JAKARTA – Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor batu bara dinilai belum cukup hanya mengandalkan laporan perusahaan. Penguatan kualitas data serta verifikasi langsung di lapangan menjadi faktor penentu agar praktik keberlanjutan benar-benar mencerminkan kondisi riil industri pertambangan.

Regulasi dan pelaporan ESG dinilai penting untuk memastikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola industri energi dapat diukur secara transparan. Isu tersebut mengemuka dalam Media Workshop dan Kolaborasi Liputan bertajuk Mengawal ESG dan Transisi Energi di Sektor Pertambangan yang diselenggarakan Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI) bersama Katadata Green di Jakarta, Rabu (13/5). Para pembicara menilai tantangan utama ESG sektor batu bara bukan lagi sekadar komitmen, melainkan kualitas data, transparansi pelaporan, serta pengawasan independen.

Ahli Life Cycle Expert Panel KESGI Jessica Hanafi mengatakan, praktik ESG sering kali hanya menyoroti emisi operasional langsung perusahaan, sementara dampak industri batu bara sebenarnya jauh lebih luas sepanjang rantai pasok energi. “Sering kali perusahaan hanya melihat emisi langsung atau listriknya saja. Padahal kita juga harus melihat emisi dari transportasi, limbah B3, hingga bagaimana batu bara itu digunakan di pembangkit,” kata Jessica.

Jessica menjelaskan pendekatan dekarbonisasi sektor batu bara harus mencakup seluruh siklus hidup industri, mulai dari produksi, distribusi, hingga penggunaan energi di hilir.

Menurut dia, tanpa sistem pengelolaan data dan monitoring yang kuat, target penurunan emisi sulit diverifikasi secara kredibel.

Selain aspek lingkungan, Jessica menilai dimensi sosial masih menjadi titik lemah implementasi ESG sektor pertambangan. Isu kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar tambang dinilai belum mendapat perhatian memadai dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

“Kecelakaan kerja mungkin sudah mulai ditekan, tapi isu seperti gangguan pernapasan akibat paparan debu tambang masih jarang dibahas secara serius dalam laporan ESG,” katanya.

Jessica juga mengingatkan agenda transisi energi harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi pekerja dan masyarakat di wilayah tambang. “Kita juga harus memikirkan apa yang terjadi terhadap pekerja dan masyarakat sekitar tambang ketika transisi berlangsung. Jangan sampai wilayah tambang menjadi kota mati ketika industri berhenti,” ujarnya.

Direktur Eksekutif The PRAKARSA Victoria Fanggidae menilai kesenjangan antara komitmen ESG perusahaan dan realitas lapangan masih menjadi persoalan utama di Indonesia. “ESG yang baik itu bisa diukur, diverifikasi, dan dirasakan. Kalau tidak ada semuanya, ya itu hanya narasi,” ujar Victoria.

Menurut Victoria, masyarakat sipil memegang peran penting dalam menguji klaim keberlanjutan perusahaan, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan langsung masyarakat sekitar tambang. Ia menilai jurnalis juga memiliki fungsi strategis untuk melakukan verifikasi lapangan dan memeriksa data independen di luar laporan perusahaan. “Jurnalis penting untuk mengecek apakah mekanisme keluhan benar-benar berjalan, apakah dampak kesehatan atau sosialnya benar-benar dipantau,” ujarnya.

Program Manager for Climate and Circular Economy IBCSD Lusye Marthalia mengatakan kesiapan perusahaan batu bara dalam menerapkan ESG masih sangat beragam. Perusahaan besar umumnya telah memiliki sistem pelaporan yang lebih matang, sementara perusahaan skala kecil masih menghadapi tantangan dasar dalam penghitungan emisi dan strategi dekarbonisasi.

"Perusahaan-perusahaan besar umumnya sudah lebih terlihat implementasi ESG-nya karena tuntutan kepatuhan dan pelaporan. Tapi perusahaan tambang yang lebih kecil masih menghadapi tantangan besar, bahkan untuk memahami penghitungan emisi dan strategi dekarbonisasi,” kata Lusye.

Menurut Lusye, hambatan implementasi ESG tidak hanya berasal dari regulasi, tetapi juga kapasitas internal perusahaan, termasuk kemampuan pengukuran emisi, penyusunan target dekarbonisasi, serta integrasi prinsip ESG dalam pengambilan keputusan bisnis. Ia menekankan, peran manajemen puncak sangat menentukan keberhasilan implementasi ESG.

"Kalau top management tidak memahami ESG, biasanya implementasinya berhenti di tengah jalan. Karena itu, capacity building untuk level direksi menjadi sangat penting,” ujarnya.

Lusye menambahkan, transisi menuju industri rendah karbon membutuhkan dukungan pembiayaan serta insentif yang memadai. Investasi awal untuk audit, pengukuran emisi, dan adopsi teknologi bersih dinilai masih menjadi tantangan bagi banyak perusahaan tambang.

"Transisi menuju emisi rendah itu membutuhkan investasi awal, mulai dari audit, pengukuran, sampai teknologi bersih. Karena itu, perlu ada mekanisme pembiayaan dan insentif yang mendukung agar perusahaan melihat ESG bukan hanya sebagai kepatuhan, tetapi juga nilai tambah,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diperkenalkan dengan dashboard KESGI sebagai alat analisis untuk membaca praktik ESG sektor batu bara secara lebih sistematis berbasis data. Communication Strategist Katadata Green C. Bregas Pranoto mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam membaca kinerja ESG adalah data yang tersebar di berbagai laporan perusahaan dengan standar pelaporan berbeda. “Meskipun sumber data ESG cukup banyak dan sebagian sudah dipublikasikan melalui sustainability report, namun data itu tersebar dan standar pelaporannya berbeda-beda. Akibatnya, akan lebih sulit melihat keterkaitan antar-data maupun membandingkan kinerja perusahaan,” ujar Bregas.

Dashboard KESGI menyediakan kelompok data ESG agar lebih mudah diakses serta dianalisis secara sektoral maupun pada tingkat perusahaan. Platform tersebut memuat penilaian ESG lintas sektor industri, termasuk batu bara, menggunakan pendekatan berbasis pilar, topik, dan indikator. “Dashboard ini tidak hanya menampilkan skor ESG, tetapi juga mencoba membuat data-data tersebut bercerita melalui visualisasi yang lebih mudah dipahami,” katanya.

Pengguna dapat menelusuri perkembangan skor ESG perusahaan dari tahun ke tahun, membandingkan kinerja antarperusahaan, hingga melihat indikator spesifik seperti emisi, konsumsi energi, transparansi tata kelola, dan aspek sosial perusahaan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat