OLEH Feryanto (Lektor Kepala Bidang Ilmu Ekonomi Agribisnis – Departemen Agribisnis FEM IPB dan Sekretaris Jenderal PP PERHEPI)

Diskusi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA IPB University) bertajuk “Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS: Harga yang Harus Dibayar untuk Penurunan Tarif” (Jumat, 27 Februari 2026) terasa semakin relevan karena kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat baru saja diteken oleh kedua pemerintah. Namun, perjanjian ini belum serta-merta berlaku. ART masih harus melalui proses ratifikasi di masing-masing negara—termasuk persetujuan DPR di Indonesia dan Kongres di Amerika Serikat—sebelum benar-benar efektif dan mengikat secara hukum. Justru pada fase inilah ruang refleksi kebijakan menjadi penting.

Di tengah optimisme pembukaan akses pasar, forum tersebut mengingatkan bahwa dalam perdagangan internasional modern, manfaat jarang datang tanpa konsekuensi. Bagi Indonesia, sawit menjadi contoh paling nyata: komoditas yang terlihat diuntungkan secara tarif, tetapi justru paling terpapar tekanan aturan.

Dalam kerangka ART, Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif tambahan terhadap 1.819 pos tarif Indonesia dengan nilai sekitar 6,7 miliar dolar AS atau hampir seperempat ekspor Indonesia ke AS. Produk sawit dan turunannya termasuk di dalamnya. Pada saat yang sama, Indonesia mencatat surplus perdagangan bilateral dengan AS lebih dari 18 miliar dolar AS pada 2025. Secara sepintas, angka-angka ini memberi kesan bahwa Indonesia berada di posisi yang diuntungkan.

Namun, membaca ART semata sebagai kemenangan tarif berisiko menyederhanakan persoalan. Dalam arsitektur perdagangan global hari ini, tarif semakin kehilangan perannya sebagai instrumen utama proteksi. Posisi tersebut digantikan oleh standar lingkungan, ketenagakerjaan, dan ketertelusuran rantai pasok. Justru di wilayah inilah sawit Indonesia menghadapi tantangan terbesar.

Sawit merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Kontribusinya mencapai sekitar 6,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap jutaan tenaga kerja. Sekitar 39 persen tenaga kerja sawit bekerja langsung di kebun dan industri pengolahan, sementara sisanya terserap di sektor pendukung seperti transportasi, logistik, penyediaan input, dan jasa administrasi. Sawit bukan sekadar komoditas ekspor; ia menopang industri pengolahan, kebijakan energi, dan penerimaan negara.

Di balik peran besar tersebut, terdapat struktur produksi yang rapuh. Lebih dari 40 persen kebun sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil dengan produktivitas relatif rendah, umumnya di bawah 3,5 ton per hektare. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan sertifikasi membuat kelompok ini paling sensitif terhadap perubahan aturan.

Setiap tambahan kewajiban ketertelusuran, audit lingkungan, atau standar sosial berarti tambahan biaya. Bagi perusahaan besar, biaya ini mungkin dapat diserap. Bagi petani kecil, hal ini dapat menjadi batas yang menentukan keberlanjutan usaha.

Di sinilah paradoks ART terlihat jelas. Sawit relatif aman secara tarif, tetapi berada di garis depan tekanan non-tarif. ART membuka ruang bagi penguatan standar lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata kelola lahan yang merujuk pada praktik Amerika Serikat. Isu deforestasi, legalitas lahan, dan ketertelusuran rantai pasok tidak lagi berdiri sebagai agenda keberlanjutan semata, melainkan juga instrumen kebijakan dagang.

Pengalaman Uni Eropa melalui kebijakan deforestasi memberi pelajaran penting bahwa standar lingkungan dapat berfungsi sebagai tarif terselubung: sah secara hukum, tetapi mahal secara ekonomi.

Dalam konteks ART, kewajiban penegakan pembalakan liar, reformasi tata kelola lahan, serta tuntutan ketertelusuran berpotensi menghasilkan efek serupa. Tarif boleh diturunkan, tetapi biaya akses pasar justru meningkat.

Simulasi ekonomi yang dipaparkan dalam diskusi DKSRA IPB menunjukkan bahwa manfaat ART bagi Indonesia cenderung terbatas dan berbasis komoditas. Pada skenario tarif resiprokal yang lebih tinggi, perekonomian Indonesia bahkan diproyeksikan mengalami tekanan akibat melemahnya ekspor dan meningkatnya impor, sementara keuntungan kesejahteraan terkonsentrasi di Amerika Serikat melalui perbaikan terms of trade.

Untuk sawit, penurunan tarif lebih banyak mendorong pergeseran tujuan ekspor dibanding peningkatan output riil atau nilai tambah domestik. Sebagian besar produk tetap diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi dan diolah di negara tujuan.

Tekanan juga muncul dari aspek ketenagakerjaan. ART mendorong penyesuaian regulasi tenaga kerja berbasis standar internasional, termasuk larangan pekerja paksa dan pekerja anak.

Tujuan normatifnya patut dihargai. Namun, dalam praktik perdagangan, standar sosial jarang netral. Tanpa kebijakan transisi yang memadai, standar ini berpotensi menjadi penghalang masuk pasar, terutama bagi pelaku kecil.

Yang kerap luput dari perdebatan publik adalah bahwa tekanan regulasi tidak bekerja secara merata. Ia cenderung memperlebar jarak antara pelaku besar dan kecil. Dalam konteks sawit, ART berpotensi mempercepat terbentuknya pasar ganda: perusahaan besar tetap mengakses pasar premium, sementara petani kecil terdorong ke pasar sekunder dengan harga lebih rendah. Ini bukan semata persoalan efisiensi, melainkan soal keadilan ekonomi dan arah pembangunan pedesaan.

Lebih jauh, ART berpotensi menggeser peran negara dari perumus kebijakan menjadi penyesuai standar eksternal. Ketika definisi keberlanjutan, parameter kepatuhan, dan pengakuan sertifikasi banyak ditentukan di luar, ruang kebijakan domestik berpotensi menyempit.

Karena itu, respons kebijakan menjadi kunci. Negara perlu mengambil peran aktif dalam menanggung biaya kepatuhan melalui pembangunan sistem ketertelusuran nasional yang terintegrasi dan dibiayai publik. Peremajaan sawit rakyat harus diposisikan sebagai strategi dagang, bukan sekadar program sektoral, karena produktivitas rendah merupakan akar persoalan lingkungan.

Pada saat yang sama, Indonesia perlu memperjuangkan pengakuan timbal balik atas standar nasional seperti ISPO agar tidak terjadi duplikasi sertifikasi yang mahal. Hilirisasi dan diversifikasi pasar juga perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar berstandar tinggi.

Pada akhirnya, perdebatan tentang ART dan sawit membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana Indonesia memaknai kehadirannya dalam perdagangan global.

Apakah sekadar mengikuti arus aturan atau bernegosiasi dengan kepercayaan diri sebagai negara produsen utama? Sawit memberi cermin yang jujur. Ia menunjukkan bahwa kemenangan tarif bisa terasa cepat, tetapi tekanan regulasi bekerja perlahan dan menetap.

Dalam dunia yang kian diatur oleh standar, kedaulatan ekonomi tidak hilang karena tarif tinggi, melainkan karena aturan yang diterima tanpa daya tawar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat