OLEH Mochamad Husni (Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Universitas Sahid)

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran hampir selalu dibaca sebagai konflik geopolitik: perebutan pengaruh di Timur Tengah, isu nuklir, keamanan global, dan rivalitas ideologis. Setiap eskalasi—baik berupa sanksi ekonomi, serangan terbatas, maupun retorika politik—selalu diposisikan sebagai bagian dari strategi besar dua negara. Namun, di balik itu semua, ada satu medan perang lain yang tak kalah menentukan, kendati sangat jarang disadari, yakni yang invisible, tak terlihat: ruang publik global.

Di sinilah sesungguhnya perang itu juga berlangsung—melalui kata-kata, gambar, dan narasi yang membentuk cara kita memahami konflik. Hal ini mengingatkan kita pada pemikiran Jürgen Habermas, filsuf kenamaan Mazhab Frankfurt, yang menjadi sangat relevan.

Tokoh pendekatan kritis yang disebut telah meninggal dunia pada usia 96 tahun itu sejak lama menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena diskusi rasional, tempat warga dapat berdebat secara terbuka dan setara untuk mencapai pemahaman bersama. Namun, apa yang terjadi dalam konflik Amerika–Iran justru menunjukkan bahwa ruang publik global sedang berada dalam krisis.

Alih-alih menjadi ruang dialog, media internasional lebih sering menjadi arena pertarungan narasi. Amerika kerap tampil sebagai aktor yang menjaga stabilitas global, terutama dalam isu keamanan dan nonproliferasi nuklir. Sementara itu, Iran diposisikan sebagai ancaman yang perlu diawasi atau bahkan ditekan.

Sebaliknya, jika kita beralih ke media yang berafiliasi dengan Iran atau kawasan Timur Tengah, gambaran tersebut berubah drastis. Amerika digambarkan sebagai kekuatan dominan yang agresif dan intervensionis, sedangkan Iran diposisikan sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat.

Dua narasi ini tidak hanya berbeda, tetapi juga saling menegasikan. Akibatnya, publik global tidak benar-benar diajak memahami kompleksitas konflik, melainkan diarahkan untuk memilih sisi.

Di titik ini, ruang publik kehilangan fungsinya sebagai tempat pertukaran argumen yang rasional. Ia berubah menjadi arena di mana persepsi diproduksi dan dipertarungkan.

Habermas menyebut kondisi semacam ini sebagai distorsi komunikasi. Dalam situasi ideal, komunikasi bertujuan mencapai kesepahaman. Orang berbicara untuk saling memahami, bukan untuk saling mengalahkan. Namun, dalam konflik Amerika–Iran, komunikasi justru didominasi oleh kepentingan strategis.

Pernyataan politik, konferensi pers, bahkan pemberitaan media sering kali dirancang bukan untuk menjelaskan realitas, melainkan untuk memengaruhi cara publik melihat realitas tersebut.

Kita dapat melihat hal ini dalam penggunaan istilah-istilah tertentu. Kata seperti “ancaman”, “stabilitas”, “terorisme”, atau “pertahanan diri” bukanlah istilah netral.

Istilah tersebut membawa muatan makna yang kuat dan dapat mengarahkan opini publik ke arah tertentu. Ketika satu pihak menyebut tindakannya sebagai “pertahanan diri”, sementara pihak lain menyebutnya “agresi”, maka yang terjadi bukan sekadar perbedaan istilah, melainkan pertarungan definisi realitas.

Di era digital, situasi ini menjadi semakin kompleks. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran disinformasi. Algoritma platform cenderung memperkuat konten yang emosional dan provokatif sehingga narasi ekstrem lebih mudah viral dibandingkan analisis yang mendalam. Akibatnya, ruang publik semakin terpolarisasi. Orang cenderung hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangannya sendiri, sementara perspektif lain diabaikan atau bahkan dianggap sebagai musuh.

Dalam kondisi seperti ini, publik tidak lagi berperan sebagai warga yang aktif dan kritis, melainkan sebagai konsumen informasi yang terus dibanjiri narasi. Persepsi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah sering kali terbentuk bukan melalui refleksi rasional, melainkan melalui repetisi pesan. Semakin sering suatu narasi diulang, semakin besar kemungkinan narasi tersebut diterima sebagai kebenaran.

Lebih jauh lagi, konflik Amerika–Iran juga memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan besar tetap berada di tangan segelintir elite. Kebijakan sanksi, keputusan militer, hingga strategi diplomasi ditentukan oleh aktor-aktor negara, sementara publik hanya menerima dampaknya.

Dalam kerangka Habermas, hal ini menunjukkan kegagalan demokrasi deliberatif di tingkat global. Keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang tidak lahir dari proses diskusi yang inklusif, melainkan dari kalkulasi kekuasaan.

Padahal, dalam masyarakat yang demokratis, ruang publik seharusnya menjadi jembatan antara negara dan warga. Ia menjadi tempat di mana kebijakan diuji melalui kritik dan argumentasi. Namun, ketika ruang publik dikuasai oleh kepentingan politik dan logika media, fungsi ini menjadi lemah. Alih-alih mengawasi kekuasaan, ruang publik justru sering menjadi alat legitimasi bagi kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari sini kita dapat melihat bahwa perang antara Amerika dan Iran bukan hanya soal senjata dan strategi militer, tetapi juga soal bagaimana realitas dikonstruksi dan dipersepsikan. Perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di benak publik global. Siapa yang berhasil menguasai narasi pada akhirnya akan lebih mudah mendapatkan dukungan.

Situasi ini menyisakan pertanyaan penting: apakah masih mungkin membangun ruang publik global yang sehat? Jawabannya tentu tidak sederhana. Namun, setidaknya kita dapat mulai dengan menyadari bahwa tidak semua informasi bersifat netral dan tidak semua narasi mencerminkan realitas secara utuh. Sikap kritis terhadap media serta kesediaan untuk mendengar perspektif lain menjadi kunci untuk keluar dari jebakan polarisasi.

Pada akhirnya, jika kita mengikuti Habermas, harapan untuk meredakan konflik tidak hanya bergantung pada diplomasi antarnegara, tetapi juga pada kualitas komunikasi di ruang publik. Selama komunikasi masih didominasi oleh kepentingan strategis dan distorsi informasi, konflik akan terus menemukan pembenarannya. Sebaliknya, jika ruang publik dapat kembali menjadi arena dialog yang rasional dan inklusif, maka peluang untuk mencapai pemahaman—dan mungkin juga perdamaian—akan tetap terbuka.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat