, terdapat pencemaran udara akibat emisi kendaraan dan industri, pencemaran air sungai dan danau, serta pencemaran wilayah pesisir dan laut akibat limbah domestik, industri, dan mikroplastik.

Masalah lain adalah kerusakan lahan akibat alih fungsi, deforestasi, dan degradasi tanah, rusaknya habitat flora dan fauna, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang semuanya menimbulkan tekanan serius terhadap keseimbangan ekosistem.

Dalam kesempatan tersebut, Jumhur juga memperkenalkan konsep "Pertobatan Ekologis". Gagasan ini menekankan pentingnya perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Menurut dia, menjaga lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral dan sosial yang harus dijalankan demi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

"Dampak dari pencemaran dan kerusakan ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga ekonomi dan sosial. Melihat kenyataan tersebut, kondisi bumi kita tidak sedang baik-baik saja. Hari Lingkungan Hidup 2026 menjadi momentum bagi kita semua untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan kita dengan alam," ujarnya.

Pembahasan mengenai keadilan iklim juga menyoroti peran penting ekosistem mangrove sebagai benteng alami pesisir sekaligus penyerap karbon yang sangat efektif. Dalam sesi telekonferensi bersama sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa mangrove mampu menyerap karbon dioksida hingga lima kali lebih besar dibandingkan hutan daratan. Sebagai daerah yang mengelola sekitar separuh luasan total mangrove di Pulau Jawa, Jawa Timur secara konsisten menyelenggarakan Festival Mangrove selama tiga tahun terakhir.

Berbagai daerah lain juga menunjukkan langkah nyata dalam menjaga ekosistem mangrove. Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyampaikan bahwa di Kabupaten Waropen, penanaman mangrove dilakukan untuk mengurangi ancaman abrasi di Pantai Urfas. Sementara itu, di Sumatera Utara, rehabilitasi mangrove telah dilakukan di lahan seluas 27 hektare. Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui agenda bersih pantai yang dipadukan dengan penanaman mangrove sebagai bagian dari visi pembangunan forest city.

Ekosistem mangrove diketahui sebagai salah satu solusi berbasis alam yang berperan penting dalam mitigasi krisis iklim karena kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, sekaligus melindungi wilayah pesisir dari dampak kenaikan muka air laut, abrasi, dan cuaca ekstrem.

Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur menegaskan kembali bahwa Indonesia kini berada di garis depan perjuangan menghadapi krisis lingkungan global. Menurut dia, kesuksesan kebijakan lingkungan hidup tidak terletak pada meja-meja birokrasi, melainkan pada kekuatan gerakan massa. Tak lupa, ia memberikan apresiasi khusus kepada para pekerja lingkungan di garis depan yang disebutnya green jobs, yakni petugas kebersihan dan pemulung, yang turut hadir dalam jumlah besar di acara tersebut.

"Semua rencana besar untuk perbaikan lingkungan di republik ini tidak mungkin hanya menyandarkan pada kekuasaan birokrasi. Gerakan lingkungan harus menjadi gerakan rakyat, sebuah gerakan nasional di mana semua terlibat agar Indonesia benar-benar menjadi teladan bagi dunia dalam memuliakan kehidupan," kata Jumhur.

Dengan semangat gotong royong yang membumbung di Buperta Cibubur, peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 menjadi garis start bagi perjalanan panjang Indonesia menuju keadilan iklim dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat