JAKARTA — Ketegangan geopolitik global kembali membuka kelemahan mendasar sistem energi nasional Indonesia yang masih bertumpu pada energi fosil impor. Lonjakan harga minyak dunia dan risiko gangguan distribusi energi dinilai berpotensi menekan ekonomi nasional jika tidak diimbangi perubahan kebijakan energi secara struktural.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai ketahanan energi Indonesia masih rentan terhadap dinamika global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah yang mempengaruhi jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz. Ketergantungan impor energi fosil dinilai meningkatkan tekanan terhadap biaya impor energi, nilai tukar rupiah, serta ruang fiskal negara.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan situasi global saat ini menjadi pengingat desain ketahanan energi nasional belum kokoh karena masih bergantung pada pasokan eksternal. “Bagi Indonesia, situasi ini sebagai pengingat atas kerentanan ketahanan energi nasional yang masih bertumpu pada impor energi fosil. Ketika harga minyak dunia terus naik seiring memanasnya situasi di Selat Hormuz, dan risiko gangguan distribusi meningkat, tekanan terhadap biaya impor energi, nilai tukar dan ruang fiskal negara menjadi semakin besar,” kata Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

IESR mencatat pemerintah merespons dinamika global melalui sejumlah kebijakan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan tiga strategi utama, yakni optimalisasi produksi minyak dan gas, penguatan program biodiesel seperti B50 untuk menekan impor solar, serta pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol E20.

Pemerintah juga meluncurkan delapan kebijakan penghematan energi, antara lain penerapan work from home bagi aparatur sipil negara satu hari dalam sepekan, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, peningkatan penggunaan transportasi publik, serta penguatan budaya hemat energi dan refocusing anggaran negara.

Selain langkah jangka pendek, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt, konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi PLTS yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai, serta percepatan elektrifikasi kendaraan.

IESR menilai sejumlah kebijakan tersebut telah mengarah pada solusi struktural, namun membutuhkan penajaman target dan kesiapan ekosistem agar implementasinya realistis. Menurut Fabby, keberhasilan kebijakan energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya target, tetapi kesiapan industri, dampak fiskal, serta kemampuan nyata menekan impor bahan bakar minyak.

Program pengembangan PLTS 100 gigawatt dinilai sebagai langkah strategis karena Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.200 gigawatt peak. Biaya listrik PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi juga semakin kompetitif dibandingkan pembangkit diesel sekaligus membuka peluang investasi swasta.

IESR menilai prioritas jangka pendek yang paling mendesak adalah konversi sekitar 5 gigawatt pembangkit diesel menjadi PLTS dan baterai, terutama di wilayah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Langkah tersebut dinilai mampu langsung menekan konsumsi diesel, mengurangi biaya logistik energi, dan meningkatkan keandalan listrik daerah.

Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada reformasi kelembagaan, terutama di tubuh PLN, serta perbaikan skema perjanjian jual beli listrik agar lebih menarik bagi investor.

Di sektor transportasi, percepatan kendaraan listrik dinilai penting tetapi harus didukung kesiapan infrastruktur pengisian daya, skema pembiayaan, dan regulasi. IESR menilai target konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dalam waktu singkat tidak realistis karena kapasitas industri konversi dan biaya masih menjadi hambatan utama.

Sebagai alternatif, IESR menyarankan target bertahap sekitar 500 ribu hingga 1 juta unit motor listrik per tahun dengan fokus pada segmen penggunaan intensif seperti ojek daring, kurir logistik, dan kendaraan operasional di wilayah berbiaya BBM tinggi. Jika populasi motor listrik mencapai 5 juta unit, potensi penghematan BBM diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar liter per tahun atau setara Rp9 triliun hingga Rp15 triliun.

IESR juga menyoroti kebijakan biodiesel B50 yang dinilai memiliki risiko fiskal. Peningkatan penggunaan bahan baku minyak sawit berpotensi menekan ekspor serta meningkatkan kebutuhan subsidi. Campuran biodiesel B40 dinilai sebagai titik optimal yang lebih seimbang antara manfaat energi, biaya, dan risiko fiskal, sementara B50 sebaiknya bersifat kondisional ketika harga minyak mentah dunia melampaui 110 dolar AS per barel.

Untuk jangka pendek, IESR merekomendasikan diversifikasi sumber impor energi, termasuk minyak mentah, LPG, dan LNG dari berbagai kawasan seperti Rusia, Afrika Barat, Australia, dan Qatar, serta pembangunan cadangan energi strategis minimal 30 hingga 45 hari untuk BBM dan 60 hari untuk LPG.

Dalam jangka menengah dan panjang, transformasi struktural melalui elektrifikasi transportasi, reformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran, serta pembenahan sektor kelistrikan dinilai menjadi kunci memperkuat ketahanan energi nasional.

“Target besar seperti konversi 120 juta motor atau menghentikan impor BBM dalam lima tahun perlu diubah menjadi target bertahap yang realistis dan berbasis kesiapan ekosistem,” ujar Fabby.

Fabby menambahkan keberhasilan kebijakan energi tidak diukur dari ambisi semata, tetapi konsistensi implementasi yang mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia secara berkelanjutan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat