Kabar Utama
Enam Juta Daftar Prakerja
Jakarta dikhawatirkan terdampak paling parah gelombang PHK.
JAKARTA – Pemerintah mencatat, sebanyak 5,96 juta masyarakat mendaftarkan diri untuk mengikuti program Kartu Prakerja gelombang pertama yang dibuka sejak Sabtu (11/4) hingga Kamis (16/4). Tetapi, hanya 2,07 juta di antaranya yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta program.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program Kartu Prakerja yang ternyata sangat besar. Di sisi lain, banyaknya pendaftar juga menggambarkan tekanan yang nyata dari pandemi virus korona (Covid-19) terhadap kegiatan ekonomi.
"Akibat pandemi ini, terjadi kebutuhan yang meningkat dari mereka yang terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan atau UMKM yang mengalami kesulitan beroperasi," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Kamis sore.
Airlangga mengatakan, dari hampir enam juta pendaftar, sebanyak 4,42 juta orang di antaranya yang lolos tahap verifikasi surel. Ketika diseleksi lagi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), hanya 3,29 juta orang yang lolos.
Proses seleksi terakhir dilakukan dengan mencocokkan data dari kementerian lain sehingga menyisakan 2,07 juta orang yang resmi lolos ke program Kartu Prakerja. Data yang dimaksud adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan peserta sedang tidak mengikuti pendidikan formal.
Airlangga mencatat, sebagian besar pendaftar berusia 18 hingga 25 tahun dan berasal dari berbagai provinsi, dari Aceh hingga Papua Barat. Tapi, peserta didominasi dari Pulau Jawa. "Yang terbanyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan daerah-daerah yang memang sudah diprediksi," ujarnya.
Program Kartu Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta sepanjang 2020. Besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp 3.550.000. Sebanyak Rp 1 juta di antaranya diberikan untuk bantuan pelatihan yang bisa digunakan peserta di platform digital mitra resmi program Kartu Prakerja.
Selain itu, peserta mendapatkan insentif setelah pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk empat bulan. Terakhir, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei yang jika ditotal menjadi Rp 150 ribu per peserta.
Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak satu kali agar manfaatnya bisa merata dan dirasakan lebih banyak warga Indonesia. Selama masa pandemi Covid-19, pelatihan dalam program Kartu Prakerja hanya tersedia lewat daring (online). Setelah kondisi sudah normal, Airlangga mengatakan, pemerintah akan menyiapkan pelatihan tatap muka atau offline.
Tiga skenario
Sejauh ini, sejumlah pengamat menyatakan bahwa potensi lonjakan jumlah pengangguran diperkirakan akan sangat tinggi tahun ini jika pandemi berlangsung lebih lama. Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal II 2020 dalam tiga skenario.
Tingkat pengangguran terbuka secara nasional pada kuartal II 2020 diperkirakan mencapai 8,2 persen dengan skenario ringan, 9,79 persen dengan skenario sedang dan 11,47 persen dengan skenario berat. "Potensi tambahan jumlah pengangguran terbuka secara nasional mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan, 6,68 juta orang dengan skenario sedang, dan bahkan hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat," kata Akhmad Akbar melalaui siaran pers, Rabu (15/4).
Skenario ringan dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di Pulau Jawa dan satu dua kota di luar Pulau Jawa.
Sedangkan skenario sedang, dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 lebih luas lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak wilayah di pulau Jawa dan beberapa kota di luar pulau Jawa. Skenario berat dibangun dengan asumsi bahwa penyebaran Covid-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas baik di pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan standar yang sangat ketat.
Menurut Akhmad, penambahan jumlah pengangguran terbuka yang signifikan bukan hanya disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan juga akibat perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial.
Selain PHK pada sektor formal, Akhmad mengatakan, dampak pandemi Covid-19 terhadap hilangnya mata pencaharian di sektor informal perlu lebih diwaspadai. Pasalnya, daya tahan ekonomi para pekerja di sektor informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sektor formal.
Terlebih lagi jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia lebih besar dibanding pekerja sektor formal, yakni mencapai 71,7 juta orang atau 56,7 persen dari total jumlah tenaga kerja. Mayoritas dari mereka bekerja pada usaha skala mikro.
Akhmad mengatakan, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran.
Status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, pengusaha mikro, berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar.
Dilihat dari sisi wilayah, diasumsikan bahwa DKI Jakarta akan mengalami dampak paling parah, diikuti Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa. Dampak pandemi Covid-19 diasumsikan akan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.
Sektor pariwisata
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pekerja di sektor pariwisata mendapatkan bantuan program perlindungan sosial. Menurut Presiden, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19.
“Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan dan pertama dirasakan dari Covid-19 ini adalah dunia pariwisata, baik yang terkena itu hotel, restoran, dan juga yang menyangkut rakyat, yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Istana Merdeka, Kamis (16/4).
Presiden menginstruksikan agar pemerintah segera melakukan langkah mitigasi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Salah satunya dengan memastikan bantuan program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata. “Program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor pariwisata ini betul-betul harus dipastikan ada. Dan sampai pada sasaran,” ujar dia.
Selain itu, Presiden juga meminta agar Kementerian Pariwisata melakukan realokasi anggaran. Ia mencontohkan, realokasi anggaran tersebut dapat diperuntukkan kepada program padat karya bagi para pekerja. Presiden juga meminta jajarannya menyiapkan antisipasi agar pelaku usaha di sektor pariwisata bisa bertahan dan tak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jokowi memprediksi, kondisi perekonomian yang lesu di sektor pariwisata akan terjadi hingga akhir tahun nanti.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menuturkan, sedikitnya 1,1 juta pekerja sektor pariwisata akan mendapat kartu prakerja. Pemerintah juga memberikan insentif ekonomi bagi pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata, termasuk perhotelan, kuliner, hingga usaha penunjang lainnya, agar tidak melakukan PHK terhadap karyawannya.
"Pekerja pariwisata kan banyak ya, ada 13 juta lebih pekerja pariwisata langsung. Yang tidak langsung juga banyak ya, turunan pariwisata," tutur Wishnutama. Ia menegaskan, salah satu bentuk bantuan sosial yang paling memungkinkan untuk pekerja sektor pariwisata adalah insentif melalui kartu prakerja.
Sesuai ketetapan pemerintah, pemilik kartu prakerja akan mendapat bantuan dengan total nilai Rp 3,55 juta per orang. Angka ini terdiri atas Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 600 ribu yang akan diberikan kepada pemegang kartu setiap bulan selama empat bulan, dan sisanya Rp 150 ribu untuk survei kerja yang dibayar kepada lembaga pemberi pelatihan. Jumlah penerima kartu prakerja diperkirakan mencapai 5,6 juta orang.
Sementara untuk pekerja seni, bantuan sosial yang akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). "Kartu prakerja yang bisa kita pakai untuk membantu teman-teman di pariwisata. Kebetulan di ekonomi kreatif atau yang berkaitan dengan seni, di ratas pekan lalu presiden mengarahkan ke Kemensos. Jadi sifatnya bantuan tunai yang lebih langsung," ujarnya.
Pemberian BLT bagi para pekerja seni ini termasuk dalam program realokasi anggaran Kemenparekraf. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 250 miliar melalui program ketahanan usaha dan bantuan langsung kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Penyaluran BLT ditargetkan mampu menyasar 100 ribu pegiat parekraf yang terdampak Covid-19.
"Masih membutuhkan persetujuan menkeu, program ketahanan usaha dan bantuan langsung kepada para pelaku ekonomi kreatif. Ini kami targetkan bisa dilakukan dengan anggaran kami," ujar Wishnutama.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Tuntunan | Berlangganan
Jauhi Sikap Menunda-nunda
Login Gmail
Login Facebook