Internasional
Hati-Hati jadi Anggota Dewan Perdamaian
Indnonesia jangan hanya membeo kepentingan AS melalui dewan tersebut.
JAKARTA – Sejumlah pihak menyampaikan kekhawatiran terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang diresmikan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Kamis. Mereka meminta kepentingan rakyat Palestina harus diutamakan oleh anggota kumpulan tersebut.
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengungkapkan kekhawatiran bahwa Dewan Perdamaian tak mengutamakan kemaslahatan rakyat Palestina dan meminta Indonesia menegaskan sikapnya supaya kepentingan Palestina tetap terlindungi di badan itu.
Melalui pernyataan tertulis di media sosial X yang ia tujukan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, Jumat, Dino meminta supaya pedoman hak dan kewajiban negara anggota dipertegas usai RI bergabung ke organisasi gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.
“Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek ‘real estate’ Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?” kata Dino dalam pernyataannya.
Ia mengaku khawatir akan adanya kepentingan bisnis dari aktor-aktor luar “yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina” di Dewan Perdamaian Gaza yang justru menjadikan warga Palestina tidak lagi menjadi tuan rumah di Gaza.
Dino pun mempertanyakan soal komitmen Dewan Perdamaian akan benar-benar bekerja demi mewujudkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel, terlebih dengan kehadiran pemimpin rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di badan tersebut.
"Kalau ada Netanyahu di dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?" kata dia.
Mantan wakil menteri luar negeri itu mendorong Indonesia untuk menegaskan bagaimana langkah penyelesaian masalah di Dewan Perdamaian Gaza, supaya anggota-anggotanya tidak mendapat cap sebagai “anak buah” Trump yang “dikenal sering berpikiran tak lazim”.
Sementara terkait iuran keanggotaan yang mencapai 1 miliar dolar AS (Rp16,82 triliun) yang dituntut Trump supaya negara anggota Dewan Perdamaian bisa mendapat status anggota permanen, Dino menasihati supaya Indonesia tidak perlu melakukan pembayaran itu.
Dino juga meminta jaminan supaya Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump tidak akan menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di samping meminta Menlu RI mengklarifikasi kekhawatiran yang diungkapkannya, Dino turut mendorong Wamenlu RI Anis Matta, yang bertanggung jawab terhadap diplomasi dengan dunia Islam dan Timur Tengah, untuk tampil dan berperan aktif perihal Dewan Perdamaian Gaza.
Dengan didampingi Presiden Trump, Presiden Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela agenda World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Prabowo menyebut Dewan Perdamaian Gaza merupakan kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian di Gaza, dan Indonesia memiliki komitmen besar untuk berperan dalam mewujudkan hal tersebut bagi kebaikan rakyat Palestina.
Sedangkan sejumlah ekonom mewanti-wanti adanya risiko masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian, terutama dari sisi geopolitik dan dampak ekonomi yang menyertainya nanti.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, menilai penting bagi Indonesia untuk tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang tidak bergabung dengan dewan tersebut.
“Ada risiko masuknya Indonesia ke Board of Peace membuat friksi terutama di negara yang kontra, juga menunjukkan Indonesia condong pro AS. Harus dipastikan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara yang kontra Board of Peace. Lebih banyak risiko polarisasi nya buat Indonesia,” kata Bhima.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kelihaian diplomasi dari Indonesia sangat diperlukan guna menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang tidak bergabung, dan meminimalisir risiko pandangan “condong ke AS”.
“Saya masih melihat bahwa dengan menerima Board of Peace ini, paling tidak dibawa ke tujuannya, yaitu untuk perdamaian di Gaza. Hanya saja, ada kekhawatiran (Indonesia terlihat) akan lebih condong atau disetir oleh pihak Amerika atau Trump. Nah, ini yang bergantung nanti dari kelihaian sisi diplomasi,” ujar Faisal.
“Jadi, bagaimana keahlian diplomasi untuk meminimalisir pressure atau pengaruh dari Amerika yang memang cukup represif terhadap negara-negara lain, bahkan termasuk pada aliansinya sendiri, allies atau sekutunya sendiri,” imbuhnya.
Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga bergabung dengan BRICS yang diharapkan dapat menjadi penyeimbang dari sikap tersebut.
Selain itu, diharapkan pula dengan bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian, Indonesia dapat membawa esensi dari perdamaian itu sendiri, yakni harus berlandaskan keadilan, hormat kepada hukum internasional, memberikan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Indonesia tidak perlu membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.
Hal tersebut disampaikan untuk merespons informasi bahwa Trump meminta negara-negara anggota Dewan Perdamaian membayar lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 16,82 triliun) demi hak keanggotaan permanen.
“Pada dasarnya kontribusi anggaran tersebut bersifat sukarela, dan tanpa iuran pun tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela merespons pertanyaan ANTARA secara tertulis di Jakarta, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia memandang Dewan Perdamaian tersebut hanya sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil di Jalur Gaza setelah dua tahun menderita akibat agresi Zionis Israel.
Terlebih, inisiatif Trump tersebut telah memiliki dasar hukum internasional setelah didukung oleh Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), kata dia.
“Indonesia memandang Dewan Perdamaian bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme sementara yang didukung DK PBB,” ucap jubir Kemlu tersebut.
Dengan didampingi Presiden Trump, Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela agenda World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1).
Prabowo menyebut Dewan Perdamaian Gaza merupakan kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian di Gaza, dan Indonesia memiliki komitmen besar untuk berperan dalam mewujudkan hal tersebut bagi kebaikan rakyat Palestina.
Sementara, laporan Bloomberg pada Ahad (18/1), mengutip rancangan piagam dewan tersebut, menyebut Donald Trump mensyaratkan pembayaran 1 miliar dolar AS kepada anggota Dewan Perdamaian supaya bisa menjadi anggota tetap organisasi itu.
Setiap negara anggota Dewan Perdamaian mendapat jatah keikutsertaan selama tiga tahun sejak berlakunya Piagam Dewan Perdamaian, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua Dewan, yaitu Donald Trump.
Namun, batasan keanggotaan tiga tahun tersebut gugur bagi “negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama sejak piagam ini berlaku,” demikian disebutkan dalam bagian lain rancangan dokumen tersebut.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
Login Gmail
Login Facebook