JAKARTA – Penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan manfaat program dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata sekaligus memperkuat dampaknya terhadap perekonomian rakyat. Pembenahan tata kelola, penguatan basis data, hingga penataan zonasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai perlu dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dan pidato Presiden RI pada 3 Juni 2026 dinilai menjadi titik penting untuk memperkuat kembali orientasi program MBG sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Aliansi Yayasan MBG Nusantara menilai proses pembenahan yang sedang berlangsung di Badan Gizi Nasional (BGN) perlu dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) sekaligus Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara Bungas T. Fernando Duling mengatakan, program MBG perlu dijalankan dengan berlandaskan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Pidato Presiden pada 3 Juni 2026 di Sentul Bogor adalah wujud nyata kehadiran negara. Kami menangkap pesan ini sebagai seruan ‘Revolusi Nutrisi’ yang harus segera dikonsolidasikan,” ujar Fernando dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Fernando mendukung kebijakan moratorium dan penataan zonasi dapur SPPG yang dilakukan pemerintah. Menurut dia, pengaturan jarak antar-SPPG sesuai petunjuk teknis diperlukan agar distribusi layanan gizi lebih merata dan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

“Langkah ini diharapkan mampu melahirkan wajah baru BGN yang berbasis data akurat, sehingga penataan SPPG yang ideal akan menghasilkan data pertumbuhan generasi bangsa secara real-time. Integrasi satu data gizi ini bakal menjadi fondasi penting dalam memetakan intervensi nutrisi menuju visi Indonesia Emas 2045,” katanya.

Wali siswa membantu menyiapkan hidangan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Pejaten Barat 01 Pagi, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Selain aspek pelayanan gizi, Fernando menilai penataan ulang MBG juga perlu diarahkan untuk memperkuat dampak ekonomi di tingkat akar rumput. Menurut dia, keberadaan ribuan dapur SPPG memiliki potensi besar untuk menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, hingga pemasok bahan pangan lokal.

Ia menyebut keterbukaan data dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor penting agar manfaat ekonomi program dapat terukur dan dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Fernando juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Menurut dia, seluruh perangkat pelaksana program perlu menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan agar tujuan utama MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak bergeser.

Untuk memperkuat pengawasan, Aliansi Yayasan MBG Nusantara mendorong keterlibatan kalangan akademisi dan mahasiswa dalam melakukan riset serta pemantauan pelaksanaan program. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menghasilkan masukan berbasis data sekaligus meningkatkan transparansi program.

Fernando menambahkan, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi lokal, serta menghadirkan tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan.

“Langkah ini demi memastikan Pasal 33 UUD 1945 dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bukan lagi sekadar slogan, melainkan tersaji nyata di piring-piring makanan anak bangsa,” ujar Fernando.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan pihaknya akan mengintegrasikan sistem data untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memenuhi target peningkatan kualitas gizi bangsa.

Agustina yang memiliki latar belakang sebagai auditor tersebut mengakui bahwa hari ini memang masih hari pertama melaksanakan tugas sebagai wakil kepala BGN, sehingga belum ada inovasi-inovasi konkret yang dilakukan, tetapi ia berkomitmen untuk membenahi tata kelola MBG lewat perbaikan sistem.

"Kalau inovasi konkretnya apa, mungkin secara detail belum ya, tetapi yang saya sudah sepintas tahu memang ada portal MBG, dialur, sistem-sistem yang ada di sini seperti Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan sebagainya. Hari ini, saya sepintas sudah melihat belum terintegrasi, kemudian proses validasinya sebenarnya belum ada. Jadi, hal-hal itu yang nanti akan menjadi perhatian saya," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, perbaikan tata kelola memang harus dimulai dari sistem yang terintegrasi, agar berjalannya program tidak hanya tergantung pada manusia.

"Kami akan mencoba nanti bahwa kebijakan strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, memberikan prioritas kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) misalnya, nanti kita akan ambil data dan sebagainya. Kami kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain karena kementerian lain bisa jadi sudah punya data," katanya.

Agustina mengemukakan, BGN juga tentu akan memperhatikan rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang mengemukakan saat ini pihaknya fokus pada peningkatan kualitas MBG, tidak hanya mengejar kuantitas.

"Kami tidak akan mengejar ke (target penerima manfaat) 82 juta, tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makanan yang bergizi. Lalu refocusing, misalnya nanti akan kita lihat kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu, akan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah, ini kalau mereka tidak perlu, maka kita alihkan ke 3T," ucap Nanik.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat