Oleh Muhammad Nursyamsi

BANYUMAS -- Suasana Sabtu (18/10/2025) siang di Rita Supermall Purwokerto tampak lebih semarak dibanding biasanya. Di tengah lantunan musik dan deretan stan berwarna cerah, ratusan pengunjung memadati area Financial (FIN) Expo Bulan Inklusi Keuangan 2025.

Pameran yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu tak hanya menghadirkan produk perbankan dan jasa keuangan, tapi juga menjadi ajang promosi bagi puluhan pelaku UMKM lokal Banyumas yang menampilkan aneka kuliner, kriya, dan produk kreatif.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono hadir meninjau langsung pameran tersebut. Ia tampak menyapa para pelaku UMKM dan berbincang dengan pengunjung yang antusias mencoba berbagai layanan keuangan digital.

Sadewo menyebut acara Financial Expo bukan sekadar ajang pameran produk keuangan, namun juga sarana edukasi dan pemberdayaan di tengah perkembangan teknologi serta digitalisasi ekonomi. Menurut Sadewo, kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendekatkan masyarakat pada layanan keuangan formal sekaligus memperkuat kesadaran terhadap keamanan bertransaksi digital.

"Masyarakat kita perlu semakin cerdas dan bijak dalam mengelola uangan. Melindungi diri ini yang penting dari risiko serta potensi kejahatan keuangan digital," ujar Sadewo saat menyampaikan sambutan pembukaan Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Supermall, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2025).

Sadewo menyampaikan model scam atau penipuan kian mengalami perkembangan. Sadewo bahkan menjadi korban deepfake. Dia, Wakil Bupati, dan Sekda Banyumas dicatut seolah menjual mobil karena sedang butuh uang melalui WhatsApp.

"Minta di DP dulu, ada yang kena Rp5 juta dan tadi baru saja, itu berani video call dengan AI, ngomong seperti saya, tapi kalau diperhatikan, omongannya pasti antara kata-kata dan gerak mimiknya itu tidak benar," ucap Sadewo.

Sadewo menyebut literasi dan inklusi keuangan oleh OJK menjadi cara ampuh dalam menangkis bahaya scam. Sadewo mendukung upaya OJK dalam meningkatkan pemahanan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan.

"Bukan hanya itu (scam), tapi juga judi online (judol). Kemarin saya dapet laporan dari pengadilan agama. Sudah sering istri menuntut suami cerai gara-gara suaminya terlibat judi online dan kemudian pinjaman online (pinjol) untuk menutup judi online," lanjut Sadewo. 

Sadewo menyampaikan literasi keuangan bukan hanya soal mengenal produk perbankan, asuransi dan investasi, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat mengelola penghasilan, menabung. Sadewo juga mengajak PUJK tidak sekadar menjadi lembaga yang menawarkan produk, tapi juga mitra pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi, khususnya ekonomi lokal di Banyumas.

"Dengan kolaborasi antara pemerintah, OJK, saya yakin Banyumas dan wilayah sekitarnya akan menjadi daerah yang inklusif, produktif, dan sejahtera," kata Sadewo. 

Temuan dan langkah OJK

Keluhan Sadewo selaras dengan temuan OJK yang menyebut kasus financial scam di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan terdapat 274.722 laporan scam atau rata-rata 874 laporan setiap hari selama periode November 2024 hingga September 2025.

"Total kerugian masyarakat sudah Rp7 triliun," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki saat membuka Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Supermall, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2025).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi saat membuka Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Supermall, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (18/10/2025). - (Muhammad Nursyamsyi/Republika)

SHARE    

Kiki memaparkan jumlah laporan scam di Indonesia melampaui negara-negara lain seperti Kanada sebanyak 138.197 laporan atau 217 laporan per hari, Malaysia dengan 253.553 laporan atau 242 laporan per hari. Kemudian, ada Hong Kong sebanyak 65.240 laporan kasus per hari dan Singapura sebanyak 51.501 laporan scam sepanjang periode 2024.

Doktor bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyampaikan terdapat setidaknya 10 modus scam terbesar, mulai dari transaksi belanja online, mengaku pihak lain (fake call), investasi, penawaran kerja, penipuan undian, hingga penipuan melalui media sosial. Kemudian, ada modus phising, social engineering, pinjaman online fiktif, serta APK ilegal via WhatsApp.

"Penipuan transaksi belanja online yang banyak menjadi korban itu ibu-ibu," ucap Kiki.

Kiki pun meminta masyarakat mewaspadai modus mengaku atau menyerupai pihak lain (fake call) dengan AI. Kiki bahkan pernah mengalami serangan scam model ini, namun langsung menyadari potensi penipuan.

"Saya sudah tahu itu scam menggunakan AI, wajahnya sama, ucapan berbeda, tapi khawatirnya semakin lama inovasi teknologi juga semakin besar, orang bisa menyerupai dengan sangat mirip. Dan ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi bersama," lanjut perempuan kelahiran Cepu, Jawa Tengah tersebut. 

Kiki merespons cerita Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono yang menjadi korban deepfake dengan penggunaan wajah dirinya sebagai modus scam. Kiki mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal (Satgas Pasti) yang berisikan 23 kementerian/lembaga dan anti-scam center.

"Jadi kalau tadi Pak Bupati cerita temannya kena scam atau mungkin beliau juga kena scam, laporkan ke Indonesia antiscam center," lanjut Kiki.

Mantan Direktur Keuangan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) itu menyampaikan antiscam center terintegrasi dengan kepolisian sehingga masyarakat tidak perlu melapor dua kali ke anti-scam center dan kepolisian. Kiki menyampaikan optimalisasi penanganan laporan sangat bergantung dari cepatnya laporan yang diberikan masyarakat.  

Kiki mengatakan waktu pelaporan kasus sangat memengaruhi tingkat keberhasilan dalam mencegah terjadinya kasus scam. Berdasarkan data, Kiki menyebut kebanyakan masyarakat melaporkan kasus scam di atas 12 jam sejak kejadian, bahkan tak jarang sepekan hingga sebulan kemudian. Kondisi tersebut, lanjut Kiki, menyulitkan petugas dalam melakukan pemblokiran dana. 

"Kecepatan seseorang itu melapor sangat akan memengaruhi keberhasilan untuk kita memblokir dana-dana tersebut," ungkap mantan Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut. 

Kiki menyampaikan hal ini berbeda dengan situasi di negara lain. Kiki menyebut tingkat pelaporan kasus scam di negara-negara lain relatif lebih cepat yakni sekitar 10 menit hingga 15 menit setelah kejadian. 

"Jadi ini sesuatu yang terus kita edukasi kepada masyarakat semakin cepat untuk melapor, supaya kita bantu bagaimana memblokirnya," sambung Kiki. 

Berdasarkan data pengaduan OJK periode 1 Januari hingga 29 September 2025, Kiki mengatakan Pulau Jawa mendominasi tingkat pelaporan masyarakat terkait kasus scam. Kiki menyebut Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan tingkat pengaduan kasus scam tertinggi di Indonesia dengan 6.957 pengaduan.

Kiki menjelaskan OJK menerima tiga jenis laporan, yakni aplikasi portal perlindungan konsumen yang mana konsumen memiliki dispute dengan perusahaan jasa keuangan, kemudian jenis laporan terkait investasi bodong hingga pinjol ilegal, lalu, pengaduan terkait kasus scam. 

"Kita punya data tiap provinsi masing-masing dan salah satu yang tertinggi untuk ketiga kategori tersebut adalah Jawa Barat," ujar Kiki. 

Kiki mengatakan populasi penduduk yang besar di Jabar menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan sebagai daerah dengan tingkat pelaporan kasus scam tertinggi. Kiki menyampaikan OJK secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengatasi persoalan kasus scam di berbagai daerah. 

"Ini juga menjadi peringatan buat kita semua untuk semakin meningkatkan edukasi literasi di sana (Jabar). Karena dari mulai laporan seperti bank emok yang banyak di sana, kemudian berbagai penipuan, scam itu juga banyak sekali di sana," sebut Kiki. 

Kiki menegaskan komitmen OJK dalam membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memerangi kejahatan scam di daerah. Kiki menilai sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam memerangi bahaya kejahatan keuangan digital. 

"Jangan berikan ruang kepada para scammer-scammer ini. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, mereka akan semakin merajalela. Kita harus sama-sama berkolaborasi melindungi konsumen dan masyarakat Indonesia," tegas Kiki. 

Bagi Kiki, tingginya intensitas keuangan digital di Indonesia merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan dalam mengantisipasi ancaman scam. Kiki menyebut tingkat literasi dan inklusi keuangan menjadi benteng tangguh masyarakat dalam membendung ancaman berbagai modus scam. 

"Bayangkan tadi Rp7 triliun uang masyarakat yang hilang, kalau itu masuk misalnya membeli saham di pasar modal, di Bursa Efek Indonesia atau ditabung di bank-bank di Banyumas, uang itu bisa memutar untuk ekonomi masyarakat dan membangkitkan sektor ekonomi dengan sangat pesat," kata Kiki. 

Kiki berharap kegiatan Financial Expo Bulan Inklusi Keuangan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Banyumas. Kiki menyebjt tingkat literasi dan inklusi keuangan di suatu negara berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan berdasarkan hasil survei OECD. 

"Kuncinya di inklusi keuangan. Bagaimana membuat masyarakat itu bisa menjangkau produk dan jasa layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ucap Kiki. 

Kiki menyebut peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat berperan penting dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kiki mengatakan OJK terus menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tanah air.

"Kami juga mendorong bulan inklusi keuangan sebagai katalistator penguat akses keuangan nasional. Kita kerja bersama untuk kemajuan sektor jasa keuangan, untuk kemajuan masyarakat Banyumas," ungkap Kiki. 

Edukasi terus digencarkan

Konsistensi OJK dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi dan literasi menjadi hal yang krusial dalam mengurangi kemiskinan dan juga ketimpangan pendapatan dengan berupaya memastikan aksesibilitas, keterjangkauan atas produk dan layanan keuangan formal bagi setiap individu. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari undang-undang OJK dan juga undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan nomor 4 tahun 2023. 

"Selain OJK, seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib melakukan edukasi dan literasi di seluruh Indonesia untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sektor jasa keuangan dan juga melakukan inklusi keuangan," kata Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas periode 2020-2022 tersebut. 

Senada dengan Kiki, Kepala OJK Purwokerto Haramain Billady menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi bersama pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui TPAKD. Haramain berharap sinergitas ini menjadi langkah nyata dalam membendung serbuan serangan kejahatan keuangan digital.

"Harapannya dengan acara seperti ini, masyarakat semakin paham, mampu mengolah keuangan yang baik dan juga bisa terhindar dari praktik-praktik penipuan keuangan yang memang meresahkan ini," kata Haramain. 

Haramain menyampaikan tujuan dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 ialah membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat; meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan; memublikasikan program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. Hal ini juga mendorong pembukaan rekening serta penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan mengampanyekan budaya menabung di berbagai sektor jasa keuangan.

"Kegiatan Fin Expo diikuti 16 lembaga jasa keuangan secara langsung maupun melalui perwakilan asosiasi dan 10 UMKM yang berasal dari wilayah Eks Karesidenan Banyumas dengan berbagai komoditas unggulan dan produk khas di wilayahnya," ucap Haramain. 

Haramaian menyampaikan UMKM tersebut merupakan binaan dari dinas UMKM dari empat Kabupaten dan juga merupakaan binaan lembaga jasa keuangan. Selain kegiatan Fin Expo, terdapat kegiatan-kegiatan lainnya seperti tiga sesi talkshow mengenai perencanaan keuangan untuk berinvestasi dan pengelolaan keuangan keluarga, lomba mewarnai dan dance competition, pengecekan SLIK dan informasi terkait waspada pinjaman online ilegal dan judi online.

Di tengah riuhnya pengunjung yang memadati area pameran di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Satria tersebut, pesan Sadewo, Kiki, dan Haramain bersama seluruh masyarakat Banyumas bergema kuat: edukasi dan kewaspadaan jadi benteng utama menghadapi dunia keuangan digital yang kian kompleks. FIN Expo tahun ini menjadi bukti nyata semangat inklusi keuangan di Banyumas bukan sekadar wacana, tetapi gerakan bersama menuju masyarakat yang lebih melek finansial dan tangguh menghadapi tantangan zaman.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat